Ekofeminisme dan Perubahan Iklim

Penulis : Hikmah Bima Odityo

Berkaitan dengan artikel penulis minggu lalu tentang peran perempuan dalam mengatasi dampak dari perubahan iklim. (baca: Peran Perempuan dalam Perubahan Iklim). Muncul pertanyaan dari beberapa pembaca yang masuk, bahwa feminisme merupakan produk budaya yang dianggap “kebarat-baratan”. Memang menjadi pertimbangan sendiri bagi penulis untuk menentang arus konservatisme agama dan budaya patriarkal di Indonesia secara akademis.

Baiklah sebelum menjawab pertanyaan diatas, marilah secara historis kita melihat bahwa pergerakan perempuan di Indonesia telah lahir jauh bahkan sebelum era kemerdekaan. R.A. Kartini melalui tulisan-tulisannya yang dibukukan dalam “Habis Gelap Terbitlah Terang” sudah membicarakan tentang kemajuan pikir dan emansipasi perempuan dalam memajukan bangsa.

Kemudian, Dewi Sartika pada tahun 1904 telah mendirikan Sekolah Kautamaan Istri yang tidak hanya memberikan keterampilan merenda, memasak dan menjahit, namun juga memberi pengetahuan kepada saudari-saudarinya tentang membaca dan menulis.

Pada Kongres Perempuan Indonesia pertama juga memutuskan: pendirian lembaga kesehatan dan kursus pemberantasan buta huruf, serta pendirian badan pemufakatan dan musyawarah bagi Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) kepada pemerintah kolonial Belanda pada saat itu.

Dalam pandangan barat, ekofeminisme pertama diperkenalkan oleh feminis Prancis bernama Francoise d'Eaubonne pada tahun 1974 melalui bukunya berjudul “Le Feminisme ou La Mort”.  Buku tersebut menggugah kesadaran manusia, khususnya pada kaum perempuan untuk melakukan sebuah revolusi ekologis dalam menyelamatkan lingkungan hidup.

Ekofeminisme menawarkan cara pandang yang holistik, pluralistis dan inklusif terlebih dalam membangun relasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam mencegah kekerasan, menentang perang, dan menjaga alam-lingkungan di mana mereka hidup.

Gerakan ini juga mengajarkan bahwa model pendekatan sifat-sifat feminin seperti rela berkorban, kasih sayang dan lemah lembut dapat dikedepankan untuk mengubah dunia dibandingkan dengan model pendekatan maskulin. Ekofeminisme menilai bahwa dengan masuknya perempuan ke sektor publik justru terpengaruh menjadi berjiwa maskulin juga. Sehingga jangankan merubah struktur patriarkat, seorang feminis malah menjadi pendukungnya.

Ekofeminisme mengajarkan meskipun perempuan boleh masuk ke dunia publik, tetapi harus tetap menjaga kualitas femininnya, serta tetap bangga bila ia memilih berperan di sektor domestik (seperti: ibu/ istri, merawat anak dan sebagainya).

Ekofeminisme pada tataran ekologi berarti sebuah teori dan gerakan etika lingkungan yang ingin mendobrak etika pada umumnya, yakni bersifat antroposentrisme. Manusia adalah satu-satunya pertimbangan moral dan etis. Lebih jauh lagi, ekofeminisme mengkritik androsentrisme, yaitu teori etika lingkungan yang berpusat pada laki-laki.

Husnul Khatimah mengutip pernyataan Karren J. Warren berpendapat bahwa logika konseptual androsentrisme yang menindas memiliki tiga ciri utama: Pertama, berpikir tentang nilai secara hierarkis. Kedua, dualisme nilai yang melakukan penilaian moral dalam kerangka dualistis (laki-laki dihadapkan dengan perempuan, manusia dihadapkan dengan alam). Ketiga, logika dominasi yaitu struktur dan cara berfikir yang cenderung membenarkan dominasi dan subordinasi.

Lebih jauh, ekofeminisme juga mengkritik ekosentrisme, khususnya deep ecology, karena kritiknya dianggap masih saja berpusat pada antroposentrisme sebagai sebab dari krisis ekologi. Padahal, lebih dalam dari itu adalah dominasi laki-laki atas alam sebagai sebab dari krisis ekologi.

Bagi ekofeminisme, krisis ekologi tidak sekadar disebabkan oleh cara pandang dan perilaku yang antroposentris. Krisis ekologi sesungguhnya disebabkan oleh cara pandang dan perilaku yang androsentris: cara pandang dan perilaku yang mengutamakan dominasi, manipulasi, dan eksploitasi terhadap alam.

Berkaitan dengan perubahan iklim, perempuan menjadi subjek yang cukup rentan terhadap terjadinya suatu bencana. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh London School of Economics (LSE) atas bencana yang terjadi di 141 negara, perbedaan jumlah korban akibat bencana alam berkaitan erat dengan hak ekonomi dan sosial perempuan.

Ketika hak perempuan tidak mendapatkan perlindungan, maka jumlah korban perempuan akan lebih besar daripada laki-laki. Sebaliknya, pada kelompok masyarakat yang menjunjung persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, jumlah korbannya adalah sama.

Penelitian di Uganda dan Kenya, Afrika, tahun 1972 menemukan bukti bahwa emisi asap dapur menyebabkan infeksi paru-paru. Selain itu, perempuan juga menderita sakit kepala dan kelelahan mental akibat mencari dan menanggul air bersih yang harus dibawa dalam perjalanan sepanjang 300 meter hingga 4 km atau sekitar 40 menit hingga 1 jam setiap harinya.

Di India, sebanyak 130.000 hingga 150.000 perempuan menderita sesak napas yang menyebabkan kematian dini akibat asap dapur. Asap dari tungku tradisional dapat menghasilkan partikel gas berbahaya yang dapat mengganggu saluran pernafasan, menghambat perkembangan janin, hingga kerusakan paru-paru dan bronkhitis.

Hasil studi tahun 1990 di Wisconsin, USA, pencemaran lingkungan menyebabkan peningkatan penderita endometriosis hingga 5,5 juta orang dan penderita kanker payudara sebesar 22%. Tampak jelas bahwa kaum perempuan sangat dirugikan dengan adanya kerusakan lingkungan.

Kelangkaan air akibat perubahan iklim juga mempengaruhi kehidupan perempuan. Air banyak dibutuhkan perempuan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan memandikan anak. Selain itu, air sangat penting untuk kesehatan reproduksi saat menghadapi menstruasi dan kelahiran.

Menanggapi hal tersebut, pemahaman ekofenimisme sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan perempuan dan keadilan gender. Belajar dari Zimbabwe yang setengah dari 800.000 keluarga di desa dipimpin oleh perempuan. Kelompok perempuan memegang tanggung jawab sumber daya hutan dan program-program pembangunan melalui kepemilikan lahan, penanaman pohon, dan persemaian.

Di Nepal, terdapat lebih dari 800 kelompok perempuan pengguna hutan yang memegang peran dalam menjaga hutan, melakukan persemaian serta menanami lahan yang rusak. Hal ini membawa dampak positif, di mana kejadian longsor semakin berkurang, ketersediaan bahan bakar dan makanan ternak, angka pohon hidup mencapai 60-80%, larangan penebangan pohon dan lain sebagainya. Sementara di Kamboja, kelompok-kelompok perempuan membentuk jejaring dengan didukung oleh lembaga non-pemerintah.

Dampak yang dihasilkan, perempuan dapat melakukan negosiasi harga, mengatur ketersediaan transportasi ke pasar, mendirikan koperasi penggilingan padi untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta mempengaruhi pengambilan keputusan dalam seluruh tingkat tata pemerintahan.

Berdasarkan data yang diberikan oleh USAID, kelompok perempuan Indonesia dapat berperan aktif dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan dilibatkan dalam peningkapatan kapasitas serta pembagian manfaat dalam REDD+. Implementasi REDD+ di Indonesia menganut prinsip sebagai berikut: 1) Efektifitas. 2) Efisiensi. 3) Keadilan dan Kesetaraan Gender. 4) Transparan. 5) Akuntablitilitas.

Dalam hal keadilan dan kesetaraan gender, pengalaman dan pengetahuan perempuan dapat menjadi acuan dan pertimbangan dalam setiap pembuatan kebijakan maupun program. Pengelolaan hutan dilakukan dengan cara berbeda bagi laki-laki dan perempuan dalam pemanfaatan sumberdaya alam sesuai dengan metode dan prioritas masing-masing.

Melihat data lapangan kondisi tersebut masih jauh dari kata ideal. Berdasarkan data dari CIFOR, melalui analisis ekstensif terhadap 388 dokumen terkait REDD+ Indonesia yang dihasilkan oleh lembaga lintas-pemerintah, lembaga nasional/subnasional, LSM dan bisnis internasional, hanya dapat ditemukan 83 dokumen menyinggung kata “gender”.

Dari jumlah itu, sangat sedikit yang berisi prinsip pengarusutamaan gender pada level yang bisa dipandang terintegrasi dan substantif. Bahkan dari 83 dokumen tersebut, hanya sedikit pengakuan peran perempuan sebagai pemangku kepentingan, pengguna hutan dan anggota penting masyarakat. Tidak dilibatkannya perempuan dalam forum pengambilan keputusan REDD+, hanya akan mengurangi efektivitas REDD+ sebagai cara mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.

Menimbang hal tersebut, perempuan Indonesia dapat melakukan pergerakan ekofeminisme untuk menjamin keselamatan mereka sendiri dari dampak perubahan iklim. Belajar dari Vandana Shiva, seorang ahli ilmu fisika dan pertanian organik India, yang menginisiasi gerakan perempuan (Gerakan Chipko) untuk memeluk pohon demi menyelamatkan hutan dari ancaman eksploitasi industri, berhasil menghentikan penebangan pohon seluas 12.000 km areal hutan di tahun 1974.

Contoh lain pada suku Penan di pedalaman hutan Sarawak, Malaysia, yang melakukan unjuk rasa demi menghentikan operasi penggergajian kayu selama beberapa bulan. Dan perempuan di kota Kitakyushu pada tahun 1950an, yang juga berhasil menuntut pemerintah untuk merubah kota Kitakyushu sebagai kota industri menjadi kota bernuansa “Green City”.

Islam (agama yang dianut sebagian besar penduduk Indonesia) dalam praktiknya tidak hanya mengurusi masalah ibadah rutin saja seperti: shalat, puasa, haji dan lainnya. Namun, urusan kebangsaan, muamalah, termasuk menjaga kelestarian lingkungan menjadi tugas utama dalam ber-Islam. Lebih dari itu Islam adalah agama yang bisa memberikan peluang kepada perempuan untuk menjadi dirinya sendiri, dan hal itu yang seringkali dilupakan dalam masyarakat kita.

Di dalam Islam, dikenal istilah “Rahmatan lil alamin”. Islam diyakini dan dipercayai sebagai agama yang diperuntukkan tidak hanya bagi pemeluknya sendiri, namun juga merupakan rahmat bagi pemeluk agama lain, bangsa non-Arab, hingga kepada tumbuhan dan hewan.

Konsepsi ini akan benar-benar dapat diterapkan jika pemeluknya memahami substansi pengamalan ajaran Islam itu sendiri. Apabila kita berbicara mengenai alam dan perempuan, maka sekaligus kita berbicara tentang peranan perempuan yang seringkali kita lupakan di dalam ber-Islam. Pelecehan terhadap perempuan atau pelecehan gender akan mengakibatkan kegagalan dalam suatu masyarakat.

Ekofeminisme dalam pandangan Islam bukan merupakan solusi akhir bagi perempuan muslim, namun merupakan salah satu jalan dalam mengharap ridho dan rahmat-Nya. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin pendekatan yang merefleksikan realitas lokal dan memberdayakan perempuan maupun laki-laki dari masyarakat lokal untuk memainkan peran aktif dalam mengembangkan, mengimplementasikan, memantau dan mengambil pelajaran dari aksi inklusif gender.

Pemerintah juga harus melakukan evaluasi dalam pengarus-utamaan gender khususnya yang berkaitan dengan REDD+. Perlu dibangunnya keseimbangan antara prioritas kesetaraan gender pada tingkat nasional, selagi mengadopsi fleksibilitas dan kekhususan konteks dalam implementasi di tingkat subnasional.