Menyoal Larangan Bercadar di Universitas

Penulis : Anis Syarifah
Polemik mengenai larangan bercadar di lingkungan kampus kembali muncul. Sebelumnya Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta pernah meminta seorang dosen perempuan untuk melepaskan cadarnya jika sedang mengajar.

Permintaan ini ia sampaikan kepada dosen tersebut setelah ada laporan dari pihak dekanat terkait dengan seorang dosen perempuan yang mengenakan cadar saat mengajar. Sang rektor memberikan opsi terhadap dosen tersebut untuk tetap mengajar namun dengan catatan melepas cadar atau tetap mengenakan cadar tetapi berhenti mengajar. Atas opsi tersebut sang dosen memutuskan untuk mengundurkan diri dari UIN Jakarta.

Baru-baru ini hal serupa digelontorkan UIN Sunan Kalijaga yang pada 20 Februari 2018 lalu mengelurkan Surat Edaran perihal pembinaan mahasiswi bercadar. Berdasarkan surat edaran tersebut, mahasiswi wajib mendaftarkan diri untuk dibina paling lambat tanggal 28 Februari 2018.

Menurut Yudian Wahyudi, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta surat edaran dibuat untuk menertibkan kampus mengingat Kementerian Agama ingin kampus menyebarkan Islam moderat, yakni Islam yang mengakui dan mendukung Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di samping itu, kebijakan pembinaan mahasiswi bercadar diambil karena citra sarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disematkan kepada UIN Sunan Kalijaga dianggap merugikan. Bukan tanpa sebab mengapa citra tersebut muncul, setahun yang lalu UIN Sunan Kalijaga memang sempat digegerkan dengan bendera HTI yang berkibar di wilayah kampus. Meskipun setelah ditelusuri pelaku yang mengibarkan bendera HTI bukan dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga melainkan orang dari luar dan alumni UIN Sunan Kalijaga

Penggunaan cadar sendiri adalah masalah yang hingga kini masih diperdebatkan oleh para pakar hukum Islam. Bahkan madzhab yang paling banyak diikuti oleh muslim seluruh dunia pun memiliki perbedaan pendapat terkait dengan penggunaan cadar.

Madzhab Hanafi berpendapat di zaman sekarang perempuan yang masih muda dilarang untuk membuka wajahnya di hadapan laki-laki, dengan alasan bukan karena wajah adalah termasuk aurat, tapi lebih cenderung kepada menghindari fitnah. 

Sedangkan madzhab Maliki bahwa perempuan yang menutupi wajah baik ketika sedang menjalankan shalat maupun di luar shalat termasuk perbuatan yang berlebih-lebihan (al-ghuluw), sehingga bagi mazdhab Maliki hukum mengenakan cadar adalah makruh.

Berbeda dengan madzhab Maliki dan Hambali, di kalangan madzhab Syafi’i terdapat perbedaan pendapat tentang perempuan yang mengenakan cadar. Pendapat pertama menyatakan wajib, pendapat kedua menyatakan sunnah dan pendapat yang terakhir adalah khilaful awla (menyalahi yang utama karena utamanya tidak bercadar).

Sehingga dalam konteks perempuan aturan memakai cadar ini tidak ada satu kesepakatan yang utuh dari seluruh ulama fiqih untuk mewajibkannya atau bahkan melarangnya. Bahkan ulama Malikiyyah memakruhkan bila tradisi bercadar tidak ada di daerah itu. 

Cadar sendiri sudah ada sejak zaman Pra Islam, cadar digunakan oleh sebagian perempuan Arab dan Yahudi. Setelah Islam datang pun, Nabi Muhammad SAW tidak melarang perempuan memakai cadar, namun juga tidak mewajibkannya.

Perempuan berbalut dengan gamis longgar, penutup kepala yang menjulur hingga bawah pantat, mengenakan kaos tangan dan kaos kaki lengkap dengan cadar yang menutupi wajahnya selalu menarik perhatian terutama di daerah yang tradisi demikian tidak ada.

Mengapa demikian? Karena standardisasi cara berpakaian sendiri sangat ditentukan oleh tradisi yang berkembang dalam satu daerah, Indonesia termasuk negara yang memiliki standar cara berpakaian yang unik. Di sini tidak semua muslim perempuan berjilbab dan sebagian lainnya berjilbab hingga kemudian tren cadar pun masuk.

Penulis tidak ingin menyatakan bahwa cadar bukanlah tergolong ibadah, melainkan hanya sebuah tradisi yang tidak bernilai ibadah jika dilakukan kerena sudah jelas bahwa tidak ada jumhur ulama yang mewajibkan atau bahkan melarang.

Sehingga pelarangan sekaligus pengharusan pemakaian cadar yang didasarkan dalil dan pendapat ulama tidaklah tepat untuk diperdebatkan. Muslim perempuan berhak untuk memakai cadar ataupun tidak.

Langkah UIN Sunan Kalijaga yang melarang mahasiswinya mengenakan cadar yang dikarenakan khawatir mahasiswinya akan terseret aliran radikal yang berujung dikeluarkannya surat edaran perihal pembinaan mahasiswi bercadar mengharuskan mahasiswi bercadar mengikuti konseling sebanyak tujuh hingga sembilan kali. 

Setelah rangkaian konseling selesai dijalani, mahasiswi harus memutuskan untuk mengikuti peraturan UIN Sunan Kalijaga atau pindah kampus. Tentu hal ini menimbulkan berbagai pendapat. Ada yang mendukung dengan alasan setiap mahasiswi harus mengikuti peraturan yang ditetapkan kampus, ada juga yang keberatan dengan alasan hak pribadi setiap muslim perempuan untuk mengenakan cadar.

Penulis sendiri lebih menggaris bawahi terkait dengan kekhawatiran pihak kampus terhadap masuknya aliran-aliran radikal yang mempengaruhi mahasiswinya. Jika ditemukan mahasiswi yang memiliki aliran berseberangan dengan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, maka yang perlu diluruskan adalah ideologinya, bukan pelarangan cadar yang sama sekali tidak menyentuh subtansi permasalahan.

Sudah cukup memperdebatkan bagaimana seharusnya perempuan berpakaian. Perempuan berhak menentukan cara berpakaian mereka dan kita harus menghormati itu. Kita jangan terlalu sibuk mengurusi cara berpakaian orang lain terlebih merasa cara berpakaian sendirilah yang paling benar.

UIN sebagai institusi pendidikan yang berkewajiban mencerdaskan kehidupan berbangsa jangan merasa selesai tanggung jawabnya terhadap Pancasila hanya dengan membuat peraturan pelarangan bercadar. PR institusi pendidikan lebih dari itu untuk menyebar kesadaran akan pentingnya berideologi Pancasila. 

No comments:

Powered by Blogger.