Pemuda, Bonus Demografi dan Arah Pembangunan Kita

Penulis : Aldian

Berbicara tentang bangsa hari ini kita tidak bisa lepas dari fakta bonus demografi yang akan diperoleh Indonesia pada 2 tahun yang akan datang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bonus demografi akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020-2035 dimana komposisi penduduk usia produktif diperkirakan mencapai 70 persen dan yang tidak produktif hanya 30 persen saja. Ini bisa juga diartikan dalam tiap rumah yang berisi 4 orang ada 3 orang yang bekerja dan hanya menanggung 1 orang lainnya.

Fenomena bonus demografi yang langka dalam perjalanan suatu bangsa pernah juga dialami Korea Selatan dan Singapura dimana pertumbuhan ekonominya mencapai 13,2 persen dan 13,6 persen. Maka tidak heran kedua negara tersebut sekarang menjadi negara yang disegani di Asia karena kesuksesannya menyulap bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi negara.

Tentu keberhasilan kedua negara tersebut tidak serta merta datang begitu saja melainkan sudah dirancang dengan matang oleh negara masing-masing. Pertanyaannya kemudian bagaimana Indonesia menyambut bonus demografi yang sudah hadir di depan mata?

Pengangguran dan Generasi Muda

Hari ini di tengah pembangunan infrastruktur yang gencar di tanah air, data BPS tahun 2017 mencatat sektor tenaga kerja di sektor informal baru mencapai  40 persen, ini berarti sektor pekerjaan formal sekarang belum mampu menyerap tenaga kerja produktif secara utuh, terstruktur dan menyeluruh. Masalah lain yang mengemuka dari data BPS adalah angka pengangguran dengan pendidikan tinggi (diploma/sarjana) yang mencapai 13,44 persen dari jumlah pengganggur, berbanding terbalik dengan jumlah pekerja yang didominasi tenaga kerja lulusan sekolah dasar sebanyak 47,1 persen.

Tentu menjadi ironi sebab idealnya semakin tinggi tingkat pendidikan seharusnya menjadikan kesempatan kerja lebih terbuka. Jika masalah lapangan kerja tidak dipersiapkan dengan baik bisa jadi bonus demografi yang diharapkan menjadi berkah bisa berubah menjadi bencana.

Mengantisipasi hal tersebut pengentasan pengangguran di kalangan muda sudah selayaknya dipertimbangkan sebagai isu utama pembangunan agar kegagalan memanfaatkan bonus demografi tidak terjadi.

Melihat pemerintahan era Jokowi bonus demografi sebenarnya sudah dijadikan perhatian dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Ini terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dimana bonus demografi dimasukkan dan dijabarkan kerangka pelaksanaannya, tetapi hal ini belum cukup apabila dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan yang dituliskan.

Menyambut Bonus Demografi

Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian untuk menyambut bonus demografi terutama menyangkut generasi muda yaitu tersedianya sumber daya manusia dan lapangan kerja yang layak baik secara kualitas dan kuantitas, perbaikan kualitas layanan dan akses kesehatan serta redistribusi ekonomi yang merata.

Lapangan kerja yang layak secara kuantitas dan kualitas diharapkan dapat menampung tenaga kerja dari sektor informal menjadi tenaga kerja formal yang lebih terjamin secara pendapatan. Meski begitu sektor wirausaha yang mengandalkan kreatifitas juga tidak boleh dilupakan oleh pemerintah. Tumbuhnya sektor jasa belakangan ini merupakan momentum untuk menciptakan wirausahawan baru yang dapat membuka lapangan kerja.

Sebagai contoh meningkatnya sektor belanja dan jasa berbasis online yang didominasi oleh generasi muda sebagai pelaku di masa depan harus terus didorong pemerintah dengan penyediaan infrastruktur internet serta penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni hingga tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri tetapi juga di pasar global. Saat ini meski transaksi online masih kecil prosentasenya dalam transaksi ekonomi secara nasional namun terus menunjukkan peningkatan ke depannya.

Masyarakat yang mulai akrab dengan internet khususnya generasi muda sudah seharusnya dapat beradaptasi dengan cepat mengikuti perkembangan dunia. Riuhnya perekonomian berbasis teknologi bisa dimanfaatkan sehingga generasi muda tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga menjadi produsen sebagai penunjang perekonomian informal saat era bonus demografi tiba.

Hal diatas dapat dicapai salah satunya dengan cara kemudahan  akses pendidikan dasar hingga tinggi yang berkualitas dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta adanya kemudahan dalam mengakses modal usaha oleh masyarakat.

Syarat kedua menangkap kesempatan bonus demografi adalah kemudahan akses pelayanan kesehatan untuk mencapai kualitas hidup yang layak. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan akses akan layanan kesehatan serta subsidi yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Dengan tersedianya akses dan fasilitas kesehatan yang memadai tentu akan memacu tenaga kerja yang lebih produktif baik di sektor formal maupun informal.

Terakhir adalah distribusi ekonomi yang lebih merata dan tidak terpusat di kota-kota besar  Indonesia saja. Adanya otonomi daerah harus dapat memunculkan potensi kekayaan daerah masing-masing agar ketimpangan ekonomi antar daerah dapat diminimalkan.

Peran aktif kepala daerah dan masyarakat diperlukan dalam setiap rancang kebijakan pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat yaitu fokus untuk pembangunan generasi muda menyambut bonus demografi sehingga kegagalan dalam memanfaatkan momen tersebut tidak terjadi.

Kita seharusnya optimis dapat meraih keuntungan dari bonus demografi di masa depan dengan catatan semua pihak menaruh perhatian yang besar untuk generasi muda dan fokus dalam pelaksanaannya. Bukan tidak mungkin lahirnya generasi emas yang membawa masyarakat adil makmur dapat tercapai di masa depan.