Siapkah Manusia Indonesia Menyambut Generasi Emas 2045?

Penulis : Hikmah Bima Odityo
Indonesia, merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terdaftar dan memiliki koordinat sebanyak 13.466.[1] Indonesia kerap kali disebut sebagai negara maritim karena 2/3 wilayahnya diisi oleh lautan. Wilayah Indonesia yang cukup luas dan jumlah penduduknya yang sangat banyak sekitar 250 juta jiwa mampu membuat Indonesia menjadi negara yang disegani oleh dunia. Ditambah lagi potensi sumber daya alam yang melimpah dan corak penduduk yang plural mampu membuat Indonesia menjadi negara adikuasa dan dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Seluruh rakyatnya bisa sejahtera seperti yang dikemukakan oleh J.M Keynes dengan teori welfare state-nya (Negara Kesejahteraan). Itu semua dapat terealisasi apabila Indonesia mampu mengelola tidak hanya sumber daya alamnya tetapi juga sumber daya manusianya.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 RI mengatur “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tafsir dikuasai oleh negara disini maksudnya adalah negara berhak merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichtoundaad).[2] Bayangkan jika hal ini benar-benar bisa dilaksanakan, maka kita tidak perlu lagi mengimpor garam dari Australia, India, China, Selandia Baru, dan bahkan Singapura.[3] Ironis bukan ? Indonesia yang kerap kali disebut sebagai negara maritim, memiliki luas lautan yang lebih besar dibanding daratan, tak mampu memenuhi produksi garam dalam negeri. Pemberdayaan petani garam dan pembaharuan teknologi untuk memproduksi garam dengan kualitas tinggi masih kurang maksimal dilakukan. Akibatnya kualitas garam dan daya saing produk dalam negeri masih kalah dengan produk luar negeri, dan akhirnya Indonesia harus mengimpor garam dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Selanjutnya, sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani, maka dari itu Indonesia disebut sebagai negara agraris. Namun fakta mengatakan bahwa Indonesia sampai tahun ini masih mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam, walaupun dengan alasan hanya sebagai cadangan apabila persediaan beras nasional habis.[4] Lantas bagaimana Indonesia mampu bersaing di tingkat global jika swasembada beras saat ini saja tidak dioptimalkan, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC). Yang mana dalam AEC semua aliran barang, jasa, modal, inventasi dan tenaga kerja akan bebas berlalu-lalang. Hal-hal yang sudah disebutkan diatas baru sebagian, belum dalam sektor minyak, gas, pertambangan, dsb.

Kemudian, berdasarkan teori pembentukan negara, terdapat unsur penduduk selain wilayah, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Berkaitan dengan kependudukan terdapat masalah sumber daya manusia yang bisa kita refleksikan untuk proyeksi Indonesia kedepannya. Kita ambil contoh terkecil saja dari desa. Dalam rangka mewujudkan kesejateraan umum, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menjalankan pemerintahannya. Maka dengan itu Pemerintah Pusat berupaya memberikan keleluasaan kepada Kepala Daerah masing-masing daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing. Hal ini telah termaktub dalam Pasal 18 UUD 1945 RI tentang Pemerintahan Daerah. Dimana pembagiannya dimulai dari pemerintahan daerah provinsi hingga ke satuan pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia yang disebut dengan Desa.[5]

Namun sepanjang Januari-Agustus 2015, Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) mencatat ada sekitar 65 kasus korupsi berkaitan dengan anggaran daerah dan Desa. Bahkan fakta menunjukkan banyak pejabat daerah dan Kepala Desa berstatus tersangka kasus korupsi anggaran saat ini. Menurut Direktur JPI, Abdul Hamim Jauzie, kasus-kasus itu tersebar di sejumlah daerah, seperti di Yogyakarta, Bali, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Riau. ‎Kasus penyimpangannya pun beragam. Kata Hamim, seperti di Bali yakni korupsi beras miskin, lalu di Jawa Tengah yakni penyimpangan dana Bansos. Kemudian Banten terkait kasus penyelewengan dana Desa, dan di Yogyakarta mengenai APB Desa.[6] Itu baru sebagian kecil fakta yang terjadi mengenai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Hal ini yang harus diperhatikan betul, perlu adanya perbaikan dan pemberdayaan moral serta mental untuk membuat Indonesia lebih baik kedepannya. Sebab negara ada juga karena masyarakatnya, negara tidak akan berjalan tanpa ada penduduknya. Ketika penduduknya rusak, maka akan rusak pula negaranya. KKN terjadi karena kebanyakan orang yang tersandung berfikir untung-rugi. Orang pintar banyak tapi mentalitas buruk ya sama saja. Jika kita lihat kondisinya, pemuda yang nantinya akan menjadi tulang punggung negara saat ini kebanyakan bersikap individualis dan “profit oriented minded”. Banyak pemuda yang meng-upgrade diri tapi hanya untuk dirinya sendiri, berorientasi prestasi tapi bukan kemudian gagasan, ilmu, serta pengalaman yang dipunyai digunakan untuk diimplementasikan kepada masyarakat atau setidak-tidaknya mampu mengurangi masalah yang sedang dihadapi Indonesia, seperti marginalisasi ekonomi, dan tidak meratanya pendidikan terhadap kaum menengah kebawah. Kesadaran inilah yang harus dibangun agar kepedulian antar sesama dapat dirasakan. Mulai dari diri sendiri dan support dari stakeholder terkait. Agar sikap individualis dan “profit oriented minded” dapat diminimalisir. Mengingat kita adalah makhluk sosial dan hakikat dari manusia itu sendiri adalah sebagai pembangun peradaban.

Kesempatan dan Peluang
Tahun 2045 Indonesia diprediksi mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif di suatu wilayah lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Kondisi ini memberikan peluang Indonesia menjadi negara produktif yang memiliki jumlah tenaga kerja berkualitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara global.[7] Permasalahan yang muncul adalah ketika jumlah penduduk usia produktif dalam suatu negara bertambah banyak maka harus ada banyak lapangan pekerjaan yang dibuka juga untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan yang dapat menyebabkan kriminalitas.

Maka solusi yang dapat ditawarkan adalah harus adanya optimalisasi pengelolaan baik itu pemberdayaan, perbaikan, maupun pengembangan sumber daya manusia khususnya untuk para pemuda. Mengingat para pemuda ini kedepannya khususnya di tahun 2045 akan menjadi tulang punggung bagi negara. Dalam tahap yang sudah disebutkan diatas, kesadaran harus dibangun dan diajarkan agar kepedulian dapat dirasakan. Jika sumber daya manusianya baik, tidak bersikap individualis dan “profit oriented minded” maka tentu agents yang sudah dibina tadi akan membuka lapangan pekerjaan. Agents yang sudah dibina juga diharapkan memiliki kualitas yang unggul, ide-ide yang solutif, dan bergerak dinamis sesuai perkembangan zaman untuk mengatasi segala permasalahan yang muncul ke permukaan. Berdasarkan semua pemaparan diatas, harapannya Indonesia Emas 2045 dapat terealisasi. Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dunia, dan semua masyarakatnya dapat makmur dan sejahtera.


[1] http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki-13-466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat, diakses pada tanggal 20 April 2016 pukul 15.00 WIB.
[2] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55505f23aac65/sulitnya-merealisasikan-pasal-33-uud-1945, diakses pada tanggal 20 April 2016 pukul 15.15 WIB.
[3] https://serambiminang.com/2015/09/miris-indonesia-ternyata-impor-garam-dari-singapura.html/, diakses pada tanggal 20 April 2016 pukul 15.17 WIB.
[4] http://finance.detik.com/read/2015/10/21/112841/3049415/4/jokowi-pastikan-ri-impor-beras-dari-thailand-dan-vietnam, diakses pada tanggal 20 April 2016 pukul 15.46 WIB.
[5] Hikmah Bima Odityo. 2016. Dilema Anggaran Pemerintah Desa : Antara Pembangunan dan Tuduhan Korupsi, dalam ALSA Legal Review.
[7]http://www.bkkbn.go.id/Lists/Berita/DispForm.aspx?ID=1805&ContentTypeId=0x01007850016B92A20142963247F815DC129600D58B3F4252728E4AA558562F75ECBA28, diakses pada tanggal 20 April 2016 pukul 19.44 WIB.

No comments:

Powered by Blogger.