Suburnya Hoaks dan Gagalnya Negara Mengonsolidasikan Demokrasi

Penulis : Fahri Sakti N
Sebagai generasi masa depan, wajib seseorang memiliki akun media sosial jika tidak ingin dikatakan ketinggalan jaman. Media sosial membuka babak baru dalam perkembangan era komunikasi dan informasi yang disaat bersamaan menjadi lifestyle bagi beberapa orang. Namun seiring berjalannya waktu, media sosial mulai berubah fungsinya. Meski tak meninggalkan bentuk aslinya sebagai wadah bersua kabar, media sosial kini menjadi medan peran dan panggung politik bagi segelintir orang.

Meski disebut sebagai bagian dari dunia maya, faktanya media sosial mampu menggerakkan opini dan aksi yang berimbas di dunia nyata. Hal ini tak lepas dari peran produsen buzzer yang sengaja menyusupkan berita hoaks, isu-isu politik dan gosip murahan di media sosial. Dan di balik buzzer ini, ada seorang dalang yang jago tentang dunia cyber atau digital serta memiliki analisa yang tajam tentang kondisi sosial masyarakat Indonesia yang candu media sosial.

Dalam ranah politik, penyebaran berita hoaks biasanya massif dilakukan menjelang Pemilu. Contohnya, Pemilu dan Pilpres 2014 yang mempertandingkan Jokowi-JK melawan Prabowo-Hatta. Kita pasti sepakat jika pada hari itu, media sosial dipenuhi dengan aksi para buzzer yang menyebar hujatan, umpatan, hoaks, dan ‘ujug-ujug’ ada pakar politik dadakan yang kesemuanya justru memperkeruh suasana.

Akhirnya, para pendukung yang notabene merupakan pemilik akun asli di media sosial pun terprovokasi dan ikut-ikutan menyebar berita hoaks di media sosial tanpa melakukan verifikasi kebenaran. Parahnya lagi, beberapa pendukung asli dari kedua kubu mulai berani memproduksi konten hoaks sendiri alih-alih melakukan dukungan nyata kepada jagoannya. Produsen buzzer tinggal cengengesan saja, karena tugasnya telah terbantukan oleh pendukung yang kalap dan gelap mata ini.

Sebaran berita hoaks ini tak lantas berhenti pasca pemilu selesai digelar. Dengan pola yang sama, sebaran hoaks semakin merajalela ketika Pilkada DKI Jakarta digelar 2017 lalu. Ditambah lagi saat itu ada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu calon Gubernur DKI Jakarta, sehingga membuat sebaran hoaks di media sosial semakin menggila karena agama turut dibawa-bawa.

Pemerintah yang memiliki instrumen berupa Undang-Undang, awalnya telah melakukan pemblokiran kepada situs atau akun media sosial yang menyebar hoaks tersebut. Pemblokiran tersebut sudah dilakukan sejak era-nya Presiden SBY. Namun karena persebaran hoaks semakin massif dan tak terkendali pasca Pemilu - Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017, beberapa orang akhirnya berbondong-bondong terciduk atau dipolisikan karena dituding menjadi dalang penyebaran hoaks atau melakukan pencemaran nama baik lewat media sosial.

Di satu sisi, pemblokiran dan pelaporan ke polisi di atas memang ada benarnya. Namun di sisi lain, penulis merasa jika kondisi tersebut merupakan cerminan dari gagalnya pemerintah dalam menjalankan sistem demokrasi. Lebih khusus lagi, gagal mencerdaskan rakyatnya dan gagal membaca membaca problematika sosial. Pasalnya, pemblokiran hanya menebas dahan dan ranting pohon saja, sedangkan akar permasalahan dan batangnya tak tersentuh sama sekali.

Anggaplah, para pendukung yang menyebarkan berita hoaks tersebut tidak berpemahaman untuk melakukan verifikasi yang mungkin disebabkan karena kurangnya literasi atau dibutakan rasa benci. Serta para pendukung yang mencemarkan nama baik lawan politiknya adalah orang yang fanatik sempit dan tak bermoral. Lantas pertanyaannya, siapakah pelaku/dalang yang membuat mereka kurang literasi, menjadi pembenci, fanatik dan tak bermoral? Dan siapa yang bertanggungjawab untuk membuat mereka menjadi manusia yang lebih baik?

Perlu diketahui, dalang dari permasalahan di atas adalah para elit politik yang berebut untuk duduk di kursi pemerintahan. Merekalah yang membuat masyarakat getol memproduksi-mengonsumsi berita hoaks dan menghujat-mencemarkan nama baik tokoh yang dibencinya. Merekalah pelakunya, sedangkan masyarakat hanyalah korban. Karena para elit politiklah yang pertama kali membuat arena hoaks di media sosial, yang akhirnya ditumbuh suburkan oleh para pendukung dan masyarakat luas.

Ironisnya, para elit politik tak akan peduli dengan kekacauan di arus bawah, yang mereka pedulikan hanya jabatan dan kekuasaan. Bahkan kalau perlu kekacauan tersebut dibiarkan saja agar sewaktu-waktu bisa digunakan lagi untuk melanggengkan kekuasaannya. Selama para elit politik masih rakus berebut kekuasaan, maka selama itu pula masyarakat akan menyebarkan hoaks di media sosial.

Diketahui bersama, Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Ciri-ciri negara demokrasi adalah tersedianya ruang kebebasan bagi rakyatnya. Terlebih untuk kebebasan untuk menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Seandainya kondisi demokrasi yang tak sehat ini dibiarkan berlarut larut, maka reformasi 1998 seperti tiada artinya. Para elit politik yang duduk di kursi pemerintahan harus membuka hati untuk mengkonsolidasikan demokrasi agar tercipta ruang-ruang yang konstruktif dan sehat untuk berkompetisi.

Upaya represif dalam bentuk pemblokiran dan pemenjaraan adalah langkah terakhir, setelah negara menyelesaikan masalah utamanya. Institusi pendidikan harus difungsikan untuk memperbaiki cara pandang dan pemahaman atas problematika sosial bangsa ini. Pun peran media, sebagai mata yang mengawasi dan melaporkan tindak-tanduk elit politik harus jujur dalam memberi informasi dan memframing berita dari sudut pandang kepentingan masyarakat. 

Jika semangat perubahan tetap dipelihara dan kejujuran tetap dipegang teguh, tidak mustahil suatu hari nanti akan ada pertarungan adil antara ide melawan ide (bukan lagi pertarungan hoaks) dan tercipta budaya malu menyebar hoaks.

Pada hakikatnya, mencari kebenaran adalah perwujudan dari kemerdekaan manusia. Informasi yang salah bukan hanya tidak dikehendaki, melainkan juga berbahaya bagi peradaban. Informasi yang benar juga harus berasal dari sumber yang benar, diperoleh dan disampaikan dengan cara yang benar. Agar kebenaran tidak menimbulkan kesalahpahaman dan permusuhan.

No comments:

Powered by Blogger.