Optimisme Lembaga Peradilan Indonesia

Penulis: Andy B
“Justitia est ius suum cuique tribuere” Adagium yang artinya bahwa setiap orang yang mencari keadilan berhak mendapatkan keadilan sesuai dengan hak atau porsinya. Sebuah kemewahan hak yang sayangnya belum dirasakan oleh setiap warga negara di negeri ini. Menjadi menarik untuk menulis tentang perjalanan lembaga yudikatif di Indonesia yang bertujuan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

Senjakala Peradilan Indonesia
Kekuasaan kehakiman Indonesia sempat mengalami masa kritis di era Orde Lama. Saat itu tidak ada independensi bagi kuasa yudikatif untuk memberikan keputusan seadil mungkin dikarenakan kuatnya pengaruh eksekutif. Hal itu ditandai dengan keluarnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berimbas pada luruhnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dipegang Mahkamah Agung.

Dalam perkembangan selanjutnya Orde Lama mengeluarkan UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 19 berisi “Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan”. Pada pasal penjelasnya diterangkan bahwa sebagai alat revolusi lembaga peradilan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang sehingga sandaran yang utama bagi pengadilan adalah Pancasila dan Manipol/Usdek.

Artinya segala sesuatu yang merupakan persoalan hukum wajib diputuskan dengan sandaran Pancasila dan Manipol/Usdek mengingat fungsi hukum sebagai alat pengayoman dan revolusi. Imbasnya dependensi kekuasaan kehakiman memberikan dampak buruk pada praktek demokrasi di Indonesia.

Saat Orde Lama berganti dengan rezim Orde Baru, Soeharto kala itu berjanji akan menjamin penegakan dan supremasi hukum serta pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen. Janji Presiden tersebut diutarakan di hadapan peserta musyawarah nasional Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) di Yogyakarta tahun 1968. Namun seiring berjalannya kekuasaan Orde Baru, penegakan supremasi hukum menjadi isapan jempol belaka.

Pengaruh Presiden berhasil menempatkan kekuasaan kehakiman dibawah lingkungan eksekutif melalui pengaturan administrasi hakim di bawah Departemen Kehakiman sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Soeharto pun berhasil mengkooptasi Ikahi melalui operasi khusus yang dipimpin oleh Ali Moertopo sehingga Ikahi yang semula kontra dengan UU tersebut menjadi lunak dan kompromistis menerima hasilnya.

Dampak dari melemahnya lembaga peradilan pada era Orde Baru mengakibatkan banyaknya penangkapan paksa para aktivis atau kelompok yang keras dan kritis terhadap pemerintah. Tidak adanya persidangan yang adil bagi mereka yang tertangkap oleh operasi khusus, bahkan tidak sedikit langsung dieksekusi di tempat. Banyak pula tahanan politik yang diasingkan tanpa melalui mekanisme persidangan.

Untuk kedua kalinya, pada era yang berbeda, kekuasaan kehakiman tidak mendapatkan posisi yang sebagaimana mestinya. Independensi serta wibawa lembaga yudikatif tetap berada di bawah lembaga eksekutif. Pengalaman saat Orde baru membuktikan penguasaan terhadap peradilan tentu memberikan pengaruh yang kuat untuk mengontrol masyarakat serta dapat melanggengkan kekuasaan. 


Apakah Reformasi Membawa Solusi?

Perubahan besar terjadi setelah Soeharto turun dari tampuk kekuasaan. Dilakukannya amandemen UUD NRI 1945 sebanyak 4 kali oleh MPR membawa perubahan-perubahan penting mengenai bagaimana cara kita berdemokrasi dan penegakan hukum.

Pada amandemen ketiga UUD 1945 pada bab IX pasal 24 ayat (1) berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. dan ayat (2) berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Undang-Undang yang baru memberikan kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman dengan tidak lagi berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM. Pengaturan tersebut memberikan makna bahwa kekuasaan kehakiman tidak lagi dapat diintervensi oleh eksekutif maupun legislatif. Untuk menyempurnakan aturan di atas pada tanggal 23 Maret 2004 keluarlah Keputusan Presiden RI No.21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung.

Berawal dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 yang memperkenalkan konsep satu atap badan peradilan kemudian kekuasaan kehakiman diberikan penguatan yang berarti dengan dicabutnya UU Nomor 14 Tahun 1970 yang diganti dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Proses transisi ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara yang sebelumnya di bawah Departemen Kehakiman dan HAM kemudian dipindah di bawah Mahkamah Agung begitu pula dengan Peradilan Agama yang sebelumnya dibawah Departemen Agama berpindah pula di bawah atap Mahkamah Agung.

Dalam perkembangannya muncul pula peradilan-peradilan khusus diantaranya mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Peradilan Anak dan lain sebagainya. Tentu hal ini merupakan hasil dari reformasi, akan tetapi apakah dalam perkembangannya Mahkamah Agung tetap berjalan dengan menjaga wibawa, independensi serta integritas kuasa yudikatif?

Sementara stereotip peradilan di masyarakat masih sarat akan praktek KKN, mulai dari jual beli perkara, rekrutmen hakim yang kental dengan nepotisme, serta kasus suap dan korupsi yang dilakukan baik oleh hakim maupun pegawai pengadilan. 

Jika kita melihat pada data rekapitulasi tindak pidana korupsi yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 2012-2017 putusan tindak pidana korupsi yang sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap sebanyak 301 perkara dan yang sudah eksekusi sebanyak 326 perkara. Dari data tersebut profesi atau aktor yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi ialah swasta sebesar 130 orang, anggota DPR/DPRD sebanyak 95 orang disusul dengan Pejabat Eselon I/II/III sebanyak 77 orang dan hakim sebanyak 14 orang.

Sedangkan pada tahun 2017 saja dapat dilihat penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian penyelidikan 123 perkara, penyidikan 121 perkara, penuntutan 103 perkara, Inkracht 84 perkara, dan eksekusi 83 perkara dan yang menduduki peringkat pertama jabatan terkorup ialah para pejabat eselon I/II/III diseluruh kementerian/lembaga sebanyak 43 orang sedangkan peringkat kedua adalah swasta sebanyak 28 orang. 

Lantas bagaimana dengan profesi hakim? Pada tahun 2017 hakim yang melakukan tindak pidana korupsi tercatat hanya sebanyak 3 orang. Meski kecil secara jumlah masih adanya oknum hakim yang melakukan praktek korupsi memberikan paradigma negatif bagi masyarakat karena gaji dan tunjangan hakim saat ini sangatlah cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Perubahan paradigma harus terus dilakukan oleh instansi peradilan dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh lembaga yudikatif terutama hakim untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan menegakkan keadilan di Indonesia. Kejadian korupsi yang dilakukan oleh hakim jangan sampai terulang karena hal ini jelas merusak keutuhan integritas dan independensi yang seharusnya dimiliki seorang hakim.

No comments:

Powered by Blogger.