Premium Hilang dari SPBU : Tidak Diminati Lagi atau Sengaja Dihilangkan?

Penulis : Anis Syarifah
Beberapa hari ini media memberitakan kembali terkait menghilangnya BBM jenis premium dari SPBU. Kelangkaan premium di beberapa daerah sebenarnya sudah terjadi sejak 2017 atau bisa dikatakan premium mulai sulit ditemukan sejak pertamina secara besar-besaran mempromosikan pertalite sebagai BBM jenis baru yang diklaim lebih ramah lingkungan dan membuat kinerja mesin kendaraan lebih baik.

BBM jenis premium menjadi primadona lantaran harganya yang relatif murah, Rp 6.550 per liter. Namun sejak munculnya pertalite dan pertamax yang memiliki kualitas lebih dari premium, masyarakat mulai migrasi jenis BBM karena perbedaan harga yang relatif dekat antara premium dengan kedua jenis BBM tersebut hanya Rp 300 hingga Rp 400 per liternya.

Namun terhitung sejak Januari 2018 Pertamina telah menaikkan harga Pertalite sebanyak dua kali. Pada 20 Januari 2018, Pertamina menaikkan harga Pertalite sebesar Rp 100 per liter menjadi Rp 7.600 per liter. Kemudian per 24 Maret 2018 harga Pertalite kembali naik sesesar Rp 200 menjadi Rp 7.800 per liter dari sebelumnya yang Rp 7.600 per liter. 

Artinya, perbedaan harga premium dengan pertalite saat ini sebesar Rp 1.250 per liter sehingga tidak mengherankan jika masyarakat ingin kembali menggunakan premium karena berbedaan harga yang dinilai kini terpaut cukup jauh dari pertalite. Mungkin bagi kelas menengah tidak begitu terasa, namun akan berbeda dengan yang dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Terkait kelangkaan premium ini ada dua hal yang disebut-sebut menjadi penyebab sulitnya masyarakat untuk menemukan premium di SPBU, pertama adalah Pertamina dengan sengaja melakukan pengurangan pasokan premium agar kuotanya mencukupi sampai akhir tahun. Premium sendiri merupakan BBM yang tidak disubsidi pemerintah, akan tetapi termasuk dalam bentuk jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBBKP) dari pemerintah kepada Pertamina. 

Berdasarkan Peraturan Presiden No 191 tahun 2014, jenis bahan bakar yang di subsidi oleh pemerintah yaitu minyak tanah dan solar. Namun dengan ditetapkannya premium sebagai JBBKP, maka ketersediaannya harus tetap dijaga dan memiliki harga yang khusus. Dengan demikian Pertamina bertanggungjawab penuh atas itu termasuk juga dengan pola distribusinya. 

Alasan kedua adalah pengusaha SPBU lebih memilih menjual BBM non subsidi seperti pertalite dan pertamax. Hal ini disebabkan margin yang diperoleh dari menjual pertalite dan pertamax lebih besar yaitu Rp 400 per liter dibandingkan dengan margin penjualan premium yang hanya Rp 280 per liter. 


Premium dan Standar Emisi EURO IV

Indonesia akan memulai lebih dulu era standar emisi EURO IV. Ini merupakan era yang akan menggantikan standar emisi EURO II yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia. Standar emisi EURO merupakan standar emisi yang diterapkan negara-negara Uni-Eropa (European Union/ EU) yang ternyata sudah berlaku sejak 1988 dengan sebutan Euro 0. Penghitungan yang lebih ketat mulai diwajibkan pada 1992 dengan Euro I. Lalu secara bertahap EU memperketat peraturan menjadi standar Euro II (1996), Euro III (2000), Euro IV (2005), Euro V (2009), dan Euro VI (2014). 

Aturan emisi Euro IV sudah dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O. Mobil bermesin bensin berlaku mulai September 2018, sementara diesel efektif pada 10 Maret 2021. 

Penerapan Euro IV bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Jika standar emisi Euro IV benar-benar diterapkan, maka hanya BBM dengan RON diatas 92 yang diperbolehkan beredar. Artinya premium (RON 88), pertalite (RON 90) dan pertamax (RON 92) seharusnya dihapus dan Pertamina memproduksi BBM baru yang sesuai dengan aturan tersebut. 

Kembali ke premium, sebelum peraturan tersebut benar-benar diterapkan pemerintah seharusnya menjamin ketersediaan pilihan BBM bagi masyarakat, menyerahkan sepenuhnya di tangan masyarakat mengenai jenis BBM yang akan dipakai sesuai preferensi masing-masing dan sesuai kebutuhan spesifikasi kendaraannya. 

Untuk menuju standar emisi Euro IV, Pertamina seyogyanya menciptakan jenis BBM baru yang lebih ramah lingkungan, tidak hanya itu, yang terpenting adalah melihat kesiapan masyarakat dalam menerima jenis BBM baru yang erat kaitannya dengan penetapan harga baru. 

Secara logika semakin tinggi kualitas maka akan semakin tinggi pula harga yang akan dipatok, sehingga pemerintah wajib hukumnya untuk mempertimbangkan daya beli masyarakat. Jangan sampai memaksakan ego pemerintah yang sudah kadung didesak dunia untuk meningkatkan standar emisi Euro dengan membebankan harga BBM yang lebih tinggi kepada rakyat.

No comments:

Powered by Blogger.