Bangunan Tua dan Mengapa Penting Membahasnya

Penulis : Aldian
Berada di bawah penjajahan kolonial selama ratusan tahun sebetulnya tidak hanya menyisakan cerita perang dan konflik saja. Namun di dalamnya ada sejarah tentang kehidupan orang-orang biasa dengan bermacam-macam cerita yang pernah hidup pada zaman tersebut. Cerita tersebut terangkai namun sering tidak tertulis di buku oleh orang-orang yang hidup di Hindia Belanda baik itu penduduk pribumi asli Nusantara, orang Eropa, Indo Eropa, Tionghoa, Arab dan berbagai bangsa yang dahulu pernah mengadu nasibnya di kepulauan Nusantara.

Salah satu saksi dari dialektika kehidupan orang-orang biasa di zaman kolonial adalah munculnya berbagai bangunan dari zaman tersebut yang masih berdiri hingga sekarang di berbagai kota di Indonesia. Bangunan- bangunan yang sekarang berusia lebih dari satu abad tersebut menjadi penting untuk diperhatikan keberadaannya tidak hanya bagi pemerhati arsitektur atau sejarah saja namun untuk semua masyarakat terutama generasi muda, mengingat bangunan-bangunan tua dapat menjadi saksi mati yang secara tidak langsung bercerita bagaimana bangsa ini telah melampaui banyak momen dalam perjalanan negeri dari era kolonial hingga saat ini.

Ditinjau dari dasar hukum, pemerintah sebenarnya sudah mengatur tentang bangunan-bangunan tua bersejarah maupun tidak dalam peraturan UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Peraturan lain yang terkait adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan serta Peraturan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang menetapkan suatu kawasan atau bangunan termasuk dalam cagar budaya atau tidak.

Dalam pelaksanaannya peraturan di atas juga diperkuat dengan hadirnya berbagai peraturan daerah di kota/kabupaten yang bertujuan mengatur kawasan atau benda cagar budaya sebagai obyek yang dilindungi. Artinya secara penataan dan pengaturan kawasan atau bangunan tua seharusnya tidak menjadi permasalahan jika dilihat dari sudut pandang hukum.

Usaha menghidupkan lagi kawasan dengan bangunan tua (terutama era kolonial) sebetulnya sudah dimulai di beberapa kota besar di Indonesia. Sebut saja Jakarta yang populer dengan kawasan Kota Tua Jakarta. Sejak dihidupkannya Kota Tua pada tahun 70 an oleh pemerintahan Ali Sadikin, penataan kawasan Kota Tua yang dulu sempat mendapat julukan kota mati ini terus berlanjut hingga sekarang menjadi obyek wisata utama yang murah bagi masyarakat Jakarta.

Di kota lain seperti kota Bandung yang dahulu mendapat julukan Paris Van Java karena kecantikan kotanya juga terus menata kawasan Jalan Braga dan sekitarnya agar dapat kembali hidup seperti masa kejayaannya di awal abad 20. Kawasan Jalan Braga saat ini merupakan jujugan utama para turis baik lokal maupun mancanegara yang ingin menyaksikan arsitektur bangunan tua yang bercampur dengan gedung modern di kota Bandung.

Hal serupa juga terjadi di kota Semarang, kota pelabuhan terbesar ketiga di era kolonial ini belakangan mulai memperhatikan bangunan tuanya di kawasan yang disebut kawasan Kota Lama Semarang. Rencananya kawasan Kota Lama akan dihidupkan kembali dengan tujuan menjadi lokasi wisata utama kota Semarang yang memadukan kawasan cagar budaya dengan konsep wisata kekinian. Tidak tanggung-tanggung pemerintah kota Semarang ingin kawasan Kota Lama Semarang menjadi bagian dari kawasan cagar budaya yang diakui oleh Unesco.

Meski begitu usaha menjaga kelestarian dari pemerintah tidak luput juga dari kesalahan baik sengaja maupun tidak. Banyak bangunan tua yang sebetulnya secara hukum dapat dikategorikan cagar budaya dihancurkan karena tidak ada pendataan dari pemerintah serta bangunan tua dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, hal ini terjadi di banyak daerah sekalipun di kota besar.

Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian bangunan tua seperti dianggap angin lalu dan belum menjadi prioritas saat penataan ruang wilayah atau kota meski peraturan hukumnya sudah ada dan menekankan cagar budaya harus dipandang tidak hanya sebagai aset kota tersebut namun juga bagi aset bersama bagi bangsa. 

Baru-baru ini misalnya terjadi kontroversi di kota Depok dimana pemerintah ingin menghancurkan Rumah Cimanggis yang merupakan peninggalan abad 18 untuk digantikan dengan bangunan modern sebab disinyalir Rumah Cimanggis belum masuk ke daftar cagar budaya oleh pemerintah. Namun pembongkaran bangunan tua ini berhasil ditunda karena menjadi perbincangan hangat di masyarakat .

Berita di Depok sebetulnya hanya salah satu dari sekian banyak kisah penghancuran bangunan tua karena kurangnya perhatian oleh pemerintah. Harus diakui bahwa proyek revitalisasi bangunan tua membutuhkan biaya yang tidak sedikit, hal ini yang menyebabkan banyak pemerintah seolah enggan mengurusi kawasan atau bangunan cagar budaya di wilayahnya. Problem yang sebetulnya bisa dirubah dengan pola pikir bahwa bangunan tua mempunyai nilai sejarah yang juga bernilai ekonomis tanpa harus melanggar peraturan cagar budaya.

Di sisi lain ada pula pemerintah yang mengkonsep kawasan revitalisasi yang bertujuan untuk ekonomis namun masyarakat kecil yang tadinya menghidupi kawasan tersebut dengan aktivitas ekonomi non formal seperti pedagang kaki lima justru tersingkirkan pasca revitalisasi. Padahal idealnya masyarakat sekitar baik pemilik maupun mereka yang beraktivitas di kawasan cagar budaya harus menjadi subyek utama dalam setiap proyek revitalisasi. Jika mereka diajak tentu akan tumbuh kesadaran untuk merawat bersama bangunan tua yang sudah di revitalisasi.

Diharapkan dengan pelibatan sejak awal masyarakat pemilik bangunan dan sekitar serta komunitas cagar budaya proyek revitalisasi harapannya tidak hanya bertujuan untuk tujuan komersil yang berpihak pada kepentingan modal besar seperti pembangunan restoran, hotel, kafe yang nantinya hanya bisa diakses mereka yang mempunyai banyak uang. Pemerintah seharusnya tetap menyediakan ruang ekonomi bagi masyarakat kecil yang ingin merasakan manfaat dari revitalisasi kawasan atau bangunan tua, khususnya bagi mereka yang telah aktif berdagang di sana terlebih dahulu.

Sebagai penutup kesadaran revitalisasi bangunan tua hendaknya tidak melihat dari sisi pariwisata yang bernilai ekonomis saja, namun sejatinya proyek revitalisasi seharusnya bertujuan untuk membangun kesadaran bersama bahwa bangunan-bangunan tua adalah aset kebudayaan dan sejarah bangsa, dapat menciptakan ruang publik yang demokratis, sekaligus ruang belajar alternatif yang mudah diakses oleh masyarakat.

No comments:

Powered by Blogger.