Menyoal Kebijakan Pinjaman Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Efektifkah?

Penulis : Aldian
Wacana dana pinjaman untuk pembiayaan pendidikan tinggi kembali mencuat di tanah air. Hal ini setelah Presiden Jokowi pada bulan Maret mengemukakan pendapatnya tentang angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang masih rendah di Indonesia(1). Dia menyarankan supaya sektor perbankan dapat membuka lebih luas skema pembiayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi. Jokowi sendiri berpendapat Indonesia bisa meniru Amerika Serikat (AS) yang pinjaman biaya pendidikannya (atau dalam istilah lain student loan) jumlahnya lebih besar dari kucuran dana kredit di sektor lain.

Pembiayaan pendidikan tinggi sejatinya bukanlah ide yang baru(2), hal ini sudah diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) disebutkan pemerintah pusat dan daerah, serta perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Mengenai pembiayaan ini diatur dalam Pasal 76 ayat (1) sementara pada ayat (2) pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, membebaskan biaya pendidikan, serta pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus atau telah memperoleh pekerjaan. Pada ayat 2 inilah skema pembiayaan dengan pinjaman menjadi legal secara hukum di Indonesia.

Jika merunut sejarah UU Dikti saat penyusunan dan pengesahannya sudah ditolak berbagai pihak(3), terutama masalah otonomi kampus dalam hal kurikulum dan skema pembiayaannya. Dengan dalih UU ini pemerintah sebetulnya sedang melepas tanggung jawabnya untuk masalah pembiayaan yang seharusnya sudah dijamin dalam UUD 1945 yaitu pasal 31 ayat (1) dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib membiayainya. Sayangnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Dikti tidak bertentangan dengan UUD 45 sehingga terus berlaku hingga sekarang.

Bagaimanapun pendidikan tinggi idealnya tidak hanya menjadi hak setiap warga negara dan kewajiban negara untuk membiayainya namun juga berkaitan erat pada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta sebagai sumber inspirasi kebudayaan nasional. Ironisnya kehadiran UU Dikti justru menjadi alasan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia menaikkan biaya pendidikan dengan alasan otonomi kampus yang diartikan kampus berhak menentukan biaya kuliah dan justru menjauhkan tujuan pendidikan sebagaimana disebutkan di atas.

Wajar kemudian meski secara jumlah perguruan tinggi di Indonesia termasuk besar namun angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tingginya terhitung rendah(4). Jika melihat data yang dikeluarkan Kemenristekdikti tingkat APK Indonesia hanya sebesar 31 persen, tertinggal dibandingkan negara tetangga Malaysia dengan angka 40 persen atau Singapura yang sudah mencapai 78 persen.

Benar bahwa pembiayaan bukan satu-satunya faktor rendahnya APK tetapi ada faktor lain seperti tidak meratanya lokasi perguruan tinggi yang hanya terpusat di pulau Jawa serta kualitas perguruan tinggi yang tidak sejalan dengan lapangan kerja yang tersedia (sarjana menempati urutan kedua pengangguran di Indonesia) sehingga pendidikan tinggi dianggap hanya sebagai pelengkap saja bagi masyarakat.

Bicara tentang biaya kuliah yang setiap tahun semakin naik ternyata belum diimbangi dengan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Dari rilis yang dikeluarkan oleh Quacquarelli Symonds(5) sebagai acuan dari Kemenristekdikti, Universitas Indonesia sebagai universitas nomor 1 di Indonesia masih di berada di peringkat 54, jauh tertinggal dari kampus negeri tetangga Universitas Malaya yang mendapat peringkat 24 di wilayah Asia.

Apakah kemudian pembiayaan pendidikan tinggi yang mengandalkan pinjaman adalah solusinya? Tentu tidak semudah itu, apalagi jika melihat pemerintah sebetulnya masih mampu membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya dengan menata kembali postur anggaran yang penulis nilai belum berpihak ke masyarakat tidak mampu. Bahkan jika pemerintah bersikeras meniru AS dalam skema pembiayaan pendidikan tinggi pemerintah juga harus melihat akibat yang ditimbulkannya di kemudian hari.

Masalah kredit macet pendidikan tinggi di AS telah menjadi isu ekonomi yang penting kedua setelah kredit perumahan. Artinya di negara yang industrinya matang seperti AS, mahasiswa yang menggunakan pinjaman dana untuk menyelesaikan pendidikan tingginya ternyata tidak mampu membayar biaya hutang sekaligus bunganya akibat biaya yang terus membengkak tiap tahunnya(6).

Apalagi setelah krisis ekonomi melanda AS beberapa waktu yang lalu, ketidaktersediaan lapangan kerja membuat para lulusan perguruan tinggi AS yang menggunakan dana pinjaman justru menjadi pengangguran yang dililit hutang dan disita aset keluarganya oleh korporasi saat tidak mampu membayar. Sebagai catatan, kebijakan student loan yang diberlakukan di AS adalah skema pinjaman dana yang menggunakan uang patungan antara pihak pemerintah dan swasta, dimana orientasi pihak swasta (dalam hal ini korporasi) adalah mencari untung dengan sistem bunga dari hutang yang diberikan kepada mahasiswa.

Persoalan lain tentang akses pendidikan tinggi adalah kedatangan bonus demografi(7) yang diprediksi terjadi di Indonesia pada tahun 2020-2035. Bonus demografi disini diartikan dalam tiap rumah yang berisi 4 orang ada 3 orang yang bekerja dan hanya menanggung 1 orang lainnya atau dengan kata lain komposisi penduduk usia produktif diperkirakan mencapai 70 persen dan yang tidak produktif hanya 30 persen saja.

Istilah bonus demografi mensyaratkan dua hal penting agar bisa menjadi bonus yang sesungguhnya untuk arah pembangunan bangsa yaitu persiapan sektor pendidikan dan kesehatan. Kata kunci pertama adalah sektor pendidikan yang di dalamnya termasuk akses untuk pendidikan tinggi yang seharusnya dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah dengan politik anggaran yang berpihak pada masyarakat.

Jika saat ini pemerintah justru seolah lepas tangan dan membebani generasi muda yang ingin memperoleh akses pendidikan tinggi dengan skema pinjaman yang memberatkan tentu kebijakan ini akan kontraproduktif dengan bonus demografi yang seharusnya diperoleh.

Malahan bonus demografi ini bisa menjadi bencana dan Indonesia berpotensi menjadi negara gagal mengingat generasi muda tidak mampu bersaing dengan anak muda di negara lain akibat tidak memperoleh hak atas pendidikan tinggi.

Hal yang juga seringkali luput dari pembahasan pemerintah tentang skema pembiayaan pendidikan tinggi dengan pinjaman ini adalah pasal tentang hak pendidikan yang sebetulnya sangat berkaitan dengan pasal lain dalam UUD 1945 pasal 28 tentang hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta pasal 33 tentang kebudayaan nasional.

Sebagai penutup ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam permasalahan pembiayaan pendidikan tinggi ini tanpa harus dengan kebijakan pinjaman pembiayaan yaitu dengan pengoptimalan anggaran dengan prioritas tidak hanya di sektor infrastruktur tetapi juga akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang murah serta berkualitas, percepatan pemerataan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjamin lapangan kerja bagi para mahasiswa setelah lulus sesuai dengan pendidikan tinggi yang ditempuh.

Sudah seharusnya pemerintah menggunakan pola pikir bahwa masalah pendidikan sangat berkaitan dengan masa depan suatu bangsa dan merupakan pondasi utama hak asasi manusia. Untuk itu sudah sepatutnya pemerintah bisa mengusahakan pendidikan tinggi yang murah bahkan gratis tanpa harus membebani generasi muda dengan kebijakan pinjaman pembiayaan pendidikan tinggi yang memberatkan.

No comments:

Powered by Blogger.