Masygul Pendidikan Tinggi Indonesia: Sebuah Perspektif Awam Mahasiswa

Penulis : Hikmah Bima Odityo
Menyambut hari pendidikan nasional, alangkah sangat membosankannya jika kita membahas hal-hal yang bersinggungan dengan privatisasi, apalagi uraian kompleks tentang komersialisasi pendidikan. Pastilah sigap aparat badan eksekutif, untuk segera menyuarakan penolakan terhadap wacana “student loan”, hingga gairah untuk membakar rektorat karena kebijakan “transnational education”.

Belum lagi gemuruh mahasiswa yang datang dari barat dan timur fakultas keguruan dan ilmu pendidikan itu. Mereka yang sudah sangat mafhum dengan segudang buku-buku pendidikan dan tak pernah lupa mengenakan seragam putih hitam di setiap hari Senin dan Selasa pastilah geram melihat biaya UKT yang semakin hari semakin meningkat tanpa adanya transparansi.

Untuk itu, sembari menunggu prosesi wisuda, yang sampai saat ini belum terlihat hilal-nya, marilah sejenak kita turut berpartisipasi dalam merayakan hari tersebut, dengan suasana yang lebih cair tentunya. Namun, tetap mempertahankan status quo jiwa “nyinyiers” ala-ala netizen Generasi C. Tenang, tidak akan sekaku biasanya.

Dimulai dari pengalaman saya bermasygul, menjalani hari-hari mengerjakan skripsi yang tiada henti. Baik, setiap mahasiswa tingkat akhir, pasti pernah merasa ingin misuh ketika sudah mencapai tahap ini. Bagaimana tidak, proses birokrasi yang rumit menambah stress level kita ketika sedang stuck. Belum lagi jadwal konsultasi yang tidak tersistematis, terkadang sepuluh hari sekali, terkadang dua minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali ketika sedang sial. Ya, kurang lebih begitulah derita mahasiswa tingkat akhir.

Tapi bukan itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Lebih dalam, di setiap proses konsultasi dan bimbingan, saya mengalami diskursus pemikiran akibat perdebatan yang cukup panjang dengan dosen. Pembahasan skripsi menjadi terkesan mengikuti arah kerangka berfikir yang dimiliki oleh dosen. Padahal, beberapa jurnal dan literatur berbayar ilmiah sudah habis dilahap untuk memperkaya khasanah keilmuan dan harapan untuk bekal diskusi yang dinamis.

Namun apa daya, keterpaksaan biaya semester yang mahal dan juga waktu tempuh studi yang semakin panjang, membuat saya meng-iya-kan apa yang dimau oleh dosen. Saya pikir, kebanyakan mahasiswa mengalami hal serupa.

Inilah yang disebut dengan model pendidikan anti dialogis. Jika dirunut, tindakan sejenis telah terjadi semenjak kita duduk di bangku perkuliahan. Pada saat mahasiswa mengajukan pertanyaan, beberapa dosen akan cenderung defensif karena tidak mau terlihat “bodoh”. Sebagian dosen bahkan melarang mahasiswa mengikuti kegiatan diluar kelas, walaupun itu berkaitan dengan daya nalar dan penajaman softskill.

Kualitas tenaga pengajar menjadi diragukan, dan tentu akan berpengaruh pada sistem pendidikan kita. Paulo Freire dalam bukunya “Pendidikan Kaum Tertindas” menegaskan, inilah yang disebut dengan “Sistem Bank”. Kegiatan mahasiswa hanya terbatas pada menerima, mencatat dan menyimpan. Pendidikan tidak bersifat kooperatif, malah cenderung untuk menguasai, memanipulasi.

Output pendidikan pun sengaja dicetak untuk memenuhi kebutuhan pasar. Menjadikan kita sebagai robot-robot, tanpa adanya proses pembelajaran di sana. Persaingan juga semakin besar seiring gap kemiskinan yang semakin besar pula. Tak dapat dipungkiri, persaingan memang diperlukan di era yang sudah sangat kompetitif ini. Namun cara-cara curang pun dihalalkan demi memenangkan kompetisi.

Dapat terlihat semenjak di ruang-ruang kelas, fenomena titip absen (TA) menjadi suatu hal yang wajar di kalangan mahasiswa. Belum lagi kasus mencontek di setiap ujian berlangsung. Hal tersebut menjadi abu-abu, karena orientasi pendidikan menjadi semakin tidak jelas dan jauh dari cita-cita awalnya: mempertinggi derajat kemanusiaan.

Paradigma pendidikan telah bergeser ke arah komersialisasi yang kapitalistik. Pendidikan dan ilmu pengetahuan dianggap sekedar komoditas yang bebas diperjualbelikan. Sheila Slaughter dan Larry L. Leslie dalam buku Academic Capitalism: Politics, Policies, and the Enterpreneurial University, kondisi tersebut disebut kapitalisme akademik.

Istilah ini mengacu pada institusi pendidikan yang kemudian menganut sistem ekonomi pasar di mana setiap keputusan yang dilakukan para pimpinan Perguruan Tinggi (PT) didasarkan pada mekanisme pasar. Satu per satu fasilitas yang ada di kampus kemudian diberi harga, ditawarkan kepada calon konsumen. Siapa yang memiliki uang, boleh mengakses berbagai fasilitas, sementara yang tidak punya uang dipinggirkan pelan-pelan.

Ekonom Amerika, John Kenneth Galbraith menyatakan bahwa argumen privatisasi berasal dari teori kapitalisme, laissez-faire, yang berdasar pada kompetisi, pilihan dan tanggung jawab individu. Logika pasar bebas ini, menegaskan bahwa apa yang didapat akan sesuai dengan apa yang dibayar. Model pelayanan kapitalis akan membidik sektor tertentu (the have) demi perputaran modal.

Agus Suwignyo dalam “Dasar-Dasar Intelektualitas”, menambahkan beberapa pergeseran paradigma sebagai berikut : Pertama, penyelenggaraan PT yang semula menaruh perhatian pada pertanyaan reflektif, eksploratif dan humanis kini berubah menjadi utilitarian.

Kedua, PT kemudian kehilangan tanggung jawab atas perkembangan dan perubahan masyarakat menyangkut aspek, sosial, politik dan peradaban manusia. Fokus yang diambil saat ini hanya sebatas pada graduate employability atau keterserapan lulusan PT dalam dunia kerja. Berbagai program penelitian yang seharusnya memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar justru terkadang digunakan untuk mencari keuntungan semata.

Karena otonomi direduksi hanya pada persoalan pendanaan dan dilegitimasi oleh berbagai kebijakan pemerintah, tak mengherankan jika kampus hanya memusatkan perhatian untuk mencari dana. Dalam konteks ini, rasionalitas ekonomi bekerja dan mendominasi nalar pengelolaan pendidikan.

Fenomena demikian oleh George Ritzer dinamakan dengan “McDonaldisasi Pendidikan Tinggi”. McDonaldisasi Pendidikan Tinggi pada dasarnya menunjukkan bahwa rasionalitas otonomi kampus yang berkembang akan menghasilkan irasionalitas. Irasionalitas ini bekerja menggunakan logika restoran cepat saji ala McDonald dengan empat prinsip yaitu kuantifikasi, efisiensi, keterprediksian, dan teknologisasi. Inilah logika yang juga akan digunakan untuk melihat otonomi kampus.

Pertama, prinsip kuantifikasi bisa dilihat dari orientasi pendidikan tinggi yang kini hanya memusatkan perhatian pada kuantitas hasil. Keberhasilan sebuah PT kemudian diukur hanya berdasarkan pada jumlah sarjana yang dihasilkan. Semakin banyak sarjana, master, maupun doktor, semakin bagus juga mutu PT yang bersangkutan. Tinggi rendah nilai akademik yaitu Indeks Prestasi (IP) pun menjadi parameter utama tingkat kesuksesan. nPadahal seringkali kita bisa melihat bahwa IP kadang tidak berkorelasi positif dengan kemampuan akademik mahasiswa. Ketika orientasi kuantitas diprioritaskan, kualitas karya termasuk penelitian-penelitian yang dihasilkan menjadi terpinggirkan.

Kedua, prinsip efisiensi dilakukan oleh PT. Efisiensi ini dilakukan dalam dua hal yaitu mengenai produk lulusannya dan produk hasil penelitian. Efisiensi merupakan turunan dari logika ekonomi yang menyebutkan bahwa apabila sebuah tindakan ekonomi dianggap tidak menguntungkan maka lebih baik ditiadakan. Untuk melakukan efisiensi ini, program studi dibatasi. Prioritas utama diberikan kepada jurusan-jurusan yang memiliki kemampuan teknis aplikatif yang mendukung dunia pekerjaan. Beberapa di antaranya adalah program studi Kedokteran, Teknik, Ekonomi, maupun Hukum.

Dalam program studi ini, kursi dibuka sebanyak-banyaknya dan dengan biaya pendidikan yang mahal. Kerjasama internasional dalam program studi ini juga dibuka. Tak heran jika peminat program studi ini semakin bertambah setiap tahun. Sementara itu program studi pinggiran seperti ilmu budaya maupun filsafat ditepikan. Program studi ini dianggap tidak profitable sehingga tidak menghasilkan keuntungan material yang diharapkan.

Ketiga, prinsip keterprediksian dikaitkan dalam logika link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Persoalannya, pendidikan semacam ini hanya menghasilkan lulusan-lulusan ala robot siap kerja. Kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga lulusan harus bisa menyesuaikan diri dengan lapangan pekerjaan. Yang patut mendapat perhatian adalah lapangan pekerjaan di sini diartikan sebagai kerja teknis dan bukan kerja intelektual maupun filosofis.

Keempat, prinsip teknologisasi menjelma melalui kebijakan pendidikan. Pendidikan saat ini harus menggunakan perkembangan teknologi terbaru atau hi-tech. Teknologi tidak mendapat perhatian secara kritis oleh dunia pendidikan melainkan hanya dilihat sebagai sebuah keharusan sejarah yang tidak dapat dihindari.

Dalam buku “Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan” milik Wisnu Prasetya Utomo, kemudian dijelaskan bahwa privatisasi berpotensi membatasi orang-orang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas. Konsekuensi logis dari privatisasi ini, PT seakan berlomba membuka program studi baru atau menjalankan strategi penjaringan mahasiswa baru melalui jalur non SPMB. Kecenderungan privatisasi seperti ini menjadikan the have (punya dana/ kaya) yang boleh dapat lulus di PT bergengsi, dibanding dengan the poor tapi memiliki intelegensi tinggi.

Kritik terhadap mekanisme pasar yang digagas oleh Adam Smith sudah banyak bermunculan baik dari Karl Marx, John Maynard Keynes, John Rawls hingga filsuf kontemporer saat ini yaitu Michael J. Sandel. Privatisasi mungkin dapat dibenarkan, namun berkaca dari beberapa negara lainnya, modal dasar seperti: Sumber Daya Manusia (SDM), endowment fund, fasilitas riset dan dana operasional sangat dibutuhkan.

Ketidaksiapan PT menyebabkan mengapa PT yang telah diprivatisasi kelimpungan dan pontang-panting mencari sumber pendanaan untuk bisa tetap beroperasi normal. Dan yang paling menyedihkan, pengguna jasa pendidikan tinggi yang menjadi korban.

Martin Cornoy mengarahkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara (state police). Political will dan power government memiliki pengaruh besar dalam setiap kebijakan pendidkan. Diferensiasi memang penting, tapi bukan berarti the have menikmati fasilitas dan kualitas pengajaran lebih dibanding the poor. Lagipula pendidikan adalah hak segala bangsa. Diferensiasi diperlukan untuk memfasilitasi perbedaan minat bakat dan keadaan hidup antara anak didik yang satu dengan anak didik yang lain.

Pengalaman dari Revolusi Penguin di Chile dapat kita jadikan pelajaran dimana gerakan mahasiswanya berhasil memenangkan tuntutan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi semua orang pada tahun 2014. Gerakan perlawanan yang dilakukan tidak hanya terjadi secara spontanitas dan sektarian di kampus-kampus tertentu. Namun bersifat nasional hampir disemua kampus. Juga melibatkan orang tua yang dirugikan karena mahalnya biaya kuliah, tenaga kerja pendidikan, dan pedagang kecil.

Jika sudah begini, bagaimana cara kalian menikmati hari pendidikan?

No comments:

Powered by Blogger.