Peran Aktivis Menjelang Tahun Politik

Penulis: Fachri Sakti Nugroho

Tak harus jenius untuk memahami bahwa momen Pemilihan Umum (Pemilu) adalah momen krusial untuk memilih pemimpin sekaligus wakil rakyat. Pemilu, apapun hasilnya nanti, memang tidak membuatmu yang kini jomblo ujug-ujug punya pacar. Namun, bisa jadi kamu nanti akan mendapat jodoh yang ‘pas’ jika kamu memilih pemimpin atau wakil rakyat yang tepat.

Misalnya, suatu hari nanti muncul kandidat capres atau caleg yang berpihak kepada kaum jomblo dan memiliki visi, misi dan program untuk mengentaskan kejombloan, maka bergegaslah untuk merapat ke kubu kandidat tersebut. Dukung dan menangkan! Siapa tahu beneran dapat jodoh setelah kandidat yang kamu usung menang. Wk wk wk wk ....

Cukuplah basa-basinya. Kita masuk ke pembahasan mengenai pesta demokrasi rakyat dan peran aktivis dalam menyumbangkan kemampuan intelektualnya.

Sejatinya, Pemilu adalah hajatannya rakyat. Pada hari pencoblosan itu, kita berperan sebagai subjek. Bukan sebagai obyek yang eksistensinya ada karena pengaruh dari si subjek.

Cara bodoh untuk membuktikan bahwa kita subjek adalah dengan menuliskan susunan kalimat baku SPOK. Dalam SPOK akan dituliskan susunan kalimat ‘Rakyat memilih wakil rakyat di TPS’. Dari kalimat itu, jelas sekali bahwa rakyat berposisi sebagai subjek. Kalimatnya mau dibolak-balik model apapun, subjeknya akan jatuh kepada rakyat. Begitu cara bodohnya. He he he ...

Mengerti posisi itu penting lho. Jika tidak mengerti, kita tak akan tahu peran dan implikasi dari posisi kita.

Sebagai subjek kita patut jual mahal kepada para kandidat-kandidat itu. Mereka kok yang butuh kita.

“Lho, sistem demokrasi kan memang mengharuskan adanya perwakilan di parlemen, maka kita dong yang butuh mereka untuk mewakil aspirasi kita?”

“Ya, kita butuh. Tapi yang berkualitas, tidak menyuap, tidak doyan korupsi, dan mengerti fungsinya sebagai wakil rakyat. Kita tentu tidak ingin penyakitnya DPRD Kota Malang nimbal ke daerah kita atau ke Senayan kan.”

Oleh karenanya, kita patut jual mahal ke kandidat-kandidat itu. Mereka lho yang nanti mewakili kita, makanya gak boleh sembarangan pilih. Pacar saja, kita selektif, masak wakil rakyat kita enggak selektif? Contoh lain, semisal kita punya anak yang sudah cukup umur untuk menikah, kita pasti enggak asal menerima menantu kan, ya kalau anak kita mau, ya kalau anaknya bertanggungjawab, ya kalau warisannya banyak, ya kalau rajin ibadah.

Standar ketat ala mertua itu harus diterapkan pula pada diri kita yang sudah punya hak pilih untuk memilih kandidat yang paling pas dan bisa mewakili kita untuk lima tahun ke depan kelak.

Lagi-lagi, tak harus jenius untuk tahu kandidat itu baik atau jahat. Namun kita perlu jenius untuk tahu, apakah kandidat itu recomended untuk dipilih atau tidak. Kalau pembaca bertemu salah satu caleg, coba saja iseng ditanyakan mengenai fungsi DPR. Pertanyaan mendasar seperti itu, harusnya bisa dijawab. Tapi tak jarang, beberapa caleg terbata-bata, tersendat-sendat, tergopoh-gopoh, keluar keringat dingin karena tidak tahu apa jawabannya. Sebagai rakyat yang berstandar tinggi, caleg model begitu harus dicoret dari list.

Meski demikian, tak semua rakyat melek politik, sehingga tidak tahu harus bagaimana menyampaikan aspirasi atau menagih janji-janji kampanye. Dikasih duit sepuluh ribu dari kandidat, langsung deh berangkat ke TPS nyoblos.

“Kan realistis bro, dikasih duit ya nyoblos, nyoblos ya kalau dikasih duit.”

“Tapi realitanya, si kandidat itu mengeluarkan modal yang besar untuk memberi uang sogokan. Modal besar yang dikeluarkan saat pencalonan tersebut akan ditambal dengan uang hasil nilep anggaran jika mereka terpilih sebagai anggota DPR kelak.”

Selanjutnya, menjadi tugas para aktivis untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat agar tak mudah dibodohi oleh kandidat-kandidat nakal tersebut.

Pendidikan politik tersebut bisa dilakukan dengan berbagai upaya, termasuk dengan cara ikut berkecimpung di partai politik atau terlibat sebagai tim pemenangan. Para aktivis yang mayoritas adalah kaum terdidik ini harus ikut terlibat dalam percaturan politik pra dan pasca Pemilu.

Berbeda dengan tim pemenangan abal-abal yang hanya membagi uang agar kandidatnya dipilih. Tim pemenangan yang berasal dari kalangan aktivis harus bisa membumikan visi dan misi kandidatnya sebagai tawaran yang berdaya-jual tinggi sehingga rakyat tidak ragu untuk memilih. Itu tugas yang tidak mudah, menjual janji-janji plus uang tentu lebih ringan ketimbang menjual janji-janji dan gagasan.

Selain itu, tim pemenangan dari kalangan aktivis berbeda dengan tim pemengan abal-abal yang pintar menjilat dan tidak urun ide. 

Tim pemenangan dari kalangan aktivis juga harus mengawal langkah kandidatnya untuk senantiasa lurus di jalan yang benar sejak tahap pencalonan hingga purna jabatan. Ibaratnya, seperti Punokawan (Semar, Gareng, Petruk dan Bagong) yang senantiasa menjaga dan ngemong Pandhawa sejak kecil hingga dewasa dan bertahta di singgasana Astina. Tak sekedar momong di Istana yang adem-ayem, para Punokawan juga turut pasang badan ketika Pandhawa bertempur di Padang Kurusetra melawan Kurawa dan kroni-kroninya. Begitulah tugas para aktivis sebagai tim pemenangan, jika membela yang benar harus sampai maksimal. Diam bukan pilihan ketika abstain tak berdampak pada hasil pemilihan. Para aktivis tak boleh risih pada lumpur politik, namun jangan ikut berkotor-kotor di dalamnya. Tepis semua godaan, jangan hilangkan idealisme sebagai satu-satunya harta yang paling berharga.