Sekali Lagi Perhatikan Nasib Petani Indonesia!

Penulis : Aldian AW
Setiap tanggal 24 September negara kita merayakan Hari Tani nasional. Penetapan Hari Tani Nasional berdasarkan keputusan Presiden Soekarno tanggal 26 Agustus 1963 No 169/1963 menandakan pentingnya peran dan posisi petani sebagai entitas dan soko guru bangsa yang justru kerap dilupakan.

Setiap tahunnya ribuan petani turun ke jalan untuk memperingati hari Tani di berbagai kota di Indonesia. Sebuah perayaan yang lebih banyak diliputi keprihatinan daripada kebanggaan mengingat kondisi petani kita yang jauh dari kesejahteraan. Di sektor pertanian ini bergantung separuh lebih warga negara yang terbagi dalam petani pemilik lahan, petani gurem, buruh tani hingga segelintir yang bisa disebut industri pertanian.

Ironisnya negeri yang disebut negeri agraris ini jutaan petaninya berada di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan rata-rata Rp 300.00 per bulan. Dibukanya keran teknologi saat terjadi revolusi Hijau pada dekade 70 an tidak serta merta membuat kehidupan petani membaik. Belum lagi jika melihat ribuan kasus rebutan lahan antara petani dengan korporasi yang seringkali melibatkan negara. Hampir setiap hari petani dan masyarakat adat harus berhadapan dengan aparat untuk memperebutkan lahan yang sejatinya milik rakyat

Jika kita melihat permasalahan sektor pertanian tidak hanya masalah lahan dan ketertinggalan teknologi pertanian saja. Lebih jauh dari itu kebijakan sektor pertanian oleh pemerintah menjadi penting untuk memberi perlindungan bagi petani. Namun yang selama ini terjadi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah justru sedikit sekali keberpihakanya kepada petani. 

Di era pemerintahan Jokowi berbagai macam peraturan yang dibuat pemerintah seperti kebijakan impor macam-macam hasil pertanian dengan alasan memenuhi kebutuhan dalam negeri malah menyebabkan petani semakin terhimpit oleh zaman. Adapun terobosan sertifikasi lahan yang diberikan kepada masyarakat bisa dibilang tidak banyak membantu kondisi petani, mengingat kebijakan Jokowi lainnya justru merubah lahan pertanian menjadi lahan sawit yang berorientasi ekspor. Belum lagi adanya privatisasi sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup petani seperti air  dan lahan pertanian justru membuat petani kesulitan untuk mendapat haknya di tanah air sendiri.

Nasib petani dengan macam-macam komoditas seperti padi, tembakau dan bawang merah nampak belum berubah meskipun dalam statistik mereka disebut sebagai salah satu sumber pendapatan APBN terbesar. Petani tembakau misalnya dibiarkan bertarung dengan harga yang ditetapkan oleh pasar tembakau global tanpa perlindungan yang memadai dari pemerintah. Tidak heran banyak petani tembakau mengeluhkan nasibnya di hadapan pertanian tembakau modern dari negara-negara lain.

Kondisi ini jelas berbeda dengan petani tembakau Cina misalnya yang diberikan perlindungan, pelatihan serta subsidi oleh pemerintah untuk para petaninya yang menghadapi persaingan global. Industrialisasi sektor pertanian di China juga bersinergi dengan sektor lain seperti transportasi dan teknologi dimana semuanya saling bersinergi di bawah kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan petaninya.

Tak jauh beda dengan petani tembakau, petani bawang merah yang rata-rata hidup di pesisir Pantai Utara Jawa Tengah mengeluhkan nasibnya karena impor bawang yang dilakukan pemerintah menjelang Lebaran tahun ini. Impor dilakukan ketika petani sedang mengalami panen raya, dan adanya bawang merah impor membuat harga bawang merah lokal anjlok dan merugikan petani.

Setali tiga uang dengan petani tanaman lain, kebijakan impor beras yang terkesan dipaksakan oleh pemerintah beberapa waktu lalu memicu protes keras di kalangan petani maupun akademisi karena stok beras masih melimpah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Apakah setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus selalu berlawanan dengan keinginan petani? Tentu saja tidak jika pemerintah kita berkeinginan untuk berdaulat atas sektor pertaniannya, tidak hanya mementingkan kepentingan segelintir kelompok seperti yang diterapkan belakangan ini.

Carut marutnya kondisi pertanian dan petani Indonesia sudah seharusnya segera diambil jalan keluar yang menguntungkan bagi petani. Pemerintah saat ini harus benar-benar serius menjalankan Reformasi Agraria sesuai dengan amanah UUD 1945 serta UU PA tahun 1960. Reformasi Agraria yang dimaksud adalah dimana pemerintah menjamin tidak adanya konsentrasi dalam penguasaan dan pemanfaatan agraria oleh segelintir orang saja. 

Hal ini juga harus didukung dengan kebijakan harga pembelian hasil produksi pertanian, tata niaga yang berpihak pada produsen kecil dan mekanisme keuangan petani yang tidak menjerat. Dengan memperhatikan hal ini, maka petani yang adil dan makmur bukan lagi sekedar cita-cita. Selamat Hari Tani Nasional !

No comments:

Powered by Blogger.