Upaya Memasyaratkan Kembali Narapidana : Pentingnya Sinergitas Pemerintah, Penegak Hukum dan Masyarakat



Oleh: Husni Mubarok

Tidak semua orang dalam Lembaga Pemasyarakatan/Lapas (dulu; penjara) adalah jahat, pun tidak semua orang di luar Lapas adalah orang baik. Kutipan ini cukup populer bagi mereka yang pernah berkunjung atau bersentuhan dengan kehidupan dalam Lapas.

Pertanyaannya, apa perbedaannya dengan sistem penjara? Sistem penjara memandang bahwa hukuman merupakan isolasi bagi penjahat dalam upaya melindungi masyarakat. Sistem ini lebih mengutamakan pemuasan dendam masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Sementara sistem pemasyarakatan berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan hubungan narapidana dengan masyarakat melalui proses pembinaan. Oleh karena itu narapidana biasa disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Upaya mengadakan perubahan dan pembaharuan bidang tata perlakuan narapidana Indonesia diprakarsai oleh Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada era Presiden Soekarno. Gagasan tentang pemasyarakatan ini mencapai puncaknya pada tanggal 21 April 1964 Konferensi Nasional Kepenjaraan yang dihadiri oleh Direktur Penjara seluruh Indonesia.

Menurut Sahardjo (1963) mengatakan setiap orang adalah manusia (nilai kemanusiaan) dan narapidana harus menyadari bahwa ia adalah penjahat. Sebaliknya ia juga harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Pandangan ini yang menjadi dasar dari Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Griya Winaya Jamna Miwarga Laksa Dharmesti artinya rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik. 

Niat baik saja tidaklah cukup, dalam perjalanan waktu para petugas Lapas tidak lepas dari godaan tanpa jeda. Daftar kasus suap dan peredaran narkoba di Lapas sudah bukan rahasia lagi. Pekerjaan rumah yang berat dan upaya pembenahan tidak pernah absen dilakukan. Segenap daya dan upaya terus menerus dilakukan berhadapan dengan tantangan dari luar dan dalam instansi demi mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

Perlu diketahui, jumlah WBP Pemasyarakatan per 7 Juli 2018 adalah 236,614, sementara kapasitas total dari 519 Lapas adalah 124,262. Artinya terjadi kelebihan kapasitas sekitar 200% dari kemampuan tampung. Berdasarkan data dari Ditjen Pemasyarakatan tahun 2017 jumlah rata-rata pertumbuhan penghuni Rumah Tahanan Negara dan Lapas sebesar 12.338 orang pertahun. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 27.797 orang tahanan dan narapidana.

Sementera itu jumlah penjaga tahanan pertahun 2017 berjumlah 44.132 orang, artinya satu orang penjaga tahanan menjaga 53 orang tahanan. Padahal menurut Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna H. Laoly jumlah idealnya adalah satu penjaga tahanan menangani 20 tahanan. Namun demikian lonjakan penghuni tahanan dari tahun ke tahun terus meningkat. Mengejar perbandingan yang ideal tentu tidak akan ada habisnya.

Menanggulangi hal tersebut, Menkumham mengeluarkan Peraturan Menteri, Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan. Ada empat masalah besar dalam menangani masalah overcrowded, yakni penataan regulasi, pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana dan penguatan lembaga.

Regulasi ibarat software dalam sebuah perangkat kerja, legitimasi regulasi merupakan dasar upaya ekspansi otoritas Lapas/ Rutan dalam melakukan penanganan overcrowded. Pemerintah berharap dengan regulasi ini menjadi metode dalam membatasi penempatan orang di dalam Lapas/ Rutan, pengalihan penempatan, mempercepat penempatan dan membuat Lapas/ Rutan sebagai fasilitas penempatan orang.

Penataan sumberdaya manusia merupakan hal penting yang tidak bisa dilepaskan dalam memperbaiki lembaga penegak hukum. Hal ini dimulai dari tahap rekruitmen, pembinaan dan jenjang karir. Memprioritaskan proses bersih korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi ujung tombak. Input pegawai baru berdasarkan prinsip the right man in the right place sesuai dengan kaidah manajemen sumber daya manusia merupakan keharusan.

Sinergi regulasi dengan manusia yang diseleksi cermat dan teliti membutuhkan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang memadai. Korelasi infrastruktur dan suprastruktur dalam konsep sosiologi Karl Marx merupakan sebab dan akibat dalam kegiatan produksi. Marx mencoba menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi akibat dorongan dari perubahan sistem produksi. Sebagai salah satu kementerian dengan jumlah unit pelaksana teknis terbanyak, maka perubahan harus bersifat sistemik. Pekerjaan rumah yang banyak tidak bisa ditangani dengan cara parsial.

Urgensi infrastruktur ini diamini oleh Nainggolan (2002), menurutnya banyaknya kendala dihadapi dalam pembinaan Narapidana adalah kurangnya ruangan-ruangan untuk menempatkan narapidana khusus, fasilitas dana pengayoman serta pemasyarakatan (pembinaan) narapidana yang sangat terbatas, kurangnya tenaga ahli (psikolog, sosiolog, ekonom, dan agawaman), perangkat Peraturan yang sudah tidak sesuai lagi, dan sikap masyarakat yang tidak mau menerima eks narapidana.

Lebih tajam, menurut Deliana dalam Yunardhani (2013) ketiadaan beberapa sarana pendukung dan kegagalan lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan akan mengakibatkan bekas narapidana setelah berada di masyarakat akan melakukan kembali kejahatan, di samping adanya penolakan dari masyarakat. Stigma yang dibuat oleh masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan maupun bekas narapidana merupakan pertanda kegagalan lembaga pemasyarakatan pada khususnya dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Perangkat sistem peradilan pidana sendiri meliputi; Kepolisian, Kejaksaaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sinergi harus terus dibangun dan diperbaiki bersama oleh empat lembaga elemen sistem peradilan pidana. Sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar untuk mewujudkan visi Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, yakni “masyarakat memperoleh kepastian hukum”.

Ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil, usaha identifikasi masalah dalam Permenkumham Nomor 11/2017, penelitian, dan melakukan pelatihan-pelatihan butuh segera diimplementasikan. Penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2017 harus menjadi penyegaran dan siap sebagai agen pembaharuan. Sesuai pernyataan Menkumham RI Yasonna Laoly, bahwa rekruitmen dilaksanakan bersih dari KKN, serta proses seleksi yang ketat dan serius. Maka masyarakat akan menagih bukti hasil kinerja dan pengabdian sesuai slogan Kemenkumham Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI).

Pemasyarakatan tentu tidak bisa sendiri mewujudkan semua perubahan tersebut. Peran partisipasi masyarakat dalam proses pembinaan dan penerimaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang telah bebas sangat dibutuhkan. Sebab hasil pembinaan dari Sistem Pemasyarakatan adalah pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan para narapidana di tengah-tengah masyarakat.

Jika kejahatan kita simbolkan dengan kegelapan dan kebaikan adalah cahaya, maka kegelapan pada hakikatnya tiada dan pasif. Kepergian atau ketiadaan cahayalah menyebabkan adanya kegelapan. Lebih indah penulis meminjam perkataan punjangga dan filosof besar dari tanah Jawa Ronggowarsito, Sura diro jayaningrat lebur dening pangastuti, artinya semua bentuk kejahatan dan angkara murka yang bertahta dalam diri manusia akan dapat dihilangkan dengan sifat-sifat lemah lembut, kasih sayang dan kebaikan.

No comments:

Powered by Blogger.