UU Pokok Agraria 1960 : Sosialisme yang Mulai Memudar

Penulis : Muhammad Zuhal Qolbu Lathof
Suasana hiruk pikuk mahasiswa pada hari Senin lalu untuk memperingati Hari Tani Nasional masih menyisakan memori di dalam benak dan pikiran kita. Tuntutan-tuntutan mahasiswa kepada pemerintah agar mengembalikan kondisi agraria seperti yang sudah tertuang didalam hukum positif serta keberpihakan pemerintah agar lebih mementingkan kepentingan masyarakat tani dari koorporasi terus disuarakan.

Hal ini bertujuan agar eksistensi petani yang menjadi lapangan pekerjaan terbesar masyarakat Indonesia tidak menjadi sejarah dimasa depan. Peraturan perundang-undangan memang sudah banyak mengatur mengenai agraria dan menjadi bukti bahwa permasalahan agraria menjadi bisa sumber potensi sengketa mengingat kondisi negara Indonesia adalah negara berkembang yang ingin mengibarkan eksistensinya dalam percaturan ekonomi dunia. 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan perintah kepada negara yang tertuang pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Interpretasi terhadap pasal ini sangat jelas bahwa peran negara sebagai Welfare State atau negara kesejahteraan melindungi sumber daya alam (SDA) Indonesia dari kepemilikan perseorangan. 

Iktikad baik dari Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 di tindak lanjuti dengan pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (UUPA 1960). Sebuah undang-undang yang kelahirannya dilandasi alasan historis bagaimana peraturan-peraturan buatan Belanda dulu dinilai tidak mewakili kepentingan masyarakat indonesia karena orientasinya hanya untuk keuntungan kaum kolonial Belanda saja. 

Substansi yang terkandung di dalam pasal pasal UUPA 1960 memiliki nilai-nilai keberpihakan terhadap kondisi masyarakat indonesia yang dikenal sebagai masyarakat komunal, agraris dan memiliki kepedulian tinggi antar masyarakat. Sebagai contoh pada pasal 6 UUPA 1960 yang berbunyi “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Maksud dari pasal ini memberikan penjelasan bahwa manfaat terhadap kepemilikan tanah harus dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian di dalam pasal 7 UUPA 1960 yang berbunyi “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”. Pada pasal ini memberikan penjelasan bahwa setiap warga negara indonesia diberikan batasan untuk menguasai hak atas tanah dengan tujuan pemerataan. 

Penjelasan di atas menegaskan bahwa nilai-nilai sosialisme dijadikan dasar oleh masyarakat Indonesia dalam membentuk sebuah peraturan hukum. Akan tetapi, sedikit refleksi terhadap perbandingan kondisi yang ada sekarang, jika ditinjau dari berita yang diakses melalui media-media terdapat sebuah kontradiksi antara ekspektasi dan aktualisasi dari UUPA 1960. 

Pembangunan infrastruktur, masuknya para investor untuk menguasai SDA tertentu serta penguasaan tanah oleh segelintir orang merupakan peristiwa yang harus masyarakat indonesia terima pada beberapa dekade terakhir. Akibat konkrit dari kondisi tersebut yaitu, munculnya sebuah kesenjangan sosial di masyarakat, berkurangnya lahan pertanian bahkan sebagian masyarakat sudah tidak bisa menikmati SDA secara utuh karena telah dikuasai oleh para pihak swasta yang orientasinya adalah keuntungan. 

Pelanggaran-pelanggaran terhadap substansi dari UUPA 1960 dan lemahnya aparat negara dalam menegakkan hukum memberikan sebuah pertanyaan apakah UUPA 1960 yang dinilai sebagai produk kemenangan bagi masyarakat Indonesia sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang? Atau nilai-nilai sosialis yang tercermin dalam sistem masyarakat komunal sudah mengalami pergeseran sehingga mulai ditinggalkan?

Pertanyaan ini mungkin tidak hanya dijawab oleh para golongan elit politik yang mempunyai andil dalam memberlakukan kebijakan akan tetapi, pertanyaan ini juga harus dijawab oleh masyarakat sehingga kita memiliki sebuah pandangan terhadap permasalahan ini yaitu mendukung atau menolak. UUPA 1960 memang masih berlaku sampai hari ini dan dijadikan rujukan utama dalam pembentukan peraturan-peraturan mengenai agraria, namun ibarat kecantikan pesonanya sudah mulai memudar.


*Muhammad Zuhal Qolbu Lathof, Lahir di Ponorogo, 25 Juni 1998. Suka membaca, diskusi dan literasi tetapi memiliki sifat Philogynik dari lahir. Saat ini berkuliah di Fakultas Hukum Jurusan S-1 Ilmu Hukum angkatan 2017 dan aktif mengikuti beberapa organisasi kampus.

No comments:

Powered by Blogger.