Ada Apa Dengan Perda Syariah?

Penulis : Abdul Haris N
Berakhirnya masa Orde Baru, yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, menandai dimulainya episode baru dalam roda pemerintahan, yaitu dimulainya Masa Reformasi. Orde Baru diidentikkan dengan kekuasan yang tersentralisasi pada Pemerintah pusat, bahkan sebagian kalangan menyebutnya sebagai kekuasaaan yang otoriter, sehingga menyebabkan munculnya tuntutan untuk mengadakan Otonomi Daerah dengan berdasarkan asas Desentralisasi. 

Cita-cita tersebut akhirnya tercapai, setelah dikeluarkanya Undang Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam UU tersebut, disebutkan mengenai kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. UU tersebut kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk saat ini, ketentuan mengenai otonomi daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Adanya Otonomi Daerah, telah membuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan urusan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerahnya. Salah satu hal yang akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa syariat islam, atau yang umum dikenal sebagai Perda Syariah. Munculnya isu mengenai Perda Syariah sendiri, tidak terlepas dari perkembangan masyarakat muslim Indonesia, yang mulai sadar akan pentingnya aturan hukum terkait pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan sehari – hari.

Jika dilihat secara historis, sebenarnya upaya umat islam untuk memformalisasikan syariat islam ke dalam wujud peraturan perundang – undangan sudah dimulai saat penyusunan dasar negara ini dibuat. Pada waktu itu, kalangan agamis (tokoh- tokoh Islam) sudah mengusulkan bahwa dalam rumusan dasar negara, yaitu sila pertama yang pada waktu itu terdapat dalam Piagam Jakarta, dicantumkan secara eksplisit “dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya”

Usulan tersebut bukan tanpa alasan, sebab jumlah penduduk muslim pada waktu itu merupakan mayoritas, dan tidak dapat dipungkiri peran dan jasanya dalam upaya untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Namun, dinamika dan situasi politik pada waktu itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan usulan tersebut, sehingga pada akhirnya tercapailah kesepakatan untuk menghilangkan tujuh kata tersebut dalam rumusan dasar negara Pancasila. Banyak kalangan yang menganggap bahwa, penghilangan tujuh kata tersebut, merupakan pengorbanan besar masyarakat muslim Indonesia, demi terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyusunan sistem hukum nasional, hukum islam merupakan salah satu sumbernya, selain daripada hukum barat dan hukum adat. Maka dari itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk dapat memformulasikan syariat islam ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Untuk itulah dengan dibukanya keran otonomi daerah, dirasa dapat memberikan secercah harapan bagi umat Islam, untuk dapat menyuarakan aspirasinya melalui Perda Syariah.

Dalam praktiknya, ketentuan yang diatur dalam Perda syariah, dapat berupa hal yang terkait dengan ketertiban masyarakat (larangan perjudian, pelacuran, minuman keras dll), kewajiban sebagai seorang muslim (kewajiban membayar zakat dll), serta ketentuan yang terkait dengan pakaian muslim. Dalam praktiknya, Perda syariah dapat dijumpai di berbagai provinsi di Indoensia. Di Aceh sendiri, Perda Syariah tersebut, mempunyai nama khusus yaitu Qanun.

Sejatinya, Pemerintah Daerah boleh saja mebuat Perda Syariah asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal itu dapat dibenarkan sebab, formalisasi syariat islam ke dalam bentuk sebuah peraturan perundang-undangan bukan hanya dalam bentuk Perda saja, bahkan ada juga yang berbentuk UU. Sebagai contoh, syariat islam yang dituangkan ke dalam bentuk UU yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Oleh sebab itu, isu adanya penolakan terhadap pemberlakuan Perda Syariah, merupakan tindakan yang kurang tepat, sebab hukum (Perda Syariah), itu berlaku didasarkan atas kebutuhan dari masyarakat daerah tersebut.

Selain itu, hukum itu dibuat salah satu tujuannya adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, Pemerintah daerah harus melakukan kajian secara mendalam terkait dengan pembuatan Perda Syariah tersebut, agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya serta tetap menghormati hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi.

*Penulis bernama Abdul Haris Najib, lahir di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa tengah pada 15 Februari 1999. Penulis sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Selain kuliah, Penulis aktif mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan, beberapa diantaranya yaitu KSP Principium, KDFH, dan FOSMI. Penulis dapat disapa di Instagram : @abdulharisnajib atau via email : abdulnajib1999@gmail.com

No comments:

Powered by Blogger.