Alternatif Demokrasi: Mewujudkan Monarki Indonesia

Penulis : Didit Suryo
Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan, artinya bahwa setiap penyelenggaraan kehidupan negara oleh pemerintah adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara konstitusi, hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 dimana terang dituliskan bahwa Negara Indonesia salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum.

Mewujudkan kesejahteraan umum inilah yang menjadi amanat seluruh masyarakat Indonesia. Negara Indonesia kemudian memilih sistem demokrasi Pancasila sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan negara tersebut. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar berdemokrasi (Pancasila)?

Ilusi Demokrasi
Secara sederhana demokrasi dapat didefinisikan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sebagaimana gagasan awal munculnya konsep negara demokrasi versi J.J Rousseau dengan du Contrac Sociale-nya atau pemisahan kekuasaannya Montesqueiu dengan Trias Politica-nya yang sama-sama menekankan bahwa kedaulatan negara ada di tangan rakyat. 

Negara yang berjalan berdasarkan kontrak sosial maupun kehendak dari rakyatnya adalah bertujuan demi kebaikan bersama. Metodenya bisa dengan musyawarah, kontrak bersama maupun dijalankan dengan prosedur hukum (positivis). Namun, pada intinya rakyatlah yang menentukan penyelenggaraan negara, demi kebaikan bersama untuk mencapai kesejahteraan.

Dalam perkembangan sejarah, demokrasi berkembang menjadi berbagai macam bentuk sehingga kemudian muncul istilah Demokrasi Liberal, Demokrasi Parlemen, sampai pada Demokrasi Pancasila yang diklaim oleh negara Indonesia. Menariknya ukuran demokrasi menjadi bergeser bukan pada di tangan siapa kekuasaan tertinggi (kedaulatan) dipegang, melainkan pada ukuran partisipasi, aspirasi dan kebebasan pribadi yang malah bukan substansi mendasar bagi kehidupan demokrasi.

Banyak pemikir pada hari ini menggunakan ukuran adanya pembagian kekuasaan, penyelenggaraan pemilu, perlindungan HAM, dan peradilan yang independen sebagai indikator apakah negara tersebut demokratis atau tidak, bukan pada apakah suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat menentukan arah negara atau hanya segelintir orang saja.

Apabila aspirasi dan partisipasi jadi bagian paling penting dalam demokrasi, maka pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia hanya merupakan ilusi. Aspirasi hanya sekedar basa-basi formalitas penampungan suara rakyat, akan tetapi dalam pelaksanaannya suara (kepentingan) asing dan korporasi lebih didahulukan. Negara lebih mementingkan kebutuhan pasar dari pada kebutuhan rakyat. 

Partisipasi masyarakat hanya dilibatkan pada saat penyelenggaraan Pemilu. Meminjam istilah dari Radhar Panca Dahana, demokrasi kita hanyalah demokrasi 5 menit atau Soekarno menamakannya demokrasi 51 persen. Suara yang banyak mengabaikan suara yang lebih sedikit. Kita tak pernah berdemokrasi, kita hanya menjalankan “banyak-banyakan” suara. 

Apabila juga demokrasi itu identik dengan musyawarah, kita juga tidak pernah menjalankan musyawarah, baik tercantum dalam konstitusi atau praktik dalam lembaga negara (Pemilu dan sidang-sidang MPR/DPR).

Kembali pada Monarki
Filsuf Romawi, Polybius pernah menyatakan sebuah teori mengenai siklus kekuasaan pada sebuah negara. Menurut teori ini, seperti halnya makhluk hidup yang mempunyai siklus kehidupan, negara juga mengalami siklus kekuasaan yang berganti-ganti.

Bentuk pertama dan paling kuno kekuasaan negara adalah bahwa kekuasaan negara dipegang oleh seseorang, yang dianggap titisan Tuhan (raja/ratu) yang memerintah dengan arif untuk mewujudkan kebaikan semua masyarakat, inilah yang disebut monarki sebagai bentuk kekuasaan awal.

Bentuk kedua, merupakan kebalikan dari monarki, yaitu bentuk yang buruk dari kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang disebut dengan tirani. Tirani pada saat ini lebih cenderung diasosiasikan oleh masyarakat sebagai otoritarianisme.

Perlawanan terhadap bentuk tirani kemudian dilakukan oleh beberapa orang cerdik-cendekia yang menjalankan negara untuk kebaikan bersama, melahirkan bentuk aristokrasi. Bentuk keempat adalah oligarki dimana kekuasaan dipegang oleh beberapa orang cerdik-cendekia namun hanya untuk kepentingan golongan mereka dan mempertahankan status quo.

Perlawanan terhadap oligarki memunculkan kedaulatan yang tidak hanya dipegang oleh seseorang atau beberapa orang saja melainkan pada seluruh masyarakat, inilah bentuk kelima yaitu demokrasi. Bentuk keenam merupakan penerapan demokrasi yang kebablasan menjadikan keadaan negara menjadi chaos dan kacau balau, yaitu sistem okhlokrasi. Siklus ini akan terus berputar selama negara itu masih ada, demikian dalam pemikiran Polybius.

Pandangan mengenai demokrasi akan berbeda menurut pemikiran Aristoteles. Bagi Aristoteles, demokrasi justru merupakan sistem yang buruk bagi sebuah negara (polis). Karena dengan demokrasi akan menciptakan kekacauan sebagai akibat dari kepentingan-kepentingan yang terlalu banyak yang tidak akan mudah diakomodasi. Menurut Aristoteles, sistem terbaik dalam penyelenggaraan negara adalah Republik Konstitusional. 

Maka segala apapun sistem yang dijalankan pada negara haruslah berorientasi pada kepentingan dan kebaikan bersama. Bukan untuk mempertahankan kekuasaan segolongan orang, bukan hanya untuk kepentingan segolongan orang dengan cara memanfaatkan jabatan (politik) dan kapital (ekonomi) untuk dapat mengubah dan mempermainkan aturan (hukum), pada akhirnya bisa saja mengubah nilai-nilai (budaya) pada masyarakat kita. 

Kondisi demikianlah yang sedang dialami oleh negara Indonesia dengan mengatasnamakan demokrasi. Ilusi demokrasi yang datang dari konsep Barat dengan liberalisasi dan kapitalisasi sebagai pilar utama. Lebih cenderung pada demokrasi prosedural daripada demokrasi yang substansial. Akan tetapi, pertanyaan yang timbul kemudian apakah ada alternatif yang lebih baik dari demokrasi? Selama kita terus berpikir, menggunakan akal dan budi kita, jawabannya adalah ada.

Gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh Radhar Panca Dahana terkait alternatif sistem demokrasi merupakan salah satu referensi yang dapat kita cermati. Bagi Radhar akar budaya bangsa kita telah tereduksi oleh “Budaya Kontinental” dampak dari kolonialisme dan arus global untuk saat ini.

Bangsa kita telah kehilangan budaya kita “yang maritim” sehingga kita juga kehilangan pola perilaku yang sesuai dengan budaya kita. Demokrasi merupakan salah satu budaya kontinental itu hari ini seolah-olah demokrasi adalah yang terbaik, sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Bagi Radhar budaya maritim memberi alternatif selain demokrasi.

Sistem apapun yang dijalankan oleh negara, dia hanyalah alat dalam upaya mewujudkan tujuan negara. Tujuan adalah fokusnya, dan tujuan negara Indonesia adalah kesejahteraan rakyat. Selama ini, kita belum melihat upaya signifikan mendekati tujuan negara Indonesia dengan sistem demokrasi. Malahan, kita semakin liberal-individual dan semakin kapital-material dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari.

Pemikiran Polybius dengan teori siklusnya, membuat kita berpikir bahwa mungkin saja kita hari ini sudah dalam tahap keenam yaitu Okhlokrasi, sehingga sudah saatnya kembali pada siklus pertama yaitu monarki.

Sistem monarki ini tidak lantas membuat kita kembali pada zaman kerajaan-kerajaan dengan feodalisme dan pengkultusan raja sebagai wakil tuhan yang selalu benar. Sebenarnya juga, kita tidak akan pernah mengalami keadaan seperti itu karena kondisi dan kompleksitas masyarakat kita sudah jauh berbeda. Negara-negara dengan sistem monarki yang lebih sejahtera dari negara kita sebagai contoh adalah Inggris, Jepang, Thailand dll.

Namun kita juga tidak bisa serta-merta meng-imitasi monarki sebagaimana negara-negara tersebut. Seperti gagasan Radhar, bahwa monarkhi itu juga harus berakar dari budaya maritim kita. Seorang yang memegang kuasa hanya simbol, namun kedaulatan yang dia pegang haruslah berdasarkan kepentingan dan kebaikan bersama.

Kekuasaan seorang tersebut masih terbatas pada kebaikan seluruh rakyat, tidak mutlak sehingga ini merupakan konstitusionalitasnya republik ala Aristoteles. Dia menjadi sosok yang diistilahkan oleh Radhar Panca Dahana sebagai ‘Diktatur yang Baik’. Mudah-mudahan upaya alternatif ini dapat mewujudkan tujuan negara Indonesia mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

*Penulis bernama Didit Suryo, pecinta es teh, suka sepakbola, pegiat angkringan dan suami dengan satu istri cantik. Penulis dapat disapa di akun IG nya : @diditsuryo

No comments:

Powered by Blogger.