Indonesia, Masihkah Tanah Surga?

Penulis : Dipo Suryo
Lonceng perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Norwegia telah berdentang. Penandantanganan secara resmi dilakukan pada 16 Desember 2018 melalui dorongan forum European Free Trade Association (EFTA). Sepintas kabar ini menggembirakan. Geliat perdagangan Indonesia bakal makin membaik. Suasana ‘kompetitif’ bakal membangunkan kemajuan untuk Indonesia. Dan yang terutama, sikap seperti ini memungkinkan pujian dan penghormatan internasional atas Indonesia sebab kemauannya membuka diri dalam perdagangan bebas.

Tetapi dalam perjanjian ini, terutama kaitannya dengan impor ikan, persoalan pemberdayaan nelayan kecil dan persoalan impor pangan secara umum, rasanya kita lebih baik berani berbicara ketimbang ikut-ikutan tergoda. Dengan mengikuti kata hati melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana yang memerlukan jawaban:    apakah kekayaan alam yang kita miliki tak lagi mencukupi kebutuhan kita sehingga tergoda membuka kran perdagangan bebas yang bakal membuat pasar negara kita dibanjiri produk-produk asing? Apakah petani dan nelayan, pahlawan pangan kita, tidak sanggup lagi memproduksi komoditas keperluan dalam negeri kita sehingga kita kian membutuhkan komoditas luar negeri? 

Perdagangan Bebas Menguntungkan Siapa?
Perdagangan bebas antar negara selalu dipandang baik. Perdagangan bebas dianggap membawa suasana ‘kompetitif’ ke dalam suatu negara. Persaingan bebas membawa kemajuan antar negara. Perdagangan bebas juga dipandang sebagai jalan untuk mempromosikan hasil produksi kita ke negara-negara lain dengan mudah tanpa kendala tarif masuk yang tinggi (bahkan terbebas sama sekali dari tarif).

Tetapi fakta-fakta empiris tentang perdagangan bebas tak selalu semenyenangkan itu. Pemberlakukan hambatan dagang non-tarif – atau juga dikenal Non Tarif Measures (NTM) – yang tinggi adalah salah satu cerita yang tak menarik terutama bagi negara-negara berkembang.

Dalam kasus perjanjian EFTA-Indonesia, kita mendapati tak kurang banyaknya fakta-fakta yang tidak menyenangkan. Ditinjau dari tarif masuk, komoditas Indonesia memang telah bebas bea masuk ke negara-negara EFTA. Tetapi beberapa komoditas Indonesia masih terkendala dengan adanya pengenaan hambatan NTM yang sangat tinggi. Salah satunya komoditas kelapa sawit.

Bahkan kampanye negatif terhadap minyak sawit kerap terdengar digaungkan di dunia internasional terutama dari aktifis Green Peace. Belum lama ini, sebuah spanduk dengan tulisan “Selamatkan Hutan Hujan Kita dan Hentikan Minyak Sawit Kotor” terdengar. Spanduk itu dibentangkan oleh sejumlah aktifis Green Peace Internasional di perairan Teluk Cadiz, dekat Spanyol.

Dan yang miris, parlemen Norwegia mengambil keputusan yang mengejutkan bagi Indonesia. Negara tersebut melarang penggunaan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit. Alasannya, hal itu diambil guna melindungi iklim dan hutan hujan – sebagaimana juga kerap digaungkan oleh Green Peace International. Bagaimana dengan nasib komoditas kelapa sawit Indonesia dalam pusaran isu internasional tersebut?

Perlu ditambahkan di sini, NTM tak asing lagi diambil sebagai suatu kebijakan politik negara tujuan ekspor untuk melindungi produsen domestik menghadapi gempuran persaingan dengan produk asing. NTM seringkali merugikan negara-negara berkembang, seperti Indonesia.

Melindungi Nelayan
Membuka pintu masuk bagi perdagangan bebas berarti membuka negara kita untuk menjadi pasar besar: pedagang-pedagang dari berbagai negara masuk dengan hasil produksi mereka membanjiri pasar dalam negeri. Pertanyaannya: siapkah pedagang atau produsen dalam negeri menghadapi gempuran persaingan dengan pedagang atau produk dari luar negeri?

Pertanyaan ini penting diajukan untuk mengarahkan kita semua pada pertimbangan yang hati-hati dan lebih bijaksana. Bagi negara-negara maju dengan kualitas dan keterampilan masyarakatnya yang sudah maju, berinteraksi dengan berbagai negara lain dalam perdagangan bebas tentu bukan masalah besar. Ada keyakinan yang kuat bahwa negara maju dapat mengambil keuntungan yang besar dari perdagangan bebas.

Tetapi bagi negara-negara berkembang, dengan tingkat kemampuan masyarakatnya yang rendah, membuka pintu masuk bagi persaingan global justru berarti membiarkan keterdesakan bagi masyarakatnya. Kita bisa menyaksikan ‘malapetaka’ berupa ketersingkiran produsen domestik dalam arena pertarungan dagang. Prinsip-prinsip kompetitif (bersaing) yang memajukan tidak berlaku dalam hal ini.

Dalam kasus membanjirnya ikan-ikan impor dari Norwegia adalah cerita muram bagi nelayan dalam negeri. Mereka bisa tergerus, tersingkir dan terdesak. Padahal, pemerintah seharusnya mengedepankan kepentingan nelayan dalam negeri. Kita memiliki kekayaan ikan-ikan sendiri tanpa perlu mendatangkan ikan dari luar negeri.

UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengatur dengan bijaksana tentang pentingnya memprioritaskan pangan yang bersumber dari dalam negeri. Pasal 14 ayat (1) berbunyi: “Sumber penyediaan pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional”. Sedangkan pasal 14 ayat (2) berbunyi: “Dalam hal sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pangan dapat dipenuhi dengan Impor Pangan sesuai dengan kebutuhan”.

Kedua pasal tersebut – dengan menekankan pentingnya produksi pangan nasional – menunjukkan cara melindungi produsen domestik secara bijaksana dan penuh keadilan. UU tersebut merupakan ikhtiar untuk mewujudkan produk dalam negeri lebih utama di bandingkan produk luar negeri. Membanjirnya ikan-ikan Norwegia di pasar dalam negeri telah menunjukkan rendahnya pemerintah tentang komitmennya pada teguhnya menjalankan UU tersebut.

Jebakan Ketergantungan
Dengan membanjirnya komoditas dari luar negeri tidak saja membawa dampak buruk bagi semakin terdesaknya produk dalam negeri. Lebih dari itu, dan ini yang saya kira patut direnungkan, kita makin terasing dari produk-produk sendiri di satu sisi dan di sisi lain justru semakin akrab dengan produk asing.

Apa konsekuensi dari semakin akrabnya kita mengkomsumsi produk asing? Pertama, mungkin mengkomsumsi produk asing berupa makanan, pakaian atau lainnya tidak dirasa sebagai kebutuhan melainkan sekedar perubahan gaya atau sekedar menikmati pola baru. Pada tahap ini, mengonsumsi produk asing sebagai gaya hidup atau sekedar ikut fashion, belum menjadi persoalan yang mendesak. Tetapi semakin lama, kita bisa terjebak pada produk asing yakni dalam bentuk ketergantungan.

Jika masyarakat Indonesia secara kolektif semakin bergantung pada produk luar negeri (bukan sekedar gaya hidup), maka apa jadinya produk-produk domestik. Dalam situasi ini, tingkat produktifitas dalam negeri bisa menurun jika masyarakat dalam negeri sudah bergantung pada produk luar negeri.

Kewaspadaan lain bila masyarakat dalam negeri sudah bergantung pada produk-produk luar negeri adalah bahaya ancaman hutang. Dengan semakin tidak produktif masyarakatnya, maka semakin lemah negaranya dan akhirnya bergantung kepada negara lain untuk meminta bantuan. Dalam situasi seperti ini, maka pesan trisakti Bung Karno, berdikari secara, bermartabat dalam budaya dan berdaulat secara politik, tinggal menjadi pesan yang indah.

Pertanyaannya: masihkah negara kita sebuah tanah surga?

*Dipo Suryo aktivis Generasi Millenial Indonesia. Penulis dapat disapa lewat akun IG @dipowijoyo

No comments:

Powered by Blogger.