Memaknai Negara Hukum

Penulis : Didit Suryo
Sudah sewajarnya, sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia fokus dalam memperbaiki tatanan hukumnya. Dua paket kebijakan hukum yang diwacanakan oleh pemerintah Jokowi menghidupkan harapan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang lebih baik, tentunya dengan hukum sebagai panglima. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia (sudah) dapat disebut sebagai negara hukum? 

Negara Hukum dalam Angka
Menarik untuk disimak, pada bulan September 2018, lembaga Indonesia Legal Roundtable (ILR) mengeluarkan hasil survei terkait indeks negara hukum Indonesia yang dilakukan periode 2017. Hasilnya adalah indeks negara hukum Indonesia meningkat dari 5,31 pada tahun 2016 menjadi 5,85 pada tahun 2017, Indeks negara hukum Indonesia meningkat 0,54 poin. Menurut Todung Mulya Lubis, hal ini menunjukkan bahwa bidang hukum di Indonesia menunjukkan adanya perbaikan yang positif. 

Penelitian ILR sendiri didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum yaitu pertama pemerintahan berdasarkan hukum, kedua prinsip legalitas formal, ketiga prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, keempat akses terhadap keadilan dan kelima adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Metode survei yang digunakan adalah metode survei ahli dan pengumpulan dokumen dari instansi pemerintah di 20 provinsi di Indonesia.

Masing-masing dari lima prinsip negara hukum tersebut ILR membagi dalam indikator-indikator. Prinsip pemerintahan berdasarkan hukum dibagi dalam dua indikator yaitu tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan pengawasan yang efektif. Indikator-indikator menurut prinsip legalitas formal dibagi menjadi tiga yaitu penyebarluasan peraturan, kejelasan rumusan peraturan, dan stabilitas peraturan. 

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka indikator-indikatornya adalah independensi hakim dalam mengadili perkara, independensi hakim terkait dengan manajemen sumber daya hakim, independensi hakim dalam kaitannya dengan kebijakan kelembagaan dan independensi hakim terhadap pengaruh publik dan media massa.

Prinsip akses terhadap keadilan mempunyai indikator-indikator seperti keterbukaan informasi, peradilan yang cepat dan terjangkau, dan ketersediaan bantuan hukum. Sedangkan prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM terdiri atas indikator-indikator seperti jaminan hak hidup, jaminan hak bebas dari penyiksaan, jaminan hak tidak diperbudak, jaminan hak untuk tidak dipenjara berdasarkan kewajiban kontraktual, jaminan tidak dihukum atas tindakan yang bukan merupakan kejahatan dan jaminan kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan.

Hasil survey ILR menunjukkan bahwa hampir semua indikator-indikator dalam prinsip-prinsip negara hukum tersebut mengalami peningkatan angka. Prinsip ketaatan pemerintah terhadap Hukum meningkat poinnya dari 5,62 pada tahun 2016 menjadi 5,97 pada 2017 atau meningkat 0,35 poin. Prinsip legalitas formal meningkat 0,43 poin dari poin 5,77 poin pada 2016 menjadi 6,20 poin pada 2017. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka meningkat 0,90 poin dari 5,74 poin pada 2016 menjadi 6,64 poin pada 2017. Prinsip akses terhadap keadilan yang pada tahun 2016 mendapat 5,52 poin, pada 2017 meningkat menjadi 6,32 poin atau meningkat sebesar 0,82 poin. Prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM hanya memperoleh poin 1,13 atau naik 0,07 angka dari tahun 2016 yang memperoleh poin 1,06.

Dengan poin 5,85 secara keseluruhan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam kesimpulannya, ILR berpendapat bahwa Indonesia bisa dikatakan “mencukupi” sebagai negara hukum, apabila hanya dimaknai sebatas prinsip pemerintahan berdasarkan hukum. 

Angka-angka tersebut menunjukkan pengharapan kita yang besar pada negara untuk dapat mewujudkan negara hukum yang kuat dalam setiap penyelenggaraan negara. Dengan terwujudnya negara hukum yang kuat negara akan mampu mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Hukum dalam Realita
Namun, tidaklah cukup apabila negara hukum hanya dijelaskan dengan angka belaka. Hukum sebagai sebuah konsepsi abstrak yang mengidealkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian secara kaffah itu bukan hanya sebatas angka. Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, bukan sebatas kacamata ahli dalam mempersepsi bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat melalui negara (pemerintahan). Atau bukan sekedar studi dokumen untuk dianalisis dan diolah menjadi angka-angka, untuk seolah-olah sebagai gambaran mengenai sebuah negara hukum. 

Fenomena-fenomena dalam masyarakat berkaitan dengan berbagai indikator-indikator prinsip negara hukum masih menemukan berbagai persoalan yang bisa jadi menunjukkan bahwa hukum di negara Indonesia bukanlah panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada rule of law, yang ada adalah kepentingan ekonomi (global) dan politik semata. Sebagaimana disebutkan para penganut mazhab hukum kritis yang dipelopori Roberto Mangabeira Unger, hukum tidak lebih sebagai alat politik dan mempertahankan status quo bagi para elit negara. Hukum adalah alat penekan yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Tentu masih segar dalam ingatan bagaimana kasus terkait reklamasi di teluk Jakarta atau Bali, pembakaran hutan oleh korporasi, kasus pabrik semen di Kendeng, penggusuran Suku Anak Dalam dan lain-lain yang malah menunjukkan superioritas negara dengan tameng hukum untuk menindas rakyat.  Contoh lain masyarakat masih belum lupa kasus-kasus hukum yang melibatkan Nenek Minah, Nenek Asyani, Bapak Penjual Cobek di Tangerang, dan yang terbaru adalah kasus Baiq Nuril Makmun yang telah menunjukkan bagaimana hukum belum berpihak kepada masyarakat miskin.

Lembaga peradilan yang tidak memandang setiap warga negaranya sama dihadapan hukum. Kita dapat melihat dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat divonis dengan hukum yang minimal, seolah hanya sebatas persidangan semu (mood court) untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa hukum masih bekerja atau kita dapat melihat dengan mata terbuka tentang tingkah bejat para hakim yang tanpa malu-malu menerima suap dari pihak lain untuk dapat memengaruhi putusan hakim. Kontras dengan peradilan bagi masyarakat bawah yang bahkan terabaikan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum bila diancam dengan pidana lebih dari tujuh tahun, pun jelas hasilnya adalah vonis maksimal. Lalu, dimanakah akses keadilan itu?

Terkait legalitas formal peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, masih banyak yang tumpang tindih. Tidak ada harmonisasi antar undang-undang, maupun tidak adanya sinkronisasi antar undang-undang dengan aturan di bawahnya. Sebagai bukti, masih banyak peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang yang mendasari peraturan daerah. 

Berdasar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, maka Indonesia menganut teori aturan berjenjang (stufenbau theory) dari Hans Kelsen dan Hans Nawianski. Bahwa grundnorm peraturan perundangan di Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945, ini artinya setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada UUD NRI Tahun 1945, dan UUD NRI menjadi jiwa dari setiap aturan yang berlaku. 

Apabila ada aturan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maka aturan tersebut seharusnya menjadi tidak berlaku. Meskipun ada mekanisme judicial review atau legislative review namun pada kenyataannya masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal inilah yang menjadikan legalitas formal peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak harmonis dan tidak sinkron. Maka, memaknai negara hukum haruslah berakar pada kondisi yang terjadi dalam masyarakat, bukan berdasarkan survei merupakan hal yang paling substansial dalam rangka mewujudkan negara hukum yang kuat. Namun, dalam mewujudkan Negara hukum tersebut dibutuhkan proses yang tidaklah mudah. 

Dibutuhkan kesadaran hukum, daya kritis masyarakat dan pengawasan terhadap negara (pemerintah) oleh semua lapisan masyarakat agar konstitusi benar-benar tegak, hukum menjadi panglima mewujudkan idealitas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang kaffah. Karena hukum memang harus adil, bermanfaat bagi masyarakat dan bisa memberi jaminan kepastian sebagai hukum yang kuat. Padahal, dalam prinsip negara hukum, semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Mudah-mudahan prinsip tersebut bukan sekedar jargon belaka.

*Penulis bernama Didit Suryo, pecinta es teh, suka sepakbola, pegiat angkringan dan suami dengan satu istri cantik. Penulis dapat disapa di akun IG nya : @diditsuryo

No comments:

Powered by Blogger.