Menalar Masa Depan Pembangunan Indonesia

Penulis : Romadhon
Gagasan mengenai pembangunan mungkin memang sudah tidak asing di telinga kita, apalagi pada zaman Orde Baru gagasan ini adalah slogan yang menjadi identitas rezim pada waktu itu. 

Pembangunan seperti yang sudah diterima kebanyakan orang adalah konsep yang menawarkan kemajuan yaitu dari kondisi keterbelakangan menuju masyarakat yang maju itulah gagasan pada awal mulanya. 

Teoritikus barat seperti Rostow misalnya menawarkan konsep lima tahap menuju masyarakat modern yang memulai teorinya dari masyarakat primitif yang belum maju menuju masyarakat modern yang maju yang dicirikan dengan masyarakat industri.

Tetapi dalam perkembangannya, teori mengenai pembangunan yang diterapkan di dunia ketiga tidak berbanding lurus dengan praktiknya. Pembangunan justru bukan mengatasi kemiskinan dan ketidak-adilan tetapi justru meminggirkan masyarakat miskin dan menimbulkan dampak lain seperti masalah ekologis, ketimpangan, konflik kelas.  Inilah mengapa konsep pembangunan mulai mendapat perlawanan dari teori-teori sesudahnya.

Pada praktekya pembangunan hanya menguntungan para kapitalis dan segelintir orang saja. Para ilmuan teori kritis memandang konsep pembangunan adalah dominasi baru yang dijalankan korporasi dalam menumpuk kapitalnya adalah jenis kolonialisme baru yang mencoba diterapkan di dalam dunia ketiga. 

Di Indonesia sendiri konsep pembangunan masih menjadi doktrin kuat dan masih dipercayai banyak orang termasuk rezim sendiri yang memang menggenjot pembangunan sebagai cara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun bisa kita lihat dampak dari pembangunan seperti yang dicatat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2016 tercatat bahwa sepanjang tahun 2016 terdapat 450 konflik agraria dengan skup wilayah konflik sekitar 1. 265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK. 

Berselang satu tahun setelahnya, KPA menulis adanya peningkatan jumlah konflik agraria sekitar 659 konflik atau ada penambahan kasus sebesar 209 konflik, dengan skup 520.491 hektar dan melibatkan 652.738 KK. 

Eskalasi konflik yang meningkat hampir 50 persen dari tahun 2016 ke tahun 2017 mungkin akan terus bertambah besar mengingat ledakan konflik mulai bermunculan di tiap-tiap daerah dengan beragam persoalan. Mulai dari rencana infrastruktur, ekspansi kawasan industri, proyek energi nasional, perebutan lahan pertanian sampai pada titik eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi ekstraktif. 

Kita masih ingat bagaimana perjuangan warga Kendeng yang menolak keberadaan dua pabrik semen level internasional, sepert Indocement dan Semen Indonesia. Belum lupa juga perjuangan warga Sukamulya dan Teluk Jambe di Jawa Barat yang berjuang mempertahankan tanah garapanya. Di Jawa Timur sendiri, kasus di Lakardowo terkait limbah beracun juga belum tampak adanya penyelesaian. 

Bahkan di Banyuwangi, warga Pesanggaran yang berjuang melindungi gunung Tumpang Pitu, kian hari kian resah dengan ekspansi ekstraktif yang semakin menjadi-jadi, sehingga berakibat banyak warga yang dikriminalisasi, termasuk Budi Pego yang dianggap komunis. Atau di Surakarta yang belakangan terjadi penggusuran dimana-mana seperti sengketa pemerintah kota dengan warga Jebres terkait perluasan PT Technopark yang pada akhirnya warga harus menerima kenyataan penggusuran. 

Kasus- kasus tersebut hanya sebagian kecil dari banyakya jumlah konflik yang mulai meluas dari titik ke titik. Di bawah rezim Jokowi agenda pembangunan memang menjadi andalan melanjutkan mega proyek MP3EI dibawah rezim Soesilo Bambang Yudhoyono. Pembangunan khususnya infrastruktur seperti jalan raya, tol, bandara adalah proyek yang dibiayai swasta melalui program yang sekarang dikenal dengan public private partnership yaitu kerjasama antara pemerintah dengan swasta. 

Istilah ini memang tidak sepopuler seperti istilah privatisasi yang mendapatkan banyak penolakan namun sebenarnya kedua istilah ini punya makna sama yaitu menyerahkan sektor publik ke dalam mekanisme pasar. 

Di bawah rezim neoliberal pembangunan tidak bisa lagi dipandang sebagai suatu yang netral dan tanpa kepentingan. Dalam masyarakat dengan corak produksi kapitalisme pembangunan seperti jalan raya, tol, bandara, pelabuhan, rel kereta api adalah meminjam David Harvey sebagai produksi ruang. 

Jadi bisa diibaratkan jalan raya adalah sarana dalam mempercepat dalam memasarkan komoditas ke pasar dengan begitu mempercepat juga akumulasi kapital. Dalam sejarah pembangunan jalan menarik untuk mengingat kembali pembuatan jalan raya pos yang dibuat semasa kolonial Belanda yang dikomandoi Jenderal Daendels, yang menurut para ahli, jalan dengan panjang sekitar 1100 KM ini adalah mega proyek yang menelan korban ribuan pribumi pada waktu itu. 

Jalan yang terhubung dari Anyer sampe Panarukan ini dibuat dalam rangka mengangkut hasil komoditas dari Jawa yang akan diangkut ke negeri kolonial yang setelah jalan ini dibuat, hasil komoditas alam di Jawa semakin meningkat karena memang Jawa pada saat itu adalah pusat pertumbuhan ekonomi.

Dalam situasi kontemporer, pembangunan infrastruktur bagi kapitalisme adalah dalam rangka memuluskan sirkulasi dan akumulasi kapital. Infrastruktur bagi kapitalisme sangatlah penting kalo tidak bisa dibilang hal terpenting dalam mengefisiensi dan mempercepat laju kapital. Artinya perlu dipertanyakan secara kritis ide- ide pembangunan yang selama ini masih menjadi wacana rezim dalam membangun opini publik.

Kondisi yang demikian memang bisa dilihat bahwa proyek pembangunan selalu melibatkan oligarki politik, pemodal dan negara. Pembangunan PLTU, PLTN, PLTPB dan pembangunan infrastruktur lainya adalah proyek swasta dibiayai oleh bank pembangunan multirateral.

Sebagai contoh proyek pembangunan Semen Indonesia tidak murni dari uang negara saja namun  seperti yang dilaporkan WALHI pada tahun 2015 pemain internasional seperti Bank Standard Chartered cabang Vietnam, yang merupakan sekutu dari bank asal Jepang bernama Sumitomo Mitsui mempunyai porsi yang besar dalam permodalannya.

Akhir kata mengutip Mahendra Kusuma Wardana dari editor Arah Juang yang mengatakan di dalam masyarakat yang terbagi menjadi kelas- kelas yang saling bertentangan tidak ada satu hal-hal pun yang netral. Kita bisa sadar atau tidak sadar mendukung penindasan atau kita bisa memilih tegas keberpihakan kepada kelas buruh dan rakyat tertindas.

*Romadhon mahasiswa Fakultas Hukum UNS yang aktif berorganisasi di HMI Cabang Surakarta. Romadhon dapat disapa di akun IG nya @romadhon

No comments:

Powered by Blogger.