Neoliberalisme : Sebuah Pengantar

Penulis : Romadhon
Jika melihat perkembangan Indonesia mutakhir kebijakan pemerintah memang sulit untuk tidak mengatakan bahwa Indonesia sangat berpihak pada mekanisme pasar, ideologi neoliberalisme yang jelas hanya menguntungkan segelintir orang saja. Neoliberalisme sendiri merupakan "anak” dari pendekatan ideologi ekonomi liberal.

Neoliberalisme merupakan gagasan yang terkait dengan upaya untuk kembali pada kebijakan ekonomi liberal klasik yang diusung oleh Adam Smith dan David Ricardo. Neoliberalisme bisa ditandai dengan gagasan yang lebih menekankan pada deregulasi atau peraturan pasar, ketidakbukaan badan usaha milik negara (BUMN), campur tangan pemerintah yang terbatas, serta pasar internasional yang lebih terbuka.

Neoliberalisme lebih merupakan kebijakan ekonomi daripada sekedar sebuah perspektif ekonomi politik. (Mansour Fakih, 2003 : 24). Smith menganjurkan pemerintah memberikan kebebasan ekonomi kepada rakyat dalam bingkai perdagangan bebas baik dalam ruang lingkup domestik maupun internasional. 

Neoliberalisme berasal dari kata liberal dan isme di sini menunjukkan aliran atau paham. Atau dalam Kamus Ilmiah Populer, Liberalisme diartikan suatu sistem perekonomian yang mengutamakan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian terhadap semua macam barang.

Dari pengertian di atas bisa diambil penjelasan bahwa neoliberalisme menolak campur tangan negara dalam urusan ekonomi, karena mereka menganggap campur tangan negara pada akhirnya akan mendistorsi atau memutarbalikkan fakta pasar dan membuatnya tidak efisien serta tidak sesuai kenyataan. 

Karenanya, liberalisasi dan privatisasi menjadi ciri penting dalam kebijakan neoliberalisme pada tingkat domestik. Dalam pemikiran neoliberalisme, politik adalah keputusan-keputusan yang menawarkan nilai-nilai, sedangkan secara bersamaan neoliberalisme menganggap hanya satu cara rasional untuk mengukur nilai, yaitu pasar. Semua pemikiran di luar rel pasar dianggap salah.

Neoliberalisme di lain sisi sangat percaya bahwa institusi dan rezim internasional akan berpengaruh signifikan dalam hubungan internasional. Mereka percaya bahwa dengan adanya derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan sering membentuk institusi –institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama.

Kaum neoliberalis juga berpendapat bahwa institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan rezim internasional seperti rezim perdagangan melalui WTO akan dapat membantu memajukan kerjasama internasional sekaligus menjadi fasilitator hubungan antar negara. (Mansour Fakih, 2003 : 36) 

Selain bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas- aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki atau dikelola pemerintah. 

Pendirian neoliberalisme pada prinsipnya tidak bergeser dari liberalisme sesuai dari apa yang dipikirkan oleh Adam Smith dalam The Wealth of Nations (1776). Akan tetapi, krisis yang berkepanjangan menimpa kapitalisme awal abad XIX, yang berdampak depresi ekonomi tahun 30-an. Akibatnya, tenggelamlah liberalisme dan pendulum beralih pada perbesaran peran pemerintah sejak Roosevelt dengan New Deal-nya pada tahun 1935.

Untuk itu, kapitalisme memerlukan strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan akumulasi kapital. Maka strategi yang ditempuh adalah menyingkirkan segenap rintangan investasi dengan pasar bebas, perlindungan hak milik intelektual, good governance, penghapusan subsidi dan program proteksi pada rakyat, deregulasi, dan penguatan civil society serta program anti korupsi.

Sejak itulah gagasan globalisasi dimunculkan. Dengan demikian, globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali liberalisme, suatu paham yang dikenal sebagai neoliberalisme (Mansour Fakih, 2003 : 57).

Globalisasi pada dasarnya merupakan proses pesatnya perkembangan kapitalisme yang ditandai dengan globalisasi pasar, investasi, dan proses produksi dari Perusahaan- perusahaan Trans-nasional (TNCs/ Trans National Corporations) dengan dukungan Lembaga-lembaga Finansial Internasional (IFIs/International Financial Institusions) yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Global (WTO/World Trade Organization).

Globalisasi muncul bersamaan dengan fenomena runtuhnya kapitalisme Asia Timur. Era baru tersebut mencoba meyakinkan rakyat miskin di Dunia Ketiga seolah-olah merupakan arah baru yang menjanjikan harapan kebaikan bagi umat manusia dan menjadi keharusan sejarah manusia di masa depan.

Namun globalisasi juga melahirkan kecemasan bagi mereka yang memikirkan permasalahan sekitar pemiskinan rakyat dan marginalisasi rakyat, serta persoalan keadilan sosial. Sementara itu, negara miskin dunia masih menghadapi krisis hutang dan krisis over produksi warisan pembangunan tahun 80-an, serta akibat dampak negatif dari kampanye internasional yang dulu dikumandangkan oleh The Bretton Woods Institutions tentang model pembangunan ekonomi pertumbuhan, suatu paradigma pembangunan mainstream yang berakar pada paradigma dan teori ekonomi neoklasik dan modernisasi. 

Di pihak lain muncul gejala lain yakni makin menguatnya peran organisasi non pemerintah (ornop) dan gerakan sosial secara global, serta bangkitnya masyarakat sipil (civil society) baik di Utara maupun Selatan. (Mansour Fakih, 2003 : 75)

Seperti telah disinggung sebelumnya, sebelum krisis developmentalism terjadi, suatu mode of domination baru telah disiapkan yakni era globalisasi, sebagai 'periode ketiga' yang ditandai dengan liberalisasi segala bidang yang dipaksakan melalui, structural adjustment program oleh lembaga finansial global, dan disepakati oleh rezim GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dan Perdagangan Bebas (Free Trade), sebuah organisasi global yang kelak dikenal dengan WTO.

Sejak saat itulah suatu era baru telah muncul menggantikan era sebelumnya, dan dengan begitu dunia memasuki periode yang dikenal dengan globalisasi. (Mansour Fakih, 2003 : 84) Secara lebih tegas yang dimaksud dengan globalisasi adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan perdagangan bebas, yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme. 

Para teoretisi kritis sejak lama sudah meramalkan perkembangan kapitalisme akan berkembang menuju pada dominasi ekonomi, politik, dan budaya berskala global setelah perjalanan panjang melalui era kolonialisme. Jadi dengan demikian globalisasi secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global.

Namun, jika ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase dari perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoretis sebenarnya telah dikembangkan oleh Adam Smith.

Meskipun globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan, yakni suatu era yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, namun sesungguhnya globalisasi adalah kelanjutan dari kolonialisme dan developmentalism.

Globalisasi yang ditawarkan sebagai jalan keluar bagi kemacetan pertumbuhan ekonomi bagi dunia ini, sejak awal oleh kalangan ilmu sosial kritis telah mencurigainya sebagai bungkus baru dari imperialisme dan kolonialisme. (Budi Winarno, 2008 : 56) 

Globalisasi misalnya menuntut Cina (yang notabene mendaku negara komunis) menjalin berbagai hubungan kerjasama ekonomi dengan negara lain dan ikut serta dalam berbagai organisasi internasional. Hubungan kerjasama ekonomi ini dapat berbentuk hubungan dagang (ekspor-impor) atau jalinan kerjasama dalam membentuk sebuah pasar bebas. Selain itu saat ini Cina telah terdaftar dalam berbagai organisasi internasional.

Salah satu organisasi internasional yang terpenting dan disambut suka cita oleh rakyat Cina adalah saat Cina bergabung dengan World Trade Organization (WTO). Cina berasumsi bahwa dengan bergabung dengan WTO tersebut Cina dapat meraih keuntungan ekonomi, yaitu sebagai sarana untuk mencapai industrialisasi yang cepat. (Revrisond Baswir, 2009 : 43).

Pendukung anti globalisasi adalah pihak yang paling lantang menentang neoliberalisme, terutama sekali dalam implementasi pembebasan arus modal akan tetapi tidak dalam hal adanya pembebasan arus tenaga kerja. Salah satu pendapat mereka, kebijakan neoliberal hanya mendorong sebuah perlombaan menuju dasar dalam arus modal menuju titik terendah untuk standar lingkungan dan buruh.

*Romadhon mahasiswa Fakultas Hukum UNS yang aktif berorganisasi di HMI Cabang Surakarta. Romadhon dapat disapa di akun IG nya @romadhon

No comments:

Powered by Blogger.