Mengingat Kembali Konsep Masyarakat Madani

Penulis : Muhammad Faizurrahman
Hingga usianya yang kini berumur 73 tahun, pengalaman bernegara kita tak sedikit menyisakan pengalaman pahit. Muncul pertanyaan di publik kapan kita benar-benar menerapkan Pancasila dalam kehidupan bernegara? Barangkali akan sulit dijawab bahkan oleh elit politik kita sekalipun.

Orde Lama diawali dengan tantangan untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Belum lagi ketidakstabilan politik karena pergantian kabinet yang sangat cepat. Dewan Konstituante yang tidak berhasil merumuskan konstitusi baru hingga akhirnya dibubarkan.

Tidak berhenti disana, era Demokrasi Terpimpin seringkali dianggap masa otoriter Soekarno hingga di akhir kepemimpinannya muncul tragedi Gerakan 30 September 1965. Warisan sejarah yang tak sedikit menyebabkan prasangka buruk diantara masyarakat hingga kini.

Orde Baru pun tak sedikit mewariskan beberapa trauma bagi masyarakat. Pemilihan Umum yang dilakukan secara musyawarah di MPR, menjadi sistem yang dihindari karena dipakai untuk konsolidasi politik.

Hasilnya Pak Harto terus melanggeng dalam kekuasaan selama 32 tahun. Atas nama kestabilan politik, Orde Baru menerapkan cara otoriter yang menghasilkan banyak tragedi kemanusiaan dibaliknya.

Beberapa warisan sejarah hingga kini belum dapat diselesaikan. Sebut saja kasus HAM. Aksi Kamisan terus berlangsung di depan Istana, suatu tanda bahwa masih banyak tuntutan kemanusiaan yang belum berhasil dijawab oleh negara. Entah sampai kapan, yang jelas ini akan menjadi luka yang panjang bagi keluarga korban pelanggaran HAM berat.

Era Reformasi membuka peluang untuk membangun kembali pondasi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Menurut Salim Said sejarah Indonesia adalah sejarah pencarian sistem, maka masyarakat sipil pun tak tertinggal mencari konsepsi tentang hidup bermasyarakat.

Akan tetapi reformasi tidak otomatis membuat rakyat puas. Jalannya reformasi yang dibangga-banggakan bukan tanpa masalah. Ada indikasi munculnya kejenuhan dalam masyarakat sipil terhadap kondisi perpolitikan Indonesia.

Rasa jenuh ini tak lepas dari elit politik kita yang semakin miskin gagasan dan akal sehat. Ditambah polarisasi politik yang semakin memperkeruh keadaan. Barangkali politik kita bukan lagi politik nilai, tetapi berubah hanya menjadi politik transaksional.

Di tengah kondisi yang carut marut, sudah dalam beberapa tahun terakhir muncul sebuah konsep tentang masyarakat yang dikenal dengan istilah masyarakat madani. Dua tokoh besar yang menuliskan gagasannya tentang masyarakat madani adalah Dawam Rahardjo dan Azyumardi Azra

Masyarakat madani mengacu pada istilah civil society yang awalnya dipakai oleh seorang orator Yunani Kuno Cicero, secara harfiah civil society berasal dari istilah latin yaitu civilis societas (M. Dawan Rahardjo, 1999: 137). Menurutnya civil society merupakan sebuah masyarakat politik (political society) yang memiliki kode hukum sebagai pengaturan hidup.

Adanya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat sebagai pedoman dalam aktivitas kehidupan menandai eksistensi atau keberadaan suatu masyarakat tersendiri. Mereka hidup di kota-kota yang memiliki kode hukum sebagai tanda masyarakat yang beradab.

Hal ini berkaitan dengan konsep tentang bangsa. Konsep yang dikemukakan oleh Cicero ini berbicara tentang individu dan masyarakat secara keseluruhan yang mempunyai sistem norma yang berlaku sehingga disebut masyarakat beradab.

Kemudian di zaman modern istilah civil society dihidupkan kembali oleh John Locke dan Rousseau yang mengungkapkan pemikirannya tentang masyarakat dan politik. Mereka mengartikan civil society atau masyarakat sipil ini sebagai masyarakat politik atau political society. Namun, yang diungkapkan ini berbeda dengan yang sebelumnya diawali oleh Cicero.

Konsep Locke dan Rousseau memberikan ciri bahwa dalam kehidupan civil society terdapat tata kehidupan politik yang berkaitan dengan hukum atau dapat disebut pemerintahan, dan ada suatu kehidupan sosial ekonomi yang hidup dalam masyarakat. Konsep Locke dan Rousseau memberikan arti bahwa tidak ada perbedaan antara civil society dengan negara, karena negara merupakan bagian dari civil society.

Berbeda dengan Locke dan Rousseau, Hegel seorang pemikir Jerman memberikan pandangan lain tentang civil society. Baginya, civil society dan negara merupakan dua hal yang berbeda, dua-duanya merupakan bagian dari tatanan politik (political order).

Hegel mengungkapkan, yang dimaksud dengan civil society merupakan perkumpulan orang-orang merdeka yang membentuk apa yang disebut burgerlische gesellschaft atau masyarakat borjuis (bourgeois society). Sedangkan negara disini diartikan sebagai masyarakat politik atau political society.

Sehingga konsep Hegel memperlihatkan bahwa civil society dengan negara merupakan dua hal yang berbeda. Bagi Hegel, civil society ini juga menimbulkan sisi negatif karena memiliki potensi konflik antara kepentingan-kepentingan yang berbeda dan berbenturan.

Walaupun pada dasarnya dalam masyarakat yang merdeka civil society menciptakan suatu ruang partisipasi masyarakat dalam perkumpulan-perkumpulan sukarela yang lahir dari kebiasaan masyarakat, media massa, perkumpulan profesi, atau yang lainnya yang di Indonesia dapat diartikan sebagai ormas atau organisasi kemasyarakatan.

Dapat dibuktikan dalam realitasnya civil society ini memiliki potensi konflik atau bahkan menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Tidak jarang kita melihat hal itu terjadi di Indonesia, karena menurut Hegel diantara ruang partisipasi masyarakat yang terwujud dalam perkumpulan-perkumpulan, memiliki kepentingan masing-masing yang saling berbenturan. Sehingga Hegel mengidealiskan institusi negara, dimana negara merupakan institusi atau lembaga yang dapat memelihara kepentingan umat manusia secara universal.

Marx tidak secara otomatis mengidealiskan negara, karena civil society disini diartikan sebagai masyarakat borjuis. Bagi Marx, negara pun merupakan alat atau badan pelaksana dari kepentingan golongan borjuis. Ketika golongan borjuis yang individual ini melancarkan kepentingannya dan negara bersikap patuh, maka akan lahir golongan yang terpinggirkan.

Di sini negara tidak lagi menjadi badan yang melindungi dan memelihara kepentingan universal, tetapi hanya melayani kepentingan golongan. Sehingga, bagi Marx negara harus dihapuskan atau digantikan dengan pemerintahan proletariat dan menciptakan masyarakat tanpa kelas.

Dalam perdebatan yang panjang tentang konsep civil society ini, muncul Gramsci yang merupakan seorang komunis Eropa berkebangsaan Itali mengungkapkan pemikirannya tentang konsep civil society.

Baginya, civil society bukan semata-mata mewadahi kepentingan individu tetapi civil society merupakan masyarakat yang di dalamnya terdapat organisasi yang berorientasi melayani kepentingan orang banyak.

Menurut Gramsci, civil society inilah yang membangun kesadaran masyarakat untuk membentengi diri dari kepentingan individu yang dampaknya merugikan manusia lain. Maka, ketika negara hanya melayani bahkan melindungi kepentingan golongan borjuis yang menindas masyarakat rentan atau terpinggirkan, disanalah organisasi dalam civil society berada.

Masyarakat madani yang konsep dan pengertiannya mengacu kepada civil society muncul dalam diskursus akademis pada tahun 1990-an. Istilah masyarakat madani pertama kali dikenalkan dalam ceramah Anwar Ibrahim dalam Festival Istiqlal tahun 1995. Dalam ceramahnya, agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya.

Dalam pengertiannya, masyarakat madani adalah masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan umum. Dasar utama masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindari diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan serta hidup dalam suatu persaudaraan (M. Dawam Rahardjo, 1999: 152). 

Masyarakat madani seperti ini dipertahankan dengan hidupnya ruang partisipasi aktif masyarakat yang terwujud dalam pembentukan perkumpulan atau organisasi yang melayani kepentingan orang banyak seperti dalam konsep Gramsci.

Istilah masyarakat madani yang muncul ini berkaitan erat dengan apa yang kita kenal dengan gerakan prodemokrasi. Mereka bergerak atas nama demokrasi dan bertujuan membentuk masyarakat yang demokratis sebagai perwujudan masyarakat madani.

Tren ini membuat gerakan pro demokrasi identik dengan gerakan oposisi terhadap pemerintah (Azyumardi Azra, 1999: 6). Terlebih konsep ini mirip dengan konsep Gramsci dengan tujuan masyarakat tanpa kelasnya, sehingga civil society merupakan masyarakat yang menentang negara.

Akibatnya sama dengan masyarakat madani yang diisi dengan gerakan pro demokrasi yang identik dengan gerakan oposisi. Sedangkan gerakan lainnya yang sebenarnya pro demokrasi tetapi tidak oposisi tidak disebut sebagai gerakan pro demokrasi.

Maka dalam hal ini peran negara dalam membangun masyarakat madani adalah penting. Bagaimana organisasi kemasyarakatan yang merupakan gerakan pro demokrasi ini bergerak dalam dua hal, bekerjasama serta mengontrol pemerintah.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Taufik Abdullah dalam pengantarnya di buku Masyarakat Madani karya Dawam Rahardjo. Bahwa apa yang dikenal di Indonesia dengan organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Non-Government Organization (NGO), lembaga penelitian, serta badan-badan filantropi memiliki tiga corak dalam aktivitasnya : memajukan kesejahteraan, developmental atau pembangunan, dan advocacy atau pembelaan.

Jadi memang konsep masyarakat madani di Indonesia yang dikemukakan oleh para intelektual dan cendekiawan kita ini tidak selalu identik dengan oposisi pemerintah. Justru mereka sepakat bahwa dukungan negara terhadap organisasi kemasyarakatan merupakan hal yang penting. Maka, masyarakat madani di Indonesia memiliki konsep yang berbeda walaupun dasarnya tetap mengacu kepada istilah civil society.

Konsepnya adalah masyarakat madani dengan negara atau pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda, masyarakat madani merupakan masyarakat berperadaban yang diisi dengan ruang partisipasi aktif masyarakat, yang terwujud dalam organisasi yang bercorak kesejahteraan, pembangunan, dan pembelaan.

Secara sederhana, masyarakat madani adalah representasi dari kuatnya suatu tatanan kehidupan masyarakat sipil. Ia tidak mudah untuk dibodohi oleh penguasa, atau bahkan mudah diambil suaranya oleh elit politik pada masa pemilu. Kuatnya masyarakat sipil menandakan tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.

Maka, kehidupan masyarakat madani ini perlu ditopang oleh organisasi non pemerintahan. Merekalah yang membangun kesadaran masyarakat, mereka pula yang membentuk tatanan kehidupan masyarakat sipil yang kuat, dan mereka digerakkan oleh golongan menengah, kaum intelektual, atau produk terdidik. Sehingga menjadi konsekuensi logis, bahwa masyarakat madani ditopang oleh dua unsur, yaitu golongan menengah dan organisasi non pemerintah (ormas, LSM, NGO, lembaga penelitian).


*Penulis Muhammad Faizurrahman, biasa dipanggil Izur. Kelahiran Jakarta, 22 November 1998. Kini kuliah di Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta. Aktif di beberapa organisasi, yaitu BEM FIB UNS dan Himpunan Mahasiswa Islam.

No comments:

Powered by Blogger.