Usulan Presiden Satu Periode, Mungkinkah?

Penulis : Abdul Haris Najib
Setelah adanya amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimulai pada tahun 1999, terdapat beberapa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahannya terdapat pada pasal 7 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. 

Adanya perubahan tersebut membawa konsekuensi bahwa presiden dan wakil presiden hanya dapat memimpin selama lamanya dua periode. Adanya perubahan dalam pasal 7 di latar belakangi karena adanya penafsiran yang keliru terhadap pasal 7 UUD 1945 sebelum diamandemen.

Sebelum dilakukan amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal tersebut ditafsirkan oleh pemerintahan Orde Baru bahwa tidak ada batas maksimal periode masa jabatan presiden, syaratnya adalah calon presiden tersebut terpilih kembali. Akibatnya, Presiden Soeharto terus terpilih menjadi presiden selama kurang lebih 32 tahun.

Setelah memasuki Era Reformasi masa jabatan presiden dibatasi maksimal hanya dua periode saja. Namun, setelah mencermati dan menganalisis, berdasarkan pengalaman selama dua puluh tahun ( Era Reformasi ) nampaknya pengaturan mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode perlu untuk dikaji kembali. Pengkajian terhadap isu tersebut bukan tanpa alasan yang mendasarinya. 

Polarisasi masyarakat yang berujung pada dua kubu calon presiden berlangsung sampai sekarang. Hal tersebut, semakin menarik untuk dibahas, setelah situasi yang terjadi belakangan ini. Hal yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sejak Pilpres 2014 digelar. Bahkan rivalitas tersebut kembali terulang pada Pilpres 2019. 

Hal tersebut disinyalir akan terus terjadi selama selang waktu 10 tahun. Banyak hal atau dampak yang ditimbulkan dari adanya rivalitas yang terus berlanjut tersebut. Masyarakat seolah – olah harus terbagi menjadi dua kubu yang saling berseberangan pandangan dalam hal apapun. Masih hangat di ingatan kita tentang sebutan kampret dan cebong yang diidentikkan dengan pendukung masing masing calon presiden. 

Bukan hanya masyarakat yang merasakan dampaknya. Penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU (Komisi Pemilihan Umum) pun ikut merasakan dampak adanya aturan maksimal dua kali masa jabatan. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk bersikap adil dan netral. Namun, akhir – akhir ini nampaknya KPU sedang diuji kredibilitas dan integritasnya. Setiap langkah KPU, selalu dicurigai dan dikaitkan dengan salah satu pasangan calon presiden. 

Bahkan beberapa pihak menyebutkan bahwa, ada upaya – upaya untuk delegitimasi terhadap KPU. Mulai dari kasus kardus sebagai kotak suara, jumlah DPT yang berubah ubah dan tidak sama, serta isu yang terkait dengan debat capres. Ditambah dengan sistem pemilu yang sekarang, yaitu pemilu serentak, maka hal tersebut semakin menambah berat beban KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi rakyat.

Untuk itulah, konsep satu periode masa jabatan untuk presiden dan wakil presiden dimasa yang akan datang perlu untuk kemudian dipertimbangkan dan dikaji dengan sungguh – sungguh. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia, Salim Said juga sependapat bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden cukup sekali saja. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa, waktu menjabat presiden ditambah dari yang awalnya 5 tahun menjadi 6 atau 7 tahun. 

Lebih jauh lagi menurut penulis, konsep satu kali masa jabatan, juga bisa diterapkan terhadap kepala daerah. Bukan menjadi rahasia umum lagi, kalau banyak kepala daerah yang sudah ditangkap oleh KPK. Selain itu, ada juga anggapan di masyarakat bahwa di periode kedua, kepala daerah lebih fokus untuk memperkaya diri dan golongannya sendiri ketimbang mengemban amanah untuk membangun daerahnya. Namun, untuk mengimplementasikan usulan tersebut, diperlukan kajian yang cermat dan komprehensif, agar tidak terkesan membatasi hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi.


*Penulis bernama Abdul Haris Najib sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Selain kuliah, Penulis aktif mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan, beberapa diantaranya yaitu KSP Principium, KDFH, dan FOSMI. Penulis dapat disapa di Instagram : @abdulharisnajib atau via email : abdulnajib1999@gmail.com

No comments:

Powered by Blogger.