Resensi Buku : Demokrasi dan Pemilu di Indonesia

Penulis : Muhammad Zuhal Qolbu
Pembicaraan tentang konsep demokrasi masih menjadi diskusi yang debatable hingga saat ini. Implementasi yang berbeda- beda di setiap negara padahal landasan filosofisnya sama menyebabkan demokrasi terus mengalami perkembangan dalam mengikuti kebutuhan di masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, Janedjri M. Gaffar mencoba untuk membuat narasi berpikir tentang demokrasi dan pemilihan umum (pemilu) khususnya di Indonesia dengan basis keilmuan dan pengalaman kerjanya.

Rekam jejak keilmuan beliau sebagai alumni Universitas Sebelas Maret pada tahun 1987, lulusan program Magister Universitas Indonesia dan program Doktoral Universitas Diponegoro di bidang hukum dengan pengalaman kerjanya di Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK), membuat buku ini tidak hanya menyajikan teori saja akan tetapi menggambarkan kondisi riil dari waktu ke waktu, sehingga pembahasan materi demokrasi dan pemilu juga akan ditarik dari aspek sejarah.

Substansi dari buku ini dibagi menjadi dua yaitu tentang demokrasi dan pemilu. Pembahasan mengenai demokrasi diawali dengan sejarah lahirnya konsep tersebut yang mana ide itu lahir di sebuah kota kecil bernama polis, di sana menghendaki bahwa seluruh masyarakat memiliki hak untuk dapat berpartisipasi dalam merumuskan bahkan mengesahkan suatu kebijakan. 

Jadi konsep demokrasi ini menjadi anti tesis terhadap kecenderungan pada saat itu bahwa hanya orang tertentulah atau bisa dikatakan hanya raja yang dapat membuat sebuah kebijakan tanpa harus mengikut-sertakan masyarakat. Konsep inilah yang pada waktu itu berkembang dan banyak diterima oleh masyarakat luas sehingga dalam prakteknya terdapat adanya pengembangan.

Misalnya seperti konsep awal tentang demokrasi yang mana partisipasi masyarakat dilakukan secara kolektif ternyata memiliki hambatan jika diterapkan dalam negara yang memiliki wilayah yang luas sehingga dalam keberjalanannya dikenal dengan konsep demokrasi tidak langsung atau perwakilan yang berbeda dari konsep utama atau biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung. 

Konsep demokrasi perwakilan inilah yang diterapkan di Indonesia yang mana kedaulatan tetap di tangan rakyat dengan representatif kepentingannya diamanahkan kepada para wakil yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Bentuk kongkrit dari implementasi demokrasi perwakilan di Indonesia yaitu adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan perwakilan Daerah (DPD) yang anggotanya dipilih secara langsung dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu syarat dari terwujudnya demokrasi perwakilan.

Sejarah perkembangan lembaga perwakilan juga dijelaskan dalam buku ini dari mulai proses pembentukannya dalam sidang BPUPK dan kedudukannya dalam kosntitusi UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 hingga kembali lagi ke UUD 1945 setelah empat kali amandemen terkait bagaimana proses rekrutmen, pemilihan, kuota atau kursi jabatan hingga jumlah konstituen tiap anggota parlemennya. Setelah itu, penjelasan dilanjutkan mengenai hubungan prinsip negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dengan negara yang berlandaskan hukum. 

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD Berdasarkan uraian di atas berarti ada sebuah aturan main dalam kehidupan bernegara di satu sisi masyarakat memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kebijakan negara akan tetapi di sisi lain otoritas tertinggi tersebut dilaksanakan oleh sebuah pranata hukum yang sudah mendapatkan konsensus bersama. Sehingga hubungan antara keduanya menjadi negara hukum berdasarkan kedaulatan rakyat sesuai dengan isi dari UUD NRI 1945.

Pembahasan kedua mengenai pemilu dan bagaimana proses penyelesaian sengketanya. Metode penjelasannya juga masih menggunakan pendekatan historis sehingga di dalam buku ini nantinya dijelaskan pemilu dari zaman Orde Lama hingga Reformasi mengenai aturan hukumnya yang setiap Pemilu berubah, lembaga penyelenggara pemilu, jumlah partai politik yang berpartisipasi dan permasalahan indepedensi dari lembaga penyelenggara pemilu dan di dalam buku ini sudah tersedia tabel perbandingan sistem pelaksanaan Pemilu, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami konteks yang disampaikan. 

Proses pemilu dalam sistem demokrasi perwakilan memang dalam pelaksanaannya banyak memunculkan beberapa sengketa tentang hasil dari penghitungan suara oleh karena itu negara sudah mengantisipasi dengan memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan permasalahan sengketa pemilu berdasarkan Pasal 10 ayat 1 UUD NRI 1945 dan dibentuknya Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi penyelengaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Indonesia yang diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Buku ini sangat cocok untuk dijadikan referensi tambahan dalam memahami proses perkembangan demokrasi dan pemilu di Indonesia, karena substansinya banyak memberikan informasi-informasi seperti list undang-undang terdahulu, jumlah peserta pemilu dan teori–teori para akademisi yang akan memperkaya pengetahuan pembaca. Kelebihan lain dari buku ini juga adanya pengaruh pemikiran Hukum Progresif dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Prof. Sutjipto Raharjo sehingga isi dari buku ini banyak yang menjelaskan tentang konsep negara hukum dalam perspektif beliau. 

Kekurangan dari buku ini salah satunya yaitu beberapa bahasa atau istilah yang sulit sehingga apabila pembaca bukan dari akademisi hukum mungkin akan sedikit kesulitan untuk dapat memahami konteks yang ada di dalam buku ini. Namun terlepas dari itu semua buku ini tetap memberikan wawasan baru dan keinginan baru untuk membaca buku- buku yang lain khususnya yang berkaitan dengan Hukum Progresif.


*Penulis Muhammad Zuhal Qolbu Lathof, menyukai baca, diskusi dan literasi dan memiliki sifat Philogynik dari lahir. Saat ini Zuhal berkuliah di Fakultas Hukum Jurusan S-1 Ilmu Hukum angkatan 2017 dan aktif mengikuti beberapa organisasi di kampus.

No comments:

Powered by Blogger.