Difabel Berhak Untuk Bekerja


Penulis : Abdul Haris Najib
Negara Indonseia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Begitulah bunyi yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat. Negara ini punya cita-cita untuk melindungi dan menyejahterakan kehidupan warga negaranya.

Indonesia pada tahun 2045 diprediksi mendapat hadiah bonus demografi, dimana sebagian besar dari penduduknya merupakan angkatan kerja usia produktif. Namun, apabila tidak dibarengi dengan keterampilan dan pendidikan yang baik, ledakan penduduk tersebut dapat menjadi persoalan serius di masa depan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Konstitusi telah menjamin bahwa mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak setiap warga negara.

Untuk itulah, pemerintah dalam arti eksekutif, harus berupaya maksimal untuk dapat memfasilitasi pemenuhan hak tersebut. Dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan menjadi ujung tombak utama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Menjelang pemilu serentak 2019 yang akan diselenggarakan bulan April mendatang, isu kesejahteraan, pengangguran dan penyediaan lapangan kerja menjadi bahan kampanye para calon pemangku kekuasaan. Bahkan pada sesi debat cawapres, isu tersebut mendapat pembahasan tersendiri.

Cawapres nomor urut 01, memberikan gagasan untuk mengurangi tingkat pengangguran melalui program kartu pra-kerja. Sedangkan cawapres nomor urut 02, menawarkan program OKE OCE untuk dapat mengatasi persoalan tersebut. Keduanya saling beradu argumen untuk meyakinkan masyarakat.

Sudah selayaknya, program yang ditawarkan harus memberikan manfaat kepada semua lapisan, termasuk di dalamnya bagi kelompok difabel. Menteri Ketenagakerjaan mengatakan bahwa, dari 230 ribu tenaga kerja di 440 perusahaan, jumlah tenaga kerja difabel baru mencapai 1,2 persen atau sekitar 2760 orang.

Apabila menelusuri hukum positif yang terkait perlindungan bagi difabel, didapati banyak peraturan perundang – undangan yang mengaturnya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap tenaga kerja, berhak memiliki kesempatan yang sama, tanpa diskrimniasi.

Pasal 5 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan secara gamblang bahwa diafbel mempunyai hak untuk mendapat pekerjaan. Selain itu, UU tersebut juga mewajibkan kepada perusahaan swasta untuk dapat mempekerjakan sebesar satu persen dari total karyawan.

Bahkan, bagi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, diwajibkan untuk menyerap tenaga kerjaa difabel sebesar dua persen. Namun fakta di lapangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Hanif Dhakiri, penyerapan terhadap tenaga kerja peyandang disabilitas masih sangat rendah.

Adanya kewajiban untuk memberi prioritas khusus bagi penyandang disabilitas sebesar satu persen bagi perusahaan swasata nyatanya tidak bisa terpenuhi. Perusahaan berdalih bahwa mereka tidak tahu dan kesulitan untuk mencari penyandang disabilitas.

Perusahaan tentu menginginkan karyawan yang direkrut merupakan orang yang mampu meningkatkan produktifitas perusahaan. Apabila masih ada pencari kerja yang dianggap sehat secara fisik dan mental, kenapa harus mempekerjakan penyandang disabilitas, begitulah pemikiran kebanyakan perusahaan.

Dengan pemikiran seperti di atas, pupuslah harapan bagi difabel untuk dapat menggunakan hak yang mereka punya. Jangankan untuk membuktikan kapasitas dirinya, untuk sekedar melamar saja, mereka sudah tidak diberi kesempatan oleh perusahaan.

Kerjabilitas yang berdiri sejak 2015 lalu, punya misi untuk membantu difabel mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keadaannya. Dari data yang penulis ambil dari laman berita bbcindonesia.com, ada 1000 perusahaan yang terdaftar, sementara ada sekitar 7000 penyandang difabel yang butuh pekerjaan.

Kerjabilitas sampai harus melaksanakan fungsi advokasi kepada perusahaan, dengan berusaha meyakinkan kepada perusahaan bahwa kelompok difabel mampu melakukan pekerjaan yang ditawarkan. Kemudian kerjabilitas mendorong perusahaan untuk dapat membuka lowongan tersebut bagi difabel pencari kerja.

Melihat realita di atas, pemerintah tidak boleh menutup mata, dan harus lebih optimal kembali dalam upaya untuk meningkatkan angka penyerapan terhadap kelompok difabel pencari kerja. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dapat mencontoh dari apa yang sudah dikerjakan oleh kerjabilitas.

Pemerintah diharapkan mampu untuk menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan, untuk dapat membuka lowongan kerja bagi kelompok difabel. Pemerintah juga harus terus mengadakan pelatihan kepada penyandang disabilitas untuk dapat meningkatkan keterampilan kerjanya.

Selain itu, juga tidak kalah penting adalah perlindungan bagi difabel pada saat bekerja. Penyediaan fasilitas dan layanan yang ramah bagi kelompok difabel juga menjadi bagian dari kewajiban perusahaan, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Lingkugan kerja, termasuk karyawan non difabel, juga harus memliki kepekaan terhadap kondisi rekan kerjanya yang merupakan penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat bekerja secara nyaman dan produktif, serta meningkatkan keuntungan perusahaan.

Pada akhirnya, tulisan ini dimaksudkan agar kelak pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan, harus dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan. Negara telah menjamin hak asasi bagi setiap warga negaranya, termasuk hak kelompok difabel untuk mendapat pekerjaan.


*Penulis bernama Abdul Haris Najib, lahir di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa tengah pada 15 Februari 1999. Penulis sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Selain kuliah, penulis aktif mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan, beberapa diantaranya yaitu KSP Principium dan KDFH UNS. Penulis dapat disapa di Instagram :@abdulharisnajib atau via email : abdulnajib1999@gmail.com

No comments:

Powered by Blogger.