Trias Politica Gado-Gado

Penulis : Muhammad Zuhal Qolbu
Konsep pemisahan kekuasaan (Separation of Power) sudah menjadi teori umum dalam kehidupan bernegara. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menganut sistem tersebut dalam hal dasar pembentukan kelembagaan negara. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) meskipun dalam keberjalanannya selama ini, Indonesia tidak menerapkan teori Montesquieu secara murni dan lebih condong dengan teori pembagian kekuasaan (Distribution of Power). 

Teori pemisahan kekuasaan dianggap utopis untuk diimplementasikan dan menurut fakta empiris tidak ada negara mana pun di dunia yang murni menerapkan teori tersebut. Landasan berpikir Montesquieu pada saat itu sebenarnya menginginkan agar tiga kekuasaan yaitu, eksekutif, legislatif dan yudikatif berdiri sendiri tanpa intervensi siapa pun sehingga pihak satu dengan pihak lainnya dapat menjalankan kekuasaannya dengan merdeka.

Implementasi yang berbeda dari teori Montesquieu juga menimbulkan dampak tersendiri bagi keberlangsungan sebuah negara. Konsep pembagian kekuasaan yang dicetuskan oleh Sir Ivor Jennings dalam The Law and Constitution sebagai kritik terhadap teori Montesquieu lebih mengedepankan sistem saling mengawasi dan mengadakan perimbangan antara kekuasaan negara. Penjelasan diatas jika dikaitkan dengan UUD NRI 1945 akan memiliki korelasi dari ketiga kekuasaan itu saling memilki keterkaitan dalam proses pengambilan kebijakan atau penyelesaian permasalahan.

Seperti misalnya pada Pasal 5 ayat 1 UUD NRI 1945 Presiden berhak mengajukan usulan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pasal 22 ayat 1 UUD NRI 1945 Presiden berhak membuat sebuah regulasi apabila ada ihwal kegentingan yang memaksa dan pada Pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945 yang secara eksplisit mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk meneyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

Namun apabila kita mencermati bagaimana mekanisme pemilihan hakim dalam kedua lembaga kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24A hingga 24C UUD NRI 1945 tidak bisa lepas dari campur tangan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini memang sesuai dengan asas check and balances yang mana menghendaki dalam suatu negara tidak ada lembaga tertinggi dan semua lembaga saling mengawasi satu sama lain sehingga harapannya tidak ada kesempatan untuk melakukan penyelewengan kekuasaan.

Fakta empiris dari dampak pembahasan diatas terkadang juga menimbulkan permasalahan mengenai kepentingan antar kekuasaan yang pada akhirnya paradoks dengan pemahaman awal dari teori Montesquieu. Seharusnya antar kekuasaan saling mengawasi namun dalam kenyataannya terkadang justru saling konsolidasi terkait dengan kepentingan tertentu. Apabila dipahami alur pembuatan sebuah Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 20 UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa proses dari perancangan hingga pengesahan harus mendapatkan persetujuan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Hal ini menimbulkan celah hukum untuk diselewengkan yang mana produk legislasi tentunya akan sarat dengan kepentingan baik itu kepentingan konstituen maupun kepentingan elite politik tentunya. sehingga sering muncul produk legislasi yang menguntungkan atau melindungi kepentingan penguasa. 

Aspek Law Enforcement juga menjadi sorotan tentunya terkait bagaimana putusan dari kekuasaan kehakiman yang sering kali dinilai jauh dari rasa keadilan sosial di samping pimpinan yang menduduki jabatan di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga sering tersandung kasus sehingga mencoreng integritas dari kedua institusi tersebut. 

Total ada sekitar 14 Hakim MA dan dua hakim MK sepanjang 2016-2018 yang tersangkut OTT KPK dan sering sekali putusan baik MA maupun MK yang masih debatable untuk dikaji seperti contoh putusan MA yang memperberat putusan terhadap pemidanaan Budi Pego yang dinilai telah menyebarkan gagasan komunisme, padahal ia sedang memperjuangkan hak warga menolak tambang emas di gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi dan putusan MK soal electoral threshold yang menghendaki calon presiden alternatif sehingga memperkuat kartelisasi dalam pemilu. Faktor politisasi peradilan inilah yang masih menjadi polemik dalam tubuh kekuasaan kehakiman sendiri.

Pemahaman mengenai esensi dari Trias Politica sudah seharusnya menjadi kewajiban bagi warga negara bahwa dalam gagasan itu tujuan awalnya adalah ingin mereduksi kekuasaan raja atau tirani yang absolut. Bagaimana kekuasaan untuk membuat peraturan, melaksanakan dan mengadili dipegang oleh satu kekuasaan sehingga pada waktu itu menimbulkan ruang-ruang totalitarianisme di masyarakat. Oleh karena itu, mengembalikan konsistensi terhadap pelaksanaan teori tersebut menjadi sangat penting agar tidak menjadi Trias Politica Gado-Gado yang mana antar kekuasaan saling mencampuri satu sama lain lalu dihidangkan untuk kepentingan kalangan elit atau oligarki.


*Penulis Muhammad Zuhal Qolbu Lathof, menyukai baca, diskusi dan literasi dan memiliki sifat Philogynik dari lahir. Saat ini Zuhal berkuliah di Fakultas Hukum Jurusan S-1 Ilmu Hukum angkatan 2017 dan aktif mengikuti beberapa organisasi di kampus.

No comments:

Powered by Blogger.