Menelusur Pantura Wajahmu Dulu Hingga Sekarang

Penulis : Aldian AW
Melintas jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa saya jadi teringat majalah Tempo edisi khusus sejarah Pantura yang pernah membahas bahwa disinilah jalur yang sering disebut sebagai jalan dengan prostitusi terpanjang se-Asia Tenggara.

Hal ini tidak mengherankan, sebagai jalur utama distribusi barang dan orang di Pulau Jawa, hingga saat ini jalur Panturalah yang ramai dilewati sejak dibuka pada era kolonial pada awal abad 18. Sangat wajar kemudian banyak yang menjajakan cinta satu malam di jalur ini untuk para pelintas jalur yang sedang jauh dari istri.

Di dalam buku Jalan Daendels, Pramoedya memaparkan sejarah pembuatan jalur Pantura yang saat itu diperintah oleh Daendels difungsikan sebagai jalur pertahanan di sepanjang pantai Utara Jawa untuk mengantisipasi serangan Inggris dari laut.

Adanya jalan sepanjang utara pulau Jawa ini juga mempermudah jalur distribusi baik barang maupun pasukan milik Belanda. Jadi selain sebagai fungsi militer, jalan ini juga berfungsi sebagai jalur pos/dagang ibukota Batavia dengan kota-kota residen di pulau Jawa. 

Hasilnya luar biasa, jarak tempuh Jakarta-Surabaya yang tadinya memakan waktu 40 hari berubah drastis menjadi 7 hari saja berkat pembangunan ulang jalur Pantura. Belum lagi hidupnya perekonomian kota- kota di sepanjang pantai Utara Jawa yang dilintasi jalur tersebut sejak dibuka.

Namun di balik keberhasilan Daendels membangun jalur Pantura, Pram juga menyatakan jalan sepanjang 1000 km yang dibuat hanya dalam waktu 1 tahun ini menjadi saksi bisu puluhan ribuan nyawa rakyat jelata yang dikorbankan untuk membangunnya.

Saat itu Daendels mengadakan perjanjian dengan petinggi-petinggi di Jawa untuk turut mewujudkan ambisi Daendels mewujudkan jalur Pantura tersebut dengan ancaman menghukum daerah yang tidak memenuhi tenggat waktu yang ditentukan. Tak ayal korban pun berjatuhan terutama di jalur-jalur yang mempunyai medan berat seperti Sumedang maupun jalur Demak hingga Semarang.

Pantura pernah juga mengalami kematian sejak datangnya teknologi kereta api di pulau Jawa menjelang akhir abad 18. Perusahaan-perusahaan Belanda yang saat itu memproduksi gula dan karet lebih memilih jalur kereta api untuk mendistribusikan barang dagangan mereka secara lebih efisien dan cepat. Kondisi ini tidak berubah hingga kemudian Orde Baru menghidupkan kembali jalur Pantura sebagai jalur utama di pulau Jawa. 

Tak banyak sebetulnya yang dilakukan pada era Orde Baru di jalur Pantura selain melebarkan ruas jalan Pantura dan membangun kembali jembatan-jembatan sepanjang Pantura. Namun berkat perluasan ini dan berjalannya waktu, Jalur Pantura pun menjadi overload dengan hampir 80 persen distribusi barang pulau Jawa melewati jalur ini. Tercatat setiap harinya melintas lebih dari 40 ribu kendaraan setiap harinya di jalur Pantura.

Era reformasi sedikit merubah wajah Pantura, jika sebelumnya banyak proyek untuk mengurangi beban jalur Pantura terbengkalai karena banyaknya permasalahan terutama menyangkut pembebasan lahan, maka di era reformasi jalur Pantura kembali mendapat perhatian. 

Desentralisasi kebijakan memungkinkan pemerintah daerah mencari investor baik dalam negeri maupun bekerja sama dengan investor asing. Tol Cikopo Palimanan (Cipali) bisa menjadi contoh proyek yang secara cepat dikerjakan ketika ada investor asing membiayainya. Mulai dibangun sejak pemerintahan SBY pada tahun 2011 hingga diresmikan di era pemerintahan Jokowi tahun 2015 dan dicanangkan sebagai jalur tol terpanjang di Indonesia. 

Tidak berhenti di sana, proyek pembaruan jalur Pantura ini akan dilanjutkan untuk mencapai target jalan tol sepanjang Jawa yang diberi nama Tol Trans Jawa dengan tujuan investasi dan mempersingkat jalur distribusi. Terakhir baru saja diresmikan jalur tol Surabaya - Malang sepanjang 40 km.

Perubahan sosial dengan pembangunan jalan tol tentu tidak berhenti di masalah lancarnya distribusi semata. Kultur masyarakat Pantura yang akrab dengan masyarakat nelayan/petani dan perekonomian rakyat kecil lewat rumah makan dan warung oleh-oleh bisa berubah dengan kehadiran jalur tol Pantura di kemudian hari. 

Jalan tol seolah membatasi interaksi ekonomi antara pengguna jalan dengan masyarakat di sekitar jalan yang tadinya berlangsung secara alamiah. Bisa jadi rumah-rumah makan kecil di sepanjang Pantura akan banyak yang tutup karena tidak mampu menyewa kios di dalam tol dengan biaya sewa tergolong besar untuk masyarakat lokal Pantura.

Mengutip pendapat Danang pengamat transportasi publik mengatakan ada kemungkinan kota-kota di sepanjang jalur Pantura lama akan menjadi daerah mati karena jalan tol bukan merupakan jalan akses lokal.

Saya sendiri menyaksikan jumlah pedagang makanan maupun oleh-oleh di ruas jalan Subang-Indramayu sudah tidak sebanyak dulu, sebelum dibukanya tol Cipali. Banyak pedagang yang mengeluhkan sepinya pembeli karena kendaraan pribadi memilih meneruskan perjalanan lewat jalur tol dibanding jalur Pantura lama.

Semakin lancarnya distribusi tidak menutup kemungkinan hadirnya industrialisasi wilayah pesisir dengan hadirnya pabrik-pabrik yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan di utara pulau Jawa. Kultur masyarakat agraris dan nelayan bisa berubah menjadi kultur masyarakat industri yang identik dengan masalah masyarakat modern seperti tingkat kemiskinan yang tinggi dan munculnya individualisme. 

Dampak lain dari pembangunan jalan tol Pantura yaitu hilangnya tradisi dan kearifan lokal untuk mempertahankan dan memperoleh kekayaan laut dengan cara tradisional, rusaknya lingkungan dengan berkurangnya sawah dan hadirnya limbah limbah pabrik dalam skala masif bisa jadi merubah total wajah masyarakat Pantura. Pembangunan dengan logika kapital (yang muncul bersamaan dengan hadirnya jalan tol) bakal didominasi hanya oleh mereka yang mempunyai modal besar saja.

Perubahan memang tidak bisa ditentang namun pemerintah harus melihat keberpihakan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Melihat sejarah Pantura yang sudah menjadi jantung perekonomian penduduk utara pulau Jawa tentu saya tidak mengharapkan cerita-cerita tentang dampak negatif jalan tol semakin bertambah.

Jika memang pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat maka sudah seharusnya pemerintah juga memikirkan kepentingan masyarakat baik ekonomi, sosial dan budaya di jalur Pantura tidak hanya mengutamakan kepentingan investasi belaka. Semoga.

No comments:

Powered by Blogger.