Menggagas Pemilu yang Adil dan Manusiawi

Penulis : Abdul Haris Najib
Pemilu serentak 2019 telah usai dilaksanakan pada 17 April yang lalu. Tahun ini merupakan kali pertama masyarakat menggunakan haknya untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota dewan/legislatif secara bersamaan. Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak penyelenggara pemilu serentak, pada tanggal 21 Mei 2019 telah mengumumkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin sebagai pemenang pilpres 2019. 

Akan tetapi, pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno menyatakan tidak menerima hasil keputusan KPU, dan memilih menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari persoalan siapa pemenangnya, pemilu serentak 2019 telah menorehkan banyak catatan penting yang perlu dipertimbangkan untuk penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. 

Apabila kita menengok ke belakang, pemilu serentak 2019 ini tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang pemilu serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan hasil permohonan uji materi terhadap Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan oleh Effendi Gazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Beberapa pasal yang dimohonkan untuk diuji yaitu Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. 

Walaupun keputusan tersebut telah dibuat pada 2014, akan tetapi penyelenggaraan pemilu serentak baru dapat terealisasikan pada tahun ini. Keputusan menyelenggarakan Pemilu secara serentak dimaksudkan untuk efisiensi, memperkecil biaya penyelenggaraan, serta menutup pintu agar tidak terjadi negosiasi politik yang hanya untuk kepentingan sesaat saja. Hal tersebut secara eksplisit dinyatakan oleh hakim konstitusi di dalam putusannya. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, serta Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka KPU dan Bawaslu sebagai pihak penyelenggara pemilu mulai bekerja untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemliu serentak 2019. 

Dalam prosesnya banyak dinamika yang terjadi dan tidak jarang memancing emosi dan simpati dari berbagai kalangan. Walaupun pemilu serentak ini merupakan penggabungan dari pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif secara bersamaan, namun perhatian masyarakat lebih banyak tertuju kepada pilpres. Bahkan pada pemilu kali ini, terjadi pembelahan secara nyata di dalam masyarakat. Istilah cebong dan kampret merupakan label yang diberikan untuk masing – masing pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Masih segar rasanya ingatan kita tentang kontroversi kotak suara dari kardus, isu daftar pemilih tetap yang berbeda, sampai kepada masalah netralitas penyelenggara pemilu, serta berbagai isu lain yang menjadi perhatian publik. Dari berbagai isu di atas, masalah netralitas, keadilan dan kematian ratusan petugas KPPS menjadi catatan penting untuk penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.

Netralitas menjadi isu panas dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun ini. Isu netralitas tidak hanya ditujukan kepada KPU dan Bawaslu akan tetapi juga diarahkan kepada pihak lain seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara (ASN). KPU sebagai pihak penyelenggara pemilu diminta netral dan tidak menunjukkan keberpihakannya kepada calon tertentu. Temuan tentang aplikasi sambhar yang diduga dioperasikan oleh pihak kepolisian untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden sempat membuat heboh masyarakat dan menjadi pemberitaan utama di berbagai media.

Namun, dari berbagai isu di atas, fakta kematian ratusan petugas KPPS menjadi catatan penting dari penyelenggaraan pemilu kali ini. Berdasarkan siaran pers yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada 16 Mei lalu, jumlah petugas yang meninggal mencapai 527 jiwa. 

Dengan mencermati berbagai catatan di atas, menjadi penting untuk kemudian menggagas suatu sistem pemilihan umum yang adil dan manusiawi. Diskusi mengenai hal tersebut dapat dimulai dari pemakaian sistem pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif secara bersamaan. Tidak bisa dipungkiri penggabungan tersebut telah menyebabkan proses penghitungan suara memakan waktu lama dan berujung pada kematian petugas KPPS yang mengalami kelelahan.

Untuk mengkaji ulang keputusan menyelenggarakan pemilu secara serentak, masih ada waktu kurang lebih lima tahun bagi penyelenggara negara untuk membahas ulang mengenai kelanjutan pemilu serentak ini. Selain itu penyelenggara pemilu serta pihak lain seperti kepolisian juga harus menunjukkan sikap netralitas mereka terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu. Disamping itu, sebagai masyarakat, kita juga harus mampu untuk menerima perbedaan pilihan politik. Dengan demikian melalui sistem pemilu yang adil dan manusiawi diharapkan proses demokrasi dapat berlangsung dengan baik, aman, dan tertib.


* Penulis bernama Abdul Haris Najib, lahir di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa tengah pada 15 Februari 1999. Penulis sedang menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan aktif mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan, beberapa diantaranya yaitu KSP Principium, KDFH, dan FOSMI. Penulis dapat disapa di Instagram :@abdulharisnajib atau via email : abdulnajib1999@gmail.com

No comments:

Powered by Blogger.