Urgensi Oposisi Dalam Pemerintahan Yang Demokratis

Penulis : Xavier Nugraha
Kontestasi politik pada Pilpres 2019 telah berakhir sepenuhnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menolak seluruhnya gugatan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga-Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi). 

Dengan ditolaknya gugatan dari paslon Prabowo-Sandi tersebut, maka Keputusan KPU yang memenangkan paslon Joko Widodo-Ma’aruf Amin (Jokowi-Ma’aruf) sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 adalah sah. Diharapkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang pleno yang digelar pada Kamis, 27 Juni 2019 tersebut akan mengakhiri sengketa panjang yang selama ini memecah bangsa Indonesia. 

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menyampaikan bahwa diperlukan rekonsiliasi nasional pasca pilpres 2019 di Indonesia. Rekonsiliasi ini dinilai penting dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang telah terpolarisasi menjadi 2 kutub besar.

Oleh karena itu, Qodari memberikan saran agar dibentuk Kabinet Rekonsiliasi. Dalam kabinet tersebut dapat diisi oleh perwakilan terbaik dari koalisi Jokowi dan Prabowo Subianto. Bahkan, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, beberapa anggota dari koalisi Adil dan Makmur, yaitu PAN dan Demokrat sudah mulai “mendekat” ke koalisi Indonesia Kerja. Hal ini, menimbulkan isu pada pemerintahan Jokowi-Ma’aruf yang nantinya akan berpotensi tidak akan memiliki oposisi. 

Di masyarakat memang terdapat paranoia yang menyertai frasa oposisi. Masyarakat menganggap oposisi sebagai pihak-pihak yang tidak mendapat kekuasaan, sehingga selalu memprotes setiap kebijakan dari pemerintah. Masyarakat menggangap setiap orang yang menjadi oposisi seolah “benci” tanpa alasan kepada pemerintah. Padahal, sejatinya oposisi adalah salah satu eksponen penting yang menjaga pemerintahan demokratis tetap demokratis. 

Eksistensi oposisi, sejatinya hadir untuk selalu mengkritisi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Justru ketika suatu pemerintahan tersebut tidak memiliki oposisi, itu artinya tidak ada watchdog yang mengawasi segala tindakan pemerintah. Hal inilah yang justru membahayakan bagi suatu negara, karena negara tersebut akan cenderung menjadi otoriter, karena tidak ada yang mengawasi tindakannya, sehingga negara berpotensi untuk menyelewengkan kekuasaan yang dimilikinya. 

Hal ini sesuai dengan postulat yang disampaikan oleh Lord Acton, yaitu power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, dimana postulat ini memiliki makna bahwa kekuasaan itu cenderung korup, apalagi kekuasaan yang absolut, maka pasti akan korup, sehingga diperlukan pengawas untuk mencegah kekuasaan tersebut agar tidak absolut.

Bahkan dalam penguasa yang paling baik sekalipun, jika tidak memiliki oposisi, maka cepat atau lambat ia pasti akan menyelewengkan kekuasaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam diri seorang Hugo Chavez. Hugo Chavez, dulunya adalah orang yang berada di luar politik pemerintahan Venezuela. Ia menentang keras elit pemerintahan Venezuela yang dianggap korup. Ia menjanjikan demokrasi yang lebih baik, dengan memanfaatkan minyak untuk memperbaiki hidup orang miskin. 

Pergerakan politik Chavez yang dianggap obat untuk mengobati demokrasi pada saat itupun mendapat dukungan yang tinggi dari masyarakat dan membuat Chavez terpilih menjadi presiden pada tahun 1998. Di tahun 1999, ia menyelenggarakan pemilihan Dewan Konstituante (pemilihan legislatif), yang hasilnya adalah kemenangan besar bagi para sekutunya yang tentunya tidak lepas dari cocktail effect dari sosok Chavez. 

Euforia masyarakat pada saat itu membuat dukungan masyarakat kepada Chavez kian membesar dan membuat oposisi menjadi absen dalam pemerintahan Chavez tersebut. Bertambah tahun, populisme Chavez kian membesar, dan dalam pemilu-pemilu berikutnya, Chaves dan sekutunya terus memenangkan Pemilu. 

Keadaan ini mulai memicu oposisi pada bulan April tahun 2002, namun gagal. Chavez yang berjaya makin meraih legitimasi demokratis kian besar. Perlahan tapi pasti, Chavez semakin menuju ke arah otoriterianisme. Pada tahun 2003 ia menghambat referendum yang diusulkan oposisi untuk menurunkannya. Tahun 2004 ia membuat daftar hitam berisi nama-nama yang mengisi petisi untuk menurunkannya. 

Selanjutnya pada tahun 2006 ia menutup stasiun televisi besar, menangkap dan mengasingkan politikus oposisi, hakim, dan tokoh media dengan tuduhan tidak jelas, dan menghilangkan batas masa jabatan presiden, agar ia bisa menjabat selamanya. Tahun 2012, rezim otoritarian Chavez usai dengan kanker sebagai penutup pemerintahannya.

Dari kasus Hugo Chavez ini, dapat dilihat bahwa, meskipun Chavez lahir sebagai pemimpin dari kondisi pemerintahan yang tiran. Namun, masyarakat yang terlalu mengkultuskan Chavez membuatnya lupa alasan ia mengambil tahta kekuasaan. Kondisi masyarakat yang tidak seharusnya terlalu mengkultuskan Chavez sejatinya sesuai dengan adagium yang disampaikan oleh Platus, yaitu bonum est, pauxillum amare sane, insane non bonum est, yang artinya mencintai itu baik, namun terlalu mencintai adalah tidak baik. 

Seandainya pada saat itu masyarakat tidak terlalu mengkultuskan Chavez dan pemerintahannya memiliki oposisi yang kritis terhadap segala kebijakannya, mungkin saja bibit-bibit otoriterianisme tidak akan tumbuh di Venezuela. Dari kasus Hugo Chavez ini, dapat dilihat bahwa Seorang pemimpin selalu dalam keadaan menuju otoriterianisme, jika ia tidak memiliki penyeimbang pemerintahan yang kuat. 

Karena itu, rekonsiliasi yang ada dari kubu Jokowi-Ma'aruf dengan kubu Prabowo-Sandi memang harus dilakukan, dalam rangka menciptakan persatuan bangsa. Namun persatuan tersebut jangan sampai diartikan bahwa tidak boleh adanya oposisi dalam pemerintahan yang akan ada nantinya. 

Tanpa kubu oposisi maka demokrasi akan rusak akibat kumpulan ambisi dan syahwat kekuasaan secara sempit, yang cenderung mendestruksi kepentingan publik. Karena itu, bisa dikatakan oposisi adalah salah satu eksistensi penting untuk menjaga negara demokrasi agar tetap demokratis.

Sebagai penutup kutipan dari Ambrose Bierce ini dapat menjadi pedoman "In politics, Opposition are the parties that prevents the Government from violent insanity, undercutting its hamstringing."


*Penulis  Xavier Nugraha, mahasiswa Fakultas Hukum Airlangga dapat dikontak melalui akun IG @xavier720 atau email nugrahaxavier72@gmail.com

No comments:

Powered by Blogger.