Awas! Korupsi Di Tengah Demokrasi

Penulis : Anindya Suksarian
Melihat berbagai persoalan yang didengungkan oleh media membuat kita selalu merasa ingin tahu. Keingintahuan itu lalu diolah dan membuat daya kritis kita seolah tak mau padam. Ketegangan politik yang seakan terus diproduksi ini ternyata tak bisa menemui titik terangnya. Banyaknya ego sektoral di institusi yang membuat rakyat bergidik.

Betapa tidak, menjelang purna tugas anggota legislatif ini terdapat kabar bahwa semua fraksi di DPR sepakat melakukan revisi pada UU KPK. Lucunya, semua partai pengusung sang nomor satu di Indonesia ini terkesan ingin segera mengesahkan revisi tersebut. Anggota dewan menampakkan kerja sama yang solid sehingga untuk membahas RUU KPK hanya memakan waktu 20 menit saja.

Kita sebagai masyarakat wajar jika menaruh kecurigaan pada lembaga yang katanya merepresentasikan kehendak rakyat. Substansi revisi yang tidak permisif, KPK bahkan tidak tahu menahu soal redaksional yang direvisi. Apakah prosedur pengerjaan sebuah revisi undang-undang dibuat secara tertutup seringkali membuat publik suntuk.

Jika kita mencoba menelaah lebih dalam lagi, pembahasan revisi undang-undang adalah hal yang wajar. Berbicara mengenai undang-undang yang merupakan produk politik yang di dalamnya terdapat norma-norma hukum akan sangat kental dengan perilaku politik.

UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengamanatkan bahwa untuk membuat sebuah UU adalah dengan dibuatkannya prolegnas (program legislasi nasional) demi mewujudkan sistem hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis.

Namun, lagi-lagi tak ada alasan yang urgen dalam pembuatan RUU KPK ini karena jelas tidak masuk dalam Prolegnas. Hal yang justru bersifat antinomi, karena terdapat pertentangan antara dasar hukum yang sudah ada dengan pembuatan undang-undang yang dipaksakan. Peraturan yang dilahirkan bukan karena pertentangan antara norma-norma hukum dengan revisi undang-undang saja, namun lebih dari itu yakni adanya kepentingan politik praktis.

Akhirnya ucapan-ucapan yang dilontarkan para anggota dewan itu hanyalah retorika yang bertujuan menenangkan hati rakyat yang kecewa. Tentunya kita merasa muak dengan para anggota di Senayan yang harusnya jadi pemegang amanat. Para politisi mungkin sedang tertawa melihat rakyat binasa, bagaimana tidak?

Rakyat seolah diadu domba dan terbelah menjadi dua. Golongan pertama sepakat dengan RUU ini, sedangkan yang kedua, golongan yang menginginkan KPK tetap kuat dan menolak adanya RUU ini.

Inilah yang perlu disoal, rakyat dengan mudah dimonopoli oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan. Rakyat hanya bisa menjadi penyokong orang yang ada di balik kekuasaan, rakyat dengan mudah dijadikan bahan lelucon.

Jika berbicara politik hukum, di pemerintahan tentunya memiliki titik fokus dalam satu periode, seperti periode Jokowi-JK kemarin bahwa mereka menggadang-gadang untuk pembangunan ekonomi. Maka, jangan heran jika aspek yang lain justru tidak dihiraukan.

Regulasi yang dianggap menghalangi masuknya investor, menghalangi berkembangnya perekonomian akan sangat mudah untuk direvisi. Tentu dengan banyaknya penggusuran hak asasi manusia adalah akibat dari adanya regulasi yang dibangun dari politik transaksional. Politik penuh kepentingan yang meracuni sistem kenegaraan.

Sistem akhirnya terjebak pada posisi yang runyam. Hanya demi mencapai tujuan yang ingin dikehendaki, rakyat lumrah untuk dibodohi. Yang perlu dikhawatirkan adalah jika regulasi-regulasi tersebut menjadi bersifat resistan untuk menjaga para pemodal dan penguasa agar tetap hidup.

Berbicara mengenai korupsi, yang tindakannya merupakan suatu kejahatan yang rapi dan terorganisir. Para tikus berdasi yang menghancurkan sistem, mereka yang berani menghancurkan demokrasi.

Koruptor makin eksis dan merekalah yang mampu menjalankan proyek kapital di Indonesia. Para cukong-cukong itu selalu menang dan memegang regulasi yang menguntungkan. Buntungnya, hal semacam ini terus diwariskan dari periode ke periode dan mengakibatkan ketimpangan ekonomi begitu nyata yang akhirnya menciptakan kelas-kelas sosial.

Banyaknya kepentingan yang menggunakan kebijakan yang disahkan oleh legislatif dan eksekutif demi dalil pembangunan ekonomi seperti selalu terjadi di sektor swasta, para perusahaan yang mampu hidup di negeri ini dengan subur yang acuh tak acuh dengan kondisi lingkungan hidup di sekitarnya.

Belum lagi pemangku politik yang hanya dengan bersantai bisa menggali dan memupuk harta di rekening pribadi hasil dari akses proyekan. Bisa jadi yang menyebabkan ketimpangan ekonomi adalah mereka.

Betapa hina orang-orang yang hanya mampu menggunakan regulasi untuk hidup dan menghidupi dirinya sendiri. Jika suatu negara terdapat ketimpangan ekonomi yang begitu nyata di situlah sumber ketidakadilan ekonomi dan sosial tumbuh berkembang. Masyarakat kebanyakan seakan teralienasi dengan kondisi mereka, jurang perbedaan begitu nyata karena terdapat tangan-tangan pembuatnya.

Di tengah kehidupan yang harusnya demokratis ini masyarakat malah ditidurkan, penguasa dan pemodal semakin mengeksistensi dirinya. Semakin terbukanya dan bebasnya ekonomi pasar yang diletakkan pada suatu sistem maka semakin menumbuhkan persaingan antar kongsi.

Inilah yang disebut dengan akumulasi kapital yang digagas dalam teori labour of value oleh Adam Smith. Proses ekspolitasi jika Karl Marx menegaskan yakni seharusnya di dalamnya juga menjadi hak-hak dari buruh. Maka karena hal yang perlu dikhawatirkan malah dibiarkan terjadi begitu saja oleh negara seolah-olah rakyat sedang baik-baik saja.

Adanya kekhawatiran yang begitu signifikan peran pemberantas korupsi juga sangat diperlukan. Mengapa? Karena menurut pengalaman yang sudah sudah terjadi banyak hal yang merugikan rakyat, merampas hak rakyat. Inilah yang menjadi komitmen KPK dalam hal memberangus korupsi di bumi pertiwi.

Jika saja pemerintah juga menaruh perhatian pada pembangunan unsur psikis yang salah satunya terletak pada perbaikan sumber daya manusia, mungkin bisa dipastikan meminimalisir pengkhianatan pada rakyat.

Terutama pada orang-orang yang berprofesi hukum akan sangat terlihat bagaimana ia mengambil langkah, dimana ia meletakkan keberpihakannya. Orang yang sungguh merugi jika ia hanya mengandalkan sesuatu yang praktis dan menafikan hal yang membuatnya bijak. 

Etika Aristoteles dalam Eticha Nicomachea yang mengemukakan bahwa manusia yang seimbang harusnya memiliki kebajikan intelektual yang terdapat dua fungsi rasio yaitu pertama, rasio teoritis yang berfungsi untuk mengenal kebenaran disinilah letak karakter dari seorang manusia, karena di dalamnya terdapat kebijaksanaan hati. Kedua, rasio praktis yaitu kemampuan dalam bersikap dan mengambil keputusan, inilah kebijaksanaan yang nyata yang terlihat. Jadi, manusia ideal adalah manusia yang mampu menyeimbangkan antara dua peran tersebut.

Kembali lagi pada perbaikan sumber daya manusia yang bisa terletak pada dua peran itu. Orang yang berkecimpung di suatu negara harusnya memiliki kedua fungsi rasio, karena bisa dibayangkan jika seseorang hanya mengedepankan perbuatan saja maka tak ayal akan muncul koruptor-koruptor yang mengesampingkan kehendak rakyat.

Anggota legislatif merupakan pemegang terpenting sistem dalam pemerintahan, mereka dipercaya rakyat untuk menyuarakan suara-suaranya. Apakah bijak jika suara anggota legislatif hanya mewakili kepentingannya semata, Seperti yang terjadi pada revisi undang-undang KPK? Kritikan yang disampaikan DPR untuk KPK justru hanyalah berbalut kedengkian semata karena sebagian besar yang tertangkap KPK adalah anggota dewan itu sendiri.

Minimnya tingkat kepedulian seorang anggota dewan terhadap prestasi KPK yang selama ini mendapatkan perhatian publik. Alih-alih melontarkan argumen pada publik kesalahan-kesalahan KPK dimulai dari internal yang amburadul dan keberjalanan KPK yang tidak semestinya inilah DPR memulai revisi yang dibuat justru melemahkan KPK.

Pelemahan itu terlihat dengan adanya sepuluh poin yang dirasa mengganggu kinerja KPK yakni independensi KPK terancam dengan dijadikannya lembaga negara menjadi lembaga pemerintahan pusat, pegawai KPK dijadikan pegawai ASN, penyadapan dipersulit dan dibatasi, pembentukan dewan pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan kejaksaan agung.

Kemudian perkara yang mendapat perhatian publik tidak jadi kriteria, kewenangan pengambil-alihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan, kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemerikasaan LHKPN dipangkas.

Di sinilah letak keberpihakan Jokowi tak dapat ditawar lagi karena seperti yang kita ketahui bersama saat kampanye lalu selalu digaungkan akan serius dalam menangani pemberantasan korupsi. Jokowi telah mengirimkan surat presiden namun terdapat poin yang ditolak.

Meskipun begitu, Jokowi tetap terjebak dalam lingkaran oligarki yang membuatnya sulit memutus lingkaran itu. KPK yang juga memiliki kesalahan dalam perjalanannya dan wajar jika UU tersebut direvisi, namun revisi tersebut perlu dibahas bersama dan materi muatannya harus bebas nilai politik kepentingan.

Oleh karenanya, jika bisa diserahkan pada DPR yang baru mengapa harus buru-buru? Berakhir dengan sikap KPK yang menyerahkan tanggungjawab pengelolaan langsung kepada presiden, maka harus dapat dipastikan dalam pembahasan lebih lanjut untuk melibatkan peran KPK dan publik.

Pelemahan KPK merupakan permasalahan bersama, karena dampak yang dihasilkan bukan hanya merugikan aspek tertentu namun juga telah merusak tatanan sosial dan memberikan efek ketimpangan yang sungguh merugikan seluruh lini kehidupan masyarakat. Hanya dengan menjadi pembangkang, rakyat bisa melawan. Demokrasi tanpa korupsi!


* Penulis Anindya Suksarian dapat dikontak lewat alamat email : anindyasuksarian@yahoo.com

No comments:

Powered by Blogger.