Lika-Liku Lalu Lintas

Penulis : Putra Adibil
Pernah gak sih kalian merasa kesal waktu di jalan raya tiba-tiba ada rombongan mobil polisi yang mengawal mobil para pejabat yang seenaknya sendiri?. Pasti dalam pikiran kalian sama seperti apa yang saya pikirkan. 

Yaak, pasti kalian beranggapan bahwa “Ojo dumeh kalian orang berkuasa jadi bisa seenaknya sendiri, kalian pikir jalan ini milik nenek moyang kalian!!”. Kalaupun kalian tidak seperti itu, tetapi saya sering menggumam sendiri dalam hati. Pasalnya kita tahu sendiri bahwasanya semua warga negara berhak memperoleh hak yang sama tanpa adanya diskriminasi termasuk berkendara di jalan raya. 

Masih sering saya jumpai hal seperti itu tidak hanya di kota saya berasal, akan tetapi di tempat saya berkuliah juga. Terakhir kali saya jumpai peristiwa tersebut di Jl. Affandi, Yogyakarta, hal itulah yang mendorong saya untuk menuliskan opini ini dengan harapan dapat membuka pengetahuan baru, terutama buat saya sendiri dan harapannya dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

Kejadian tersebut bermula ketika saya dan kedua teman saya berhenti di pertigaan Jl. Affandi yang menunjukan rambu lalu lintas menyala merah. Namun, saya perhatikan dari jauh dengan leluasanya para pejabat dengan mobil mewahnya sambil diiringi kepolisian menerobos lampu tersebut. 

Sebelumnya iring-iringan tersebut juga sempat berhenti karena di depannya masih terdapat pengguna jalan yang lai. Dengan menggunakan otoritasnya, rombongan tersebut membunyikan klaksonnya dan memerintahkan para pengguna jalan untuk segera minggir karena akan lewat, begitu mungkin kiranya. 

Tentu hal itu yang menambah saya geram dibuatnya, mengapa? Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri saat rombongan itu jalan melewati lampu merah, dari arah yang lain masih lampu hijau dan mengakibatkan adanya kekacauan di jalan itu. 

Walaupun dampak yang diakibatkan tidak begitu parah, namun kejadian tersebut mengingatkan kita Peristiwa Tol Jagorawi 2004 silam. Tabrakan beruntun itu bermula saat rombongan kendaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan lewat. Insiden terjadi pada pukul 07.50 WIB, Rabu (17/11/2004). Penyebab kecelakaan belum dapat dikonfirmasi. 

Namun menurut kesaksian warga, kejadian berawal saat rombongan Presiden SBY masuk tol Cibubur, dengan otoritasnya Paspampres memberhentikan mobil dari arah Bogor secara mendadak, sehingga terjadi tabrakan 7 kendaraan secara beruntun. Akibatnya 5 orang tewas di lokasi kejadian, dan beberapa orang terluka. 

Dari peristiwa tersebut sopir mobil tentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena ada alasan pemaaf yakni overmacht (daya paksa) yang termaktub dalam Pasal 48 KUHP. Lantas siapa yang berhak bertanggungjawab atas peristiwa tersebut? 

Walaupun secara kronologi peristiwa yang saya alami dengan peristiwa maut tol Jagorawi berbeda, namun keduanya dilandasi oleh tindakan kesewenang-wenangan pejabat publik yang dapat mengakibatkan adanya kecelakaan lalu lintas. Lantas apakah perbuatan tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan pejabat publik? 

Ternyata saya salah besar, disebutkan dalam Pasal 134 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwasanya pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan diantaranya adalah Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia. 

Kemudian dijelaskan pada pasal selanjutnya kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dalam Pasal 134 haruslah dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. Bahkan, pada Pasal 135 ayat (3) dijelaskan bahwa alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134. 

Tentu yang ada dalam pikiran saya semuanya hanyalah salah faham semata, semua yang telah dilakukan oleh para pejabat telah memiliki aturan yang kuat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Semua kaidah yang terkandung didalamnya tentu dibuat dengan pertimbangan yang matang, guna terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.


*Penulis bernama Putra Adibil Anam lahir di Pekalongan dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Putra dapat dikontak melalui alamat email putraadibil@gmail.com

No comments:

Powered by Blogger.