Moral Politik Pemuda: Membongkar Oligarki

Penulis : Didit Suryo
Hubungan antara moral dan politik setidaknya telah menjadi diskusi yang panjang sejak tiga abad yang lalu. Diawali oleh buku “Il Principle” karangan Niccolo Machiavelli yang menganggap bahwa di dalam dunia politik untuk mencapai kepentingan politik maka pertimbangan moralitas manusia dapat dikesampingkan. Dalam kancah politik – terutama sebagai seorang pemimpin – untuk dapat mempertahankan kekuasaan, seorang pemimpin politik dapat menggunakan berbagai macam cara (menipu, berbohong, berbuat licik, membunuh), yang bahkan bertentangan dengan moralitas kita sebagai manusia. Tipikal demikian ini sering disebut sebagai kaum Machiavelis. Di sisi lain, ada berbagai pandangan yang sangat menentang konsep dasar dari Machiavelli dan memandang bahwa politik seharusnya membawa moralitas manusia. Politik merupakan sarana dalam mewujudkan bonnum comune (kebaikan umum) sebagaimana teori J.J Rousseau. Bahkan wujud moralitas politik tertinggi termanifestasi dalam negara. Negara ada demi kebaikan warga negara.

Akan tetapi, dalam dunia politik modern, di mana politik secara konkret terwujud dalam praktek-prektek bernegara (pengambilan keputusan publik dan perilaku elit politik pemerintah) menunjukkan kepada kita bahwa politik cenderung mengarah pada pandangan Machiavelis daripada politik sebagai sarana untuk mewujudkan bonnum comune. Pandangan pada sebagian manusia modern, politik kadung mendapat stigma buruk. Politik mengalami makna yang peyoratif, dan menganggap bahwa politik adalah cara-cara berjanji, berkata manis sekedar untuk mendapatkan suara warga negara untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan dianggap lebih penting dari pada bonnum comune. Karena dengan kekuasaan seseorang dapat memperoleh prestis, keistimewaan, bahkan memperoleh kekayaan yang berlimpah.

Hal inilah yang juga ditunjukkan pada wajah kehidupan politik di Indonesia, setidak-tidaknya selama dua dekade ini. Bagaimana tidak, kita selalu disuguhkan oleh peristiwa-peristiwa di masyarakat yang dirugikan (bahkan menderita) akibat kebijakan-kebijakan – baik kebijakan eksekutif, legislatif bahkan yudikatif - yang dikeluarkan oleh negara. Dalam ranah kebijakan eksekutif, kita dapat melihat bagaimana kebijakan pemerintah terkait pendirian pabrik semen di Kendeng, kebijakan pertambangan atau terkait sumber daya alam yang merusak lingkungan, pembiaran kebakaran hutan, pembiaran penggundulan hutan oleh pengusaha sangat merugikan masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapat akses terhadap lingkungan yang aman dan sehat. 

Terkait kebijakan di ranah legislatif, kita diperlihatkan oleh bagaimana kinerja DPR dan DPRD dalam membuat produk legislasi yang tidak berpihak pada masyarakat, seperti contoh terbaru dengan disahkannya revisi UU KPK yang banyak ditolak oleh masyarakat, RUU Sumber daya air, RUU Ketenagakerjaan dll yang menguntungkan elit dan para pengusaha dibanding kepentingan masyarakat banyak. Sedangkan dalam ranah yudikatif (politik hukum), putusan-putusan dari lembaga peradilan sering kali tidak adil bagi masyarakat miskin dan cenderung membela bagi para pihak yang mempunyai banyak uang. Hukum yang adil hanya untuk mereka yang dapat membayar uang di pengadilan. Namun, dari semua kebijakan yang merugikan masyarakat tersebut selalu saja ada dalih dari negara  bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara pastilah demi kebaikan masyarakat sendiri. Ingat, negara ada demi mewujudkan kebaikan masyarakat, tidak mungkin negara membuat rakyatnya menderita.

Menarik untuk menjadi bahan diskusi dengan wajah politik Indonesia saat ini yang cenderung digunakan hanya sebagai alat dalam memenuhi kepentingan individu atau sekelompok orang saja., bagaimana kemudian moral politik pemuda kita di tengah-tengah kehidupan politik yang masih  didominasi kaum tua? Di tengah stigma bahwa pemuda belum layak ikut dalam dunia politik karena belum mempunyai kemampuan politik yang mumpuni? Atau memang wajah moral politik pemuda kita hanya ada di parlemen jalanan, sebagai suara anjing yang menggonggong belaka?

Ketidakmerataan Sumber Daya Politik
Bangsa Indonesia sejak kemerdekaannya telah berkomitmen untuk menggunakan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam kondisinya yang ideal, demokrasi seharusnya merupakan sarana dalam memberikan kesempatan yang sama (equal) untuk mendapatkan hak-hak politik bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dalam kehidupan politik bernegara. Hak politik tersebut dapat terwujud dalam hak berserikat dan berkumpul, hak memberikan suara (berpendapat), serta hak untuk dipilih dan memilih dalam politik praktis (pemilu). Hak-hak tersebut adalah hak paling mendasar bagi individu dalam posisinya sebagai warga negara dan negara wajib menjamin dan melindunginya dengan segala instrumen yang dimiliki (dengan hukum, aparat dan kebijakan publiknya).

Hak politik warga negara Indonesia memang telah dijamin oleh negara, dimasukkan dalam UUD Negara Republik Indonesia terutama pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), pasal 28, pasal 28D ayat (3), serta pasal 28E ayat (3). Diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Akan tetapi, hak politik, terutama dalam konteks untuk dipilih dalam jabatan politik, membutuhkan adanya sumber daya politik. Sumber daya politik ini merupakan modal bagi seseorang untuk dapat meraih kuasa (jabatan politik) dalam negara. 

Sumber daya politik terdiri dari lima modal kuasa; Pertama, untuk dapat meraih kekuasaan, seseorang harus mempunyai modal hak politik. Modal ini merupakan modal yang dapat diakses oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dapat dipilih karena memang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, modal jabatan resmi, merupakan modal yang penting dalam memperoleh (mempertahankan) kuasa apalagi jabatan resmi yang dipegang adalah jabatan tinggi dalam lembaga negara sehingga dapat menggunakan perintahnya untuk menggerakkan bawahannya. Modal jabatan resmi tentunya hanya dimiliki oleh kelompok dalam kategori pejabat negara. 

Ketiga, modal kekuatan pemaksaan, yang sekarang ini kekuatan pemaksaan hanya dimiliki oleh negara. Sehingga modal ini hanya dapat dimanfaatkan oleh orang yang memegang kuasa negara (melalui pemaksaan hukum maupun pemaksaan lewat aparat), Keempat, adalah modal kekuatan mobilisasi, di mana modal ini biasanya dimiliki oleh tokoh politik, tokoh masyarakat, ketua organisasi yang dapat menggerakkan orang lain untuk mengikuti perintahnya. Modal kelima yaitu modal kekayaan yang merupakan modal paling berpengaruh dalam sistem oligarki. Dengan kekayaan yang ada mereka dapat membeli dan mempengaruhi suara pemilih untuk dapat memilih dirinya dalam memperoleh kuasa (Jeffrey Winters, 2011:19-27).

Keadaan demokratis negara Indonesia saat ini menurut pandangan Jeffrey Winters dalam bukunya Oligarki, tidak menunjukkan kondisi demokrasi secara das sollen atau yang seharusnya. Demokrasi Indonesia pasca kejatuhan rezim Soeharto telah dilekati oleh oligarki. Oligarki berdasarkan kajian Jeffrey Winters merupakan penguasaan kuasa politik dalam suatu negara oleh sebagian kecil kelompok masyarakat dengan pertimbangan kekuatan kekayaan. Orang-orang yang menjalankan oligarki ini, disebut Jeffrey Winters dengan sebutan para Oligark. 

Dalam sistem oligarki, menurut pandangan William Liddle, di mana kekuasaan politik dalam pemerintahan dipegang oleh sedikit orang kaya dapat mempengaruhi setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Segelintir orang ini (oligark) terdiri dari tiga kelompok yaitu para pejabat negara, keluarga dalam hubungannya dengan politik dan bisnis (politico-business families) dan para konglomerat.

Faktanya dalam dunia demokrasi politik kita saat ini terjadi adanya ketimpangan terhadap akses sumber daya politik. Sumber daya politik kita hanya dimiliki oleh sebagian kecil kelompok masyarakat, yang disebutkan oleh Liddle yaitu kaum oligark. Oligark yang kebanyakan terdiri dari kaum tua yang melanggengkan kekuasaan politik dengan memberikan stigma bahwa pemuda belumlah mempunyai kapasitas dan belum punya pengalaman apabila terjun dalam ranah politik. 

Moral Politik Pemuda: Berani Membongkar Oligarkhi
Kehidupan demokrasi politik Indonesia yang telah dibajak oleh kaum oligark tersebut haruslah segera disadari oleh pemuda. Pemuda dengan segala keunggulan dan stigma positif yang melekat padanya juga harus mengambil peran politik. Pemuda saatnya menjadi aktor politik dan bukan hanya sebagai penonton belaka, yang hanya dimanfaatkan isu-isu kepemudaan tanpa peran strategis dalam politik (kebijakan publik). Pemuda harus mewarnai kancah politik demokrasi kita, membongkar sistem oligarki yang membuat demokrasi kita hanya menjadi sebuah demokrasi formal belaka. Demokrasi politik tanpa adanya kesadaran politik warga negaranya, merupakan demokrasi politik yang hanya dijadikan legitimasi untuk meraih kekuasaan dan membagi-bagikan di kalangan oligark sendiri. 

Dengan demikian sebenarnya kita tidak sedang mengalami demokrasi politik, karena akses dan sumber daya politik hanya menjadi monopoli para oligark. Sebagai bukti, saat ini dalam susunan anggota DPR RI sebanyak 60 persen adalah anggota DPR lama yang terpilih kembali, sisanya, anggota DPR yang baru merupakan sanak famili dari para oligark yang berasal dari pejabat politik baik di pusat maupun daerah, politik dinasti yang terjadi di daerah-daerah atau para pengusaha yang berada di balik pembiayaan dana kampanye presiden/wakil presiden agar mendapat jabatan publik apabila calon yang didukungnya memenangkan pemilihan umum.

Oligarki telah semakin menggejala di dalam kehidupan politik demokratis kita. Maka, melalui pengambilan peran politik pemuda harapannya dapat membongkar monopoli akses politik oleh para oligark untuk mewujudkan pemerataan sumber daya politik kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian moral politik yang dibutuhkan pemuda adalah moral politik yang merupakan sarana untuk mewujudkan bonnum comune masyarakat Indonesia. Para oligark tidak memperjuangkan bonnum comune, oligark hanya memperjuangkan status quo baik jabatan maupun kekayaan. 

Sebagai contoh, peran pemuda berkaitan dengan kehidupan demokrasi politik adalah menjadi pelopor untuk menjadi warga negara yang melek politik. Dalam istilah Robert Dahl, sebagaimana dikutip oleh Liddle yaitu menjadi full citizen atau warga negara penuh. Warga negara penuh adalah warga negara yang sadar terkait hak-haknya sebagai warga negara, berpartisipasi dan berpikir kritis untuk setiap kebijakan publik yang dkeluarkan oleh negara sehingga warga negara menjadi faham pada setiap kebijakan serta tidak mudah untuk dihegemoni oleh negara yang banyak sekali ditempeli oleh oligark. Tinggal saat ini, dengan segala stigma-stigma positif yang melekat adanya, pemuda mempunyai kesadaran kritis bukan sekedar kesadaran palsu dan kesadaran ragu-ragu untuk ikut terjun langsung dan mewarnai kehidupan demokrasi politik di Indonesia. 

Kaum muda dapat juga mempelopori dalam membentuk partai muda yang mengusung gagasan progresif anti korupsi, kaderisasi partai, pendidikan politik, sehingga dapat mengubah pandangan masyarakat terkait wajah partai politik di Indonesia yang dikuasai oleh para oligark. Tentu hal ini merupakan proyek jangka panjang dan akan mendapat perlawanan dari para oligark untuk dapat menangkal perlawanan terhadap para oligark. Akan tetapi, apabila kita terutama pemuda telah menyerah melakukan perlawanan terhadap oligark maka tidak ada masa depan demokrasi poitik di Indonesia. Kebijakan publik hanya akan ditentukan oleh para oligark demi kepentingan oligark sendiri, bukan demi bonnum comune.

Dengan sifat-sifat positif pemuda tersebut, politik haruslah menjadi alat perjuangan dalam mewujudkan bonnum comune. Politik tak sekedar alat meraih kekuasaan belaka, Politik bukan dijadikan tameng mempertahankan status quo sekelompok kecil orang. Politik adalah hak warga negara dan politik tidak untuk dihindari oleh setiap warga negara. Stigma bahwa politik itu kotor, hanya penuh intrik, perbuatan licik dan penuh kebohongan sengaja dipelihara oleh para oligark agar orang-orang yang tidak ingin menjadi kotor menjauhi atau tidak peduli dengan politik. Sehingga politik tetap dikuasai oleh segelintir orang (oligark) yang berlindung di balik demokrasi.

Bulan Oktober ini, kita sering menyebutnya sebagai bulan pemuda, karena bertepatan dengan momentum peringatan Sumpah Pemuda setiap tanggal 28. Maka di bulan Pemuda ini, sudah saatnya pemuda menggelorakan semangat perlawanan terhadap oligarki, dengan menjadi aktor politik. Aktor politik di sini tidak harus menjadi calon anggota legislatif, calon kepala daerah atau menjadi ketua partai. 

Pemuda bisa menjadi pelopor dalam masyarakat untuk melek politik, memberikan pendidikan politik, membuka akses terhadap pengetahuan terkait hak-hak warga negara, serta selalu mengkritisi (protes) kebijakan yang tidak berpihak pada bonnum comune tadi. Tindakan-tindakan tersebut mudah-mudahan dapat mengikikis sistem oligarki yang menjadi parasit demokrasi politik kita saat ini. Semoga!


*Penulis bernama Didit Suryo, pecinta es teh, suka sepakbola, pegiat angkringan dan suami dengan satu istri cantik. Penulis dapat disapa di akun IG : @diditsuryo

No comments:

Powered by Blogger.