September Berdarah, Masa Lalu dan Sekarang

Penulis : Jihan Arsya N
Bulan September usai, meninggalkan kenangan dan tragedi. Sejak memasuki awal bulan ini, bermunculan slogan September Berdarah (Bloody September), September Hitam, September (Ceria) Kelam untuk menolak lupa atas tragedi yang telah terjadi dalam bulan ini. Masih ingatkah kita? 

Peristiwa 1965-1966 terjadi akibat adanya kebijakan negara yaitu penumpasan terhadap para anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap telah melakukan perlawanan terhadap negara. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Peristiwa Gerakan 30 September. 

Setelah itu ada Tragedi Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984, awalnya merupakan penolakan pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi dalam Undang Undang (UU) Ormas kemudian memicu peristiwa kekerasan baik oleh kelompok massa maupun petugas keamanan yang memakan jumlah tidak sedikit. 

Pasca reformasi terjadi Peristiwa Semanggi II pada 23-24 September 1999, dimana aparat kepolisian dan TNI menghadang dan membubarkan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat dengan melakukan penyerangan ke kampus Atmajaya di kawasan Semanggi, Jakarta Barat. Peristiwa ini menyebabkan Yun Hap (mahasiswa Universitas Indonesia) meninggal dunia karena tertembak saat berunjuk rasa.

Kasus-kasus di atas oleh Komnas HAM sebetulnya dinyatakan memenuhi unsur klasifikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Mirisnya, sembilan belas tahun berlalu dan meski telah terjadi beberapa kali pergantian Presiden namun kasus tersebut tak kunjung selesai, bahkan boleh dikatakan belum ada kemajuan. 

Permasalahan yang sering terjadi dari kasus di atas maupun kasus pelanggaran HAM berat yang lainnya adalah bolak-baliknya berkas antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung yang pada akhirnya menghambat proses penyelesaiannya.

Polemik yang berlarut ini menunjukkan tidak adanya kemauan politik pemerintah melalui Presiden untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi untuk menguak kebenaran dan memberikan keadilan serta memenuhi hak-hak korban. 

Tragedi lainnya yang terjadi pada bulan September ialah meninggalnya Munir Said Thalib seorang aktivis HAM yang kasusnya masih hangat diperbincangkan hingga sekarang.

Munir meninggal karena diracun ketika melakukan penerbangan menuju Belanda untuk melanjutkan studinya pada tanggal 7 September 2004.

Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir dibentuk pada tahun 2004, namun hingga kini hasil penyelidikan TPF tersebut belum diumumkan karena berkasnya dinyatakan "hilang". Konyol bukan? 

Bulan September tahun 2019 ini, masyarakat juga disuguhi oleh berbagai berita terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) bermasalah dan kontroversial yang dibuat oleh pemerintah (baik diajukan oleh presiden maupun DPR).

Kajian dan telaah terhadap RUU yang bermasalah dan kontroversial ini melahirkan konklusi bahwa ada pasal-pasal yang ngawur, tidak pro rakyat, terlalu mengurusi privasi, hingga pelemahan institusi KPK. 

Hal ini memicu reaksi dari para mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum. Melihat bandelnya pemerintah yang enggan mendengar suara rakyat, perlawanan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan demonstrasi sebagai wujud penyampaian aspirasi yang wajar dilakukan di negara demokratis.

Ajakan demonstrasi ini ramai dan dimasifkan dalam media sosial dengan tagar seperti #GejayanMemanggil, #BengawanMelawan, #SurabayaMenggugat, #SemarangBergerak, #MosiTidakPercaya, #ReformasiDikorupsi, dan lainnya.

Demonstrasi yang dilaksanakan di beberapa wilayah Indonesia ini ternyata mengalami hal yang mirip dengan peristiwa Semanggi II, yaitu penanganan represif oleh aparat kepolisian terhadap massa aksi hingga memakan korban luka-luka bahkan jatuhnya korban meninggal dunia yaitu Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi mahasiswa dari Universitas Halu Oleo Kendari. 

Kelamnya tragedi pada bulan September menyisakan tanda tanya. Apakah akan bermunculan kasus serupa di masa depan? Kapan hadirnya kebenaran dan keadilan? Maukah Negara menuntaskan?

Tanda tanya akan terus bergulir dan menuntut jawaban serta realisasi penyelesaiannya. Tragedi dalam September Berdarah masa lalu maupun sekarang, tidak akan pernah hilang dan akan terpatri dalam sejarah, terlebih bagi para keluarga korban.

Mereka menolak lupa atas tragedi yang tak kunjung dituntaskan dan menuntut sikap tegas dari negara untuk mengungkap kebenaran maupun menegakkan keadilan.

Tragedi pada September Berdarah jangan hanya menjadi angin lalu dan hilang dalam sejarah. Hak-hak korban harus terpenuhi, kebenaran mesti dibuka dan keadilan wajib ditegakkan, dengan harapan peristiwa pelanggaran HAM tidak terulang lagi di masa depan.

Sehingga tidak terjadi lagi ketimpangan antara besarnya harapan dan usaha masyarakat untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM dengan usaha dan kemauan negara.

Negara bungkam? Realitanya seperti itu. Tapi masyarakat tidak akan bungkam karena mereka terus memupuk kepedulian dan terus mengawal berbagai masalah pelanggaran HAM.

Kalau kata Mas Baskara dalam lagunya yang berjudul Kami Belum Tentu, “Ada yang cukup peduli. Umat yang dikelabui. Melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu!”


*Penulis Jihan Arsya Nabila mahasiswi FH UNS. Jihan bisa disapa di akun Twitter atau Instagram @jihanarsya

No comments:

Powered by Blogger.