Mereka Yang Dilupakan

Penulis : Indra Dwi Setyawan
“Saya pernah diikat di rumah dengan tali rafia. Hati saya hancur saat mereka merantai saya.... Saya dirantai saat pertama datang ke Galuh. Saya sering dirantai setidaknya 10 kali sejak datang karena saya berkelahi dengan yang lain. Mereka merantai saya bisa sehari sampai seminggu. Saya membuang hajat di tempat, di saluran dalam ruangan. Petugas sering menampar dan memukul saya, sudah tiga kali karena saya pipis dan marah. Beritahu pemerintah, saya ingin pulang.”
Rafi, 29 tahun, penyandang disabilitas mental di Pusat Rehabilitasi Yayasan Galuh Bekasi
(Human Rights Watch, 2016:4)

Di berbagai daerah di Indonesia, mayoritas masyarakat masih beranggapan bahwa Penyandang Disabilitas Mental (PDM) merupakan manusia yang berbeda dan harus dipisahkan. Masyarakat masih meyakini kondisi kesehatan jiwa yang dialami PDM disebabkan oleh roh jahat atau setan dikarenakan dirinya pendosa, melakukan perbuatan amoral atau kurang iman sehingga keluarga yang bersangkutan mayoritas membawa ke dukun atau kiai sedangkan upaya-upaya penanganan secara medis seringkali menjadi pilihan terakhir. Adanya presepsi keliru yang tumbuh di tengah masyarakat merupakan salah satu penyebab para PDM tersebut mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

Rafi hanyalah sebagian kecil dari ribuan PDM di Indonesia yang menjadi korban kekerasan. Menurut laporan hasil media monitoring yang dilakukan oleh Wirya dan Zahra, ditemukan sebanyak 3445 PDM yang menjadi korban kekerasan dan diberitakan oleh media sepanjang tahun 2016. Bentuk tindak kekerasan tersebut meliputi: pasung (3131 korban); pembunuhan (6 korban); penganiayaan (6 korban); penelantaran (52 korban); pengamanan paksa (245 korban); tabrak lari (2 korban); kematian dalam rehabilitasi (1 korban).

Pada tahun 2011, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dimana salah satu poinnya adalah jaminan hak setara bagi semua penyandang disabilitas termasuk dalam hal menikmati hak atas kebebasan dan keamanan serta bebas dari penyiksaan maupun perlakuan buruk. Semenjak ratifikasi tersebut semangat untuk menghilangkan praktik diskriminasi yang sering dialami oleh para penyandang disabilitas di Indonesia semakin bertambah hinga akhirnya pada tahun 2016 Dewan Perwakilan Rakyat meloloskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk mengatasi buruknya situasi para penyandang disabilitas, terutama para penyandang disabilitas mental yang seringkali dilanggar hak asasinya.

Namun, menginjak usianya yang ketiga, implementasi undang-undang tersebut dalam dirasa belum optimal dalam pelaksanaannya, dimana salah satu penyebabnya dikarenakan belum adanya peraturan turunan sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut. Selain itu juga, minimnya fasilitas dan layanan yang tersedia bagi para PDM seringkali juga tidak menghormati hak-hak dasar dan mendorong terjadinya kekerasan terhadap mereka. PDM juga mengalami kesulitan dalam hal layanan-layanan publik khususnya dalam pelayanan kesehatan. Bahkan sekalipun mereka mencari layanan kesehatan, kemungkinan mustahil untuk mendapatkannya dengan mudah.

Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2016 menunjukkan hampir 90% orang tidak bisa mengakses layanan kesehatan jiwa. Indonesia yang memiliki penduduk sebanyak 250 juta jiwa ini hanya memiliki 48 rumah sakit jiwa, dimana lebih dari separuhnya berada 4 provinsi dari keseluruhan 34 provinsi. Bahkan, 8 provinsi tidak memiliki rumah sakit jiwa dan 3 provinsi tidak memiliki psikiater. 

Di seluruh Indonesia hanya ada 600 hingga 800 psikiater, yang berarti satu psikiater terlatih harus melayani 300.000 hingga 400.000 orang sehingga pasien tak mendapatkan pelayanan yang semestinya dan rentan menjadi korban kekerasan dikarenakan jumlah tenaga yang terbatas dan persebarannya yang timpang. (Human Rights Watch, 2016:4). Sementara, World Health Organization menetapkan standar minimal jumlah tenaga psikolog dan psikiater dengan jumlah penduduk adalah 1:30 ribu atau 0,03 per 100.000 orang. Sungguh ironis.

Kehadiran mereka diabaikan dan mereka diasingkan ke tempat-tempat penampungan. Bahkan PDM yang seharusnya memiliki klasifikasi yang berbeda-beda ditempatkan secara terpusat di panti rehabilitasi sosial, rumah sakit jiwa, dan penjara, padahal justru tempat-tempat penampungan penyandang disabilitas mental atau yang umum disebut dengan panti rehabilitasi sosial ini merupakan tempat-tempat yang melakukan praktik yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Mereka pada dasarnya adalah manusia yang sama seperti kita, semestinya mereka dirangkul dan dimanusiakan, bukan malah dijauhi atau dikucilkan. Bukankah sejatinya ajaran luhur semua agama yang ada di muka bumi ini adalah untuk merangkul mereka yang tersingkirkan?


* Penulis Indra Dwi Setyawan hanyalah seorang mahasiswa biasa dengan segala kebiasaannya yang biasa saja. Indra dapat dikontak melalui surel indradwi251297@gmail.com

No comments:

Powered by Blogger.