Keterpurukan Kondisi Ekonomi Politik dan Gugurnya Keadilan Agraria

Penulis : Anindya Suksarian
Abad ke-21 menghadirkan begitu banyak kemudahan dimana persaingan ekonomi menjadi arus utamanya, dan lincahnya teknologi yang memasuki ruang-ruang privat dan publik. Menariknya banyak penawaran menggiurkan datang dari sistem yang megglobal saat ini yaitu sistem neoliberalisme. David Harvey menyatakan neoliberalisme merupakan teori ekonomi politik yang menganggap bahwa kesejahteraan individu bisa dicapai dengan cara meliberalisasi dan meletakkan suatu kebebasan dalam pranata sosial yang berciri khas pada kepemilikan individu dan perdagangan bebas.

Meletakkan kebebasan individu adalah prioritas utama dengan cara menciptakan kondusi yang kondusif bagi akumulasi kapital. Tak heran jika kepentingan pribadi atau suatu kelompok terbentuk dalam hak milik, korporasi, perusahaan multinasional, dan mem-privatisasi segala jaminan sosial seperti akses pada pendidikan, kesehatan sampai pada eksploitasi alam dan tenaga manusia. Maka, untuk menunjang sistem ini harus tercipta restrukturisasi yang dapat menggairahkan proses akumulasi modal dengan cara menghilangkan rintangan di negara terhadap modal dan kekayaan, termasuk cara menghimpun dan memanfaatkan modal dan kekayaan tersebut.

Di sini negara yang seharusnya berperan aktif untuk menciptakan kebijakan yang berorientasi pada jaminan kesejahteraan sosial malah menjadikan dirinya sebagai alat untuk mempermudah jalannya mekanisme pasar bebas dengan mengintervensi regulasi. Tak heran sekarang ini negara dipegang para oligark yang terdiri dari pemegang bisnis maupun pemegang kekuasaan. 

Regulasi adalah salah satu cara yang pas untuk memberikan ruang gerak dalam menjaga tatanan ekonomi-politik, salah satu contoh yang dapat diambil adalah rencana pembuatan UU Omnibus Law yang ditargetkan rampung pada April 2020. Omnibus Law biasa dipakai di negara yang menganut sistem Common Law namun pemerintah sedang membuat pengaturan terkait Omnibus Law dengan tujuan untuk merampingkan beberapa regulasi yang dirasa tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah penyeragaman kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menunjang iklim investasi. 

Persis seperti yang dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil bahwa adanya Omnibus Law untuk lebih mempermudah investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia, sebab mereka memandang regulasi saat ini terlalu banyak prosedur. Perlu diingat bahwa pada rezim sekarang, pemerintah lebih menitikberatkan pada penanaman investasi untuk pembangunan demi menaikkan pertumbuhan ekonomi. 

Namun faktanya tiap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan tidak selaras dengan pembangunan martabat manusia, karena di sistem yang mengglobal saat ini yang berdampak pula di Indonesia, manusia hanyalah dipandang sebagai mesin dan alat untuk dieksploitasi demi kekuasaan elit ekonomi-politik. Maka, tak heran jika kekuasaan saat ini sedang membaktikan dirinya pada nilai investasi. Kemanusiaan bagi mereka bukanlah sesuatu yang menguntungkan, bagian paling pentingnya ialah jika Indonesia bisa menjadi negara modern. 

Kondisi global yang menyematkan bahwa negara semestinya melakukan pembangunan ke arah pertumbuhan ekonomi yang mencakup daya saing dalam aspek investasi asing maupun sektor industri. Namun, sayangnya dalam tuntutan di sektor industri itu lebih bersifat padat modal, bukan padat karya. Jika sudah berparadigma bahwa padat modal adalah menguntungkan, maka martabat manusia sebagai manusia hanyalah dipandang omong kosong.

Masalah lainnya adalah pembangunan industri yang berdaya serap padat modal tersebut mengandaikan banyak lahan yang harus siap untuk dimanfaatkan. Di tengah megahnya pembangunan tersebut di sisi lain tumbuh masalah agraria yang tidak cukup memiliki perhatian negara. Terlalu ironi jika kondisi negara sekarang tidak cukup peduli dengan isu agraria padahal banyak ditemui adanya ketimpangan ekonomi. Mengapa dari masalah agraria bisa menjumpai ketimpangan ekonomi? Agraria, di dalamnya terdapat banyak aspek dan sektor yang berhadapan langsung dengan ruang hidup masyarakat. 

Realitanya, ada banyak konflik agraria muncul seperti di sektor tanah yang banyak diperuntukkan untuk kelompok/individu yang memiliki modal dan bukan untuk rakyat. Mirisnya banyak tanah rakyat yang tidak memiliki perlindungan hukum formal dan hanya kepemilikan secara hukum adat , sehingga tanah tersebut dapat dimiliki oleh pengusaha dengan cara merampas atau melalui prosedur hukum formal. Oleh sebab itu, pantas saja jika dimana-mana cukup mudah untuk melihat jurang antara si miskin dan si kaya.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi turun dari tahun 2018 lalu dari 0,384 menjadi 0,382 di tahun 2019. Meskipun, secara nasional rasio gini menurun namun tidak bisa digeneralisasi tiap wilayah pasti terjadi penurunan kemiskinan karena di perkotaan mengalami kenaikan ketimpangan. Inilah yang perlu digarisbawahi, meskipun terjadi penurunan secara data namun realita yang ditunjukkan saat ini masih banyak adanya ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah.

Melihat kondisi yang dipenuhi dengan nuansa kepentingan praktis para penguasa dan pengusaha dalam melegitimasikan kedudukannya yang dibalut dengan narasi bahwa itu semua untuk rakyat menandakan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis moralitas yang dapat melahirkan kejahatan struktural. Kejahatan struktural selalu melekat dengan adanya struktur yang memiliki sumber daya untuk berperan dalam sistem sosial dan bertindak secara kolektif.

Pelanggengan struktur didominasi dengan sistem politik dan tatanan ekonomi pada masyarakat yang tidak bebas nilai. Jika dikaitkan dengan ketimpangan ekonomi yang tampak nyata. Adalah benar yang dikatakan oleh Pierre-Joseph Proudhon bahwa kepemilikan pribadi adalah suatu pencurian, karena menurutnya sistem yang seperti ini adalah sumber dari ketidakadilan. Dibutuhkan suatu revolusi sosial yang nantinya akan mengatur prinsip-prinsip baru untuk mengubah tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan. 

Dapat dilihat disini bahwa hukum merupakan bagian dari suprastruktur yang ikut andil dalam melakukan penghisapan. Kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah itu merupakan hasil dari adanya kebijakan politik hukum yang tidak berpihak pada rakyat yang pada akhirnya cita-cita reformasi agraria sulit dicapai. 

Data menunjukkan alokasi lahan untuk masyarakat hanya 1.748.931 hektare (4,14%) dan alokasi untuk kepentingan umum hanya 41.200 hektare (0,10%) (Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dirilis pada April 2018). Lahan yang tersisa adalah dalam penguasaan dari swasta berskala besar. Di sinilah sisi ketidakadilan agraria, pengelolaan sektor-sektor dalam agraria telah dikuasai perusahaan besar. Inilah sebenarnya peran dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal membuat kebijakan. Namun, seringkali dijumpai perbedaan pendapat dalam pengertian lingkup agraria sehingga menimbulkan anasir yang justru keliru. 

Jika dilihat dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat (3) bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, dengan begitu harusnya tidak ada kekeliruan dalam pengertian dan ruang lingkup agraria. Terlebih lagi dalam UUPA pasal 1 ayat(2) dijelaskan lebih mendalam bahwa agraria memberi arti pada sumber daya alam (SDA) antara lain tanah, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia dari Tuhan. 

Dalam sistem formal, Indonesia memiliki TAP MPR RI No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengamanatkan bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Presiden) untuk selalu meninjau peraturan perundang-undangan dalam menyinergikan pengelolaan sumber daya alam yang termasuk ruang lingkup agrarian. Realitanya kebijakan pemerintah dalam mengelola SDA masih dilakukan secara sektoral. Tak heran jika, kebanyakan masyarakat terjebak dengan arti agraria itu sendiri yang hanya sebatas tanah, karena dilihat dari kebijakan pemerintah yang mereduksi sejak awal apa yang dinamakan agraria.

Kembali ditilik pembangunan ekonomi berbasis industri yang diterapkan di Indonesia yang dengan gencarnya pembukaan investasi asing sangat berdampak pada cita-cita reformasi agraria. Agenda negara dalam pemudahan masuknya investasi asing dapat secara mudah untuk mengeksploitasi sumber agraria yang tidak berparadigma deep ecology. Pantas saja jika alam diperlakukan tanpa moral yang hanya melihat kepentingan dari manusia. Terdapat relasi kuasa antara manusia dengan alam yakni bersifat hierarkis, manusia tidak mengakui eksistensi dari makhluk lain selain manusia itu sendiri. 

Bagaimana bisa pemerintah merencanakan penghapusan IMB dan Amdal hanya untuk semata-mata menunjang iklim investasi? Perlu diingat bahwa alam juga memiliki kepentingannya sendiri yang berupa hak-hak hukum, maka sudah semestinya terdapat suatu organisasi yang mewakili kepentingan alam yang biasa disebut legal standing untuk mengajukan gugatan. Maka dari itu proses pengelolaan SDA semestinya tidak lagi bersifat eksploitatif namun lebih berorientasi berkelanjutan dimana alam dan manusia memiliki posisi yang setara.

Agenda yang melanggengkan kejahatan struktural haruslah dilawan secara radikal jika perlu. Merombak dan memulai dari akarnya adalah hal yang perlu digarisbawahi. Diperlukan pemahaman berkelanjutan untuk memberikan pandangan tentang pembangunan ekonomi-politik yang tidak melakukan penghisapan sekaligus bertujuan untuk penghidupan rakyat. Pembaruan sistem adalah tuntutan yang mendasar dalam menghadapi struktural yang tidak waras saat ini. Dibutuhkan suatu teori dan strategi dalam melengserkan kejahatan struktural.

Jika kesejahteraan masyarakat tercapai maka keadilan sosial tidak hanya utopis belaka. Diperlukan gerakan masyarakat yang sadar akan isu agraria dan menemukan peluang untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dengan melakukan pendekatan kewilayahan serta konsistensi kita bersama dalam merumuskan bagaimana nilai kemanusiaan dan ekologi menjadi agenda utama dalam pembangunan.

Selain itu, merubah politik hukum dalam membuat kebijakan yang lebih mencerminkan adanya reforma agraria. Saya teringat kalimat salah satu teman saya waktu di Jogja bahwa semua tanah yang ada di bumi ini seharusnya cukup untuk semua orang tetapi menjadi tidak cukup untuk satu orang serakah.


* Penulis Anindya Suksarian dapat dikontak lewat alamat email : anindyasuksarian@yahoo.com

No comments:

Powered by Blogger.