Mantan ISIS Terhalang Pulang

Penulis : Putra Adibil Anam
Balada pemulangan anggota WNI eks Islamic State in Iraq and Syiriah (ISIS) kini hanya menjadi isapan belaka. Setelah melalui perdebatan yang panjang dengan melakukan perundingan dan pertimbangan dari para tokoh nasional dengan Presiden, maka keputusan untuk memulangkan anggota WNI tersebut tidak dapat disetujui. 

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan ke media bahwa Pemerintah tidak akan memulangkan foreign terorist fighter (FTF) ke Indonesia. Sampai saat ini terdapat 689 jiwa WNI yang berada di Suriah dan Turki. Dirinya mengungkapkan alasan tidak memulangkan WNI eks ISIS tersebut karena pemerintah harus memberi rasa aman kepada rakyat Indonesia yang jumlahnya lebih banyak yakni 267 juta jiwa. 

Dengan adanya pernyataan tersebut telah mengakhiri arus perdebatan yang panjang terkait pemulangan WNI eks ISIS dengan dalih bahwasanya WNI eks ISIS tersebut akan menyebarkan ‘virus’ terrorisme di NKRI. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bagaimana dengan nasib dari WNI eks ISIS tersebut apabila tidak dipulangkan? Bagaimana dengan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya? 

Menurut Abdul Mutha’ali, Wakil Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia
terdapat tiga pemetaan kelompok dari 689 jiwa tersebut, yakni : ideologis buta (blind ideological), ideologis rasional (rational ideological), dan pragmatis ekonomis (pragmatic economically). 

Kelompok pertama, ideologi buta yang secara sadar menganggap Pancasila dan NKRI adalah taghut. Kelompok ini dengan suka cita bersama keluarganya menyerahkan diri untuk dibaiat menjadi anggota ISIS. Kelompok ini menganggap bahwasanya sistem khilafah adalah yang paling benar dan diluar dari kelompoknya maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Hemat saya, kelompok ini mutlak tidak dapat dipulangkan ke bumi Indonesia, dengan dasar akan menyebarkan bibit-bibit terorisme yang mengancam ideologi bangsa. 

Kelompok kedua dapat dikatakan seperti halnya dengan kelompok yang pertama yaitu menginginkan berdirinya sistem khilafah dengan menyerahkan dirinya untuk bergabung menjadi anggota ISIS. Namun, setelah sampai di lokasi kejadian, ekspektasi yang mereka bayangkan tidak sesuai dengan harapan. Penyesalan dan isakan tangis akhir dari segalanya, dengan kedangkalan pengetahuan keagamaan membuat mereka meninggalkan karir hingga keluarga. Kelompok kedua ini dapat diidentifikasi ingin kembali pulang ke Indonesia, namun tidak tahu bagaimana caranya. Terlebih setiap harinya harus menjalani kehidupan yang pahit akibat kerja paksa oleh kelompok ISIS lainnya. 

Kelompok ketiga yaitu ideologis pragmatis yang didasari dengan iming-iming harta dan penghidupan yang layak. Namun, kembali lagi hanya isapan tangis dan penyesalan yang ada. Faktanya setiap hari mereka dipekerjakan layaknya budak dengan sistem kerja rodi. Menurut saya, untuk kelompok kedua dan ketiga untuk dipulangkan kembali ke tanah air, dengan dalih bahwasanya terorisme tidak hanya mengancam ideologi bangsa, namun diklarifikasikan menjadi serious crimes yang berbasis kerusakan dan ketamakan. 

Kewajiban Negara dalam Menjamin HAM 
Dapat diketahui secara keseluruhan total dari WNI eks ISIS ini bukan sepenuhnya pelaku namun dapat dikatakan sebagai korban. Ada yang mengajak istri bahkan anak-anaknya, ada pula yang mengajak sanak saudaranya untuk membaiatkan diri bergabung dengan ISIS. Hemat saya, hal ini yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Langkah pemerintah untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS ini merupakan langkah yang baik dengan alasan seperti yang sudah dijelaskan dimuka. 

Namun, perlu diketahui lebih lanjut semua WNI berdasarkan identikasi kelompok dan jenis usia. Seharusnya pemerintah tidak memukul rata terhadap WNI eks ISIS ini untuk tidak dipulangkan kembali ke tanah air. Data menyebutkan terdapat pula banyak perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa yang menanggung nestapa. 

Dalam Pasal 24 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menegaskan bahwasanya setiap anak-anak berhak memperoleh kewarganegaraan. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) dengan memberikan status kewarganegaraan kembali kepada anak-anak dari WNI eks ISIS tersebut. Apabila dilihat lebih lanjut apabila tidak ada status kewarganegaraan maka setiap individu tidak akan memperoleh perlindungan oleh negara. Lebih-lebih ISIS bukan merupakan suatu negara, sehingga sampai kapanpun anak-anak tersebut tidak akan mendapat perlindungan secara hukum sampai mendapatkan kewarganegaraan yang sah. 

Selain itu, kewajiban dasar yang perlu diberikan kepada anak-anak adalah hak atas pendidikan. Sebagaimana seperti semua HAM, negara pihak harus memenuhi, melindungi, dan menghormatidemi terjwujudnya pendidikan yang layak. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 13 dan 14 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dimana negara pihak yang telah meratifikasi kovenan tersebut harus memfasilitasi dan menyediakan layanan pendidikan, menghindari dan mencegah perbuatan yang menghambat akses pendidikan serta menjamin proses pembelajaran yang sesuai. 

Maka dari itu, pemerintah seharusnya harus bersikap lebih bijak untuk menentukan keputusan. Hemat saya, bolehlah dengan alasan kepentingan dan tujuan bersama WNI eks ISIS tersebut tidak untuk dipulangkan ke tanah air namun tidak untuk para anak-anak yang notabenenya sebagai korban. Karena pada dasarnya setiap individu memiliki hak-hak yang perlu dilindungi, dihormati dan dipenuhi.


* Penulis Putra Adibil Anam saat ini kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) dan aktif di Forum Kajian Penulisan Hukum Mahasiswa FH UII. Putra dapat dihubungi melalui IG @adibilanam

No comments:

Powered by Blogger.