Memburu Pelaku Kejahatan Politik Uang

Penulis : Rizal Abdurrahman 
Kajian Burhanuddin Muhtadi dalam Jurnal Integritas mengungkapkan data yang penting untuk dijadikan alarm bagi semua pihak. Penelitian itu menyebutkan bahwa 19% sampai 33,1% pemilih dalam pemilihan umum (pemilu) 2019 mengaku menjadi target politik uang. Bisa dikatakan bahwa satu dari tiga orang pemilih terpapar praktik politik uang. Data tersebut menunjukkan keadaan yang kontras jika dibandingkan dengan jumlah tindak pidana politik uang yang berhasil divonis oleh pengadilan pada pemilu 2019. 

Hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Legal Roundtable (ILR) juga mengungkapkan bahwa dari 348 kasus pidana pemilu yang berhasil masuk vonis hanya 72 kasus terbukti bersalah sebagai perkara politik uang. Perbandingan data kedua penelitian tersebut setidaknya dapat menunjukkan ketimpangan yang tinggi antara perilaku politik uang dengan sedikitnya vonis yang dijatuhkan. 

Jika dilihat dari segi normatifnya, pengungkapan tindak pidana pemilu memang mempunyai proses yang panjang mulai dari proses pelaporan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penyidikan di kepolisian hingga penuntutan di kejaksaan. Dalam praktiknya, untuk menangani tindak pidana pemilu dibentuklah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan meski ternyata dalam pelaksanaannya juga tidak berjalan efektif. Hal ini dikarenakan Kepolisian dan Kejaksaan memiliki paradigma yang berbeda dalam penegakkan hukum pemilu. Akibatnya hukum pidana pemilu yang dilaporkan sering mentah di tingkat Sentra Gakkumdu.

Penyebab lain sulitnya penegakan hukum pada pelaku politik uang adalah jangka waktu yang terlalu singkat mulai dari proses pelaporan, penyidikan hingga proses penuntutan. Misalnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, disebutkan batas waktu pelaporan hanya 7 hari. Waktu penyidikan diberikan waktu 14 hari setelah pelanggaran ditemukan sementara penuntutan hanya diberi waktu 5 hari. Batas waktu yang singkat itu menjadi celah bagi bagi praktik politik uang untuk menghindar sampai kasus duluwarsa. 

Peliknya proses penegakan hukum pidana pemilu ini menyebabkan banyaknya praktik politik uang hanya sedikit sekali yang dapat divonis bersalah. Budaya politik uang baik dari kontestan maupun pemilih menggejala terus-menerus karena ancaman hukum tidak berjalan efektif.

Politik Uang adalah Pilihan Rasional? 
Dilihat dari teori pilihan rasional sebagai asumsi pemilih dalam melakukan politik uang, perilaku pemilih dan kontestan ini memang cukup beralasan. Teori rasional mendasarkan bahwa suatu tindak kejahatan merupakan suatu produk dari pilihan yang dibuat secara sadar oleh manusia. Jika dikaitkan dengan teori tersebut dengan politik uang, maka ketika seorang pemilih melakukan transaksi politik uang, pemilih tersebut telah memperhitungkan biaya dan manfaat ketika melakukan praktik politik uang. 

Apabila manfaat melakukan kejahatan lebih banyak daripada kerugiannya maka yang bersangkutan akan melakukan kejahatan. Sebaliknya, jika manfaat untuk melakukan kejahatan justru lebih rendah ketimbang tidak melakukan kejahatan maka yang bersangkutan tidak akan melakukan kejahatan politik uang. 

Berangkat dari asumsi tersebut, pemilih akan menghitung berbagai pertimbangan saat menerima atau melaporkan politik uang. Pemilih akan memperhitungkan seperti apa ancaman dan berapa kerugian jika pemilih menerima atau melaporkan politik uang? Teori pilihan rasional bermanfaat untuk melihat bagaimana politik uang berpengaruh pada tingkat individual. 

Dengan teori ini menjadi wajar jika banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa banyak pemilih menganggap politik uang sebagai rutinitas dalam pemilu di mana pemilu adalah kesempatan yang jarang orang biasa miliki untuk menghukum dan mengambil kembali hak atau dana publik yang dicuri oleh politisi. 

Penulis sependapat dengan usulan untuk menyederhanakan badan peradilan penegak hukum pemilu dalam peradilan khusus yang menangani seluruh pelanggaran dan sengketa pemilu selain sengketa hasil dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Konsekuensinya, penyidik dan penuntut tindak pidana pemilu sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Peradilan khusus pemilu. 

Dengan demikian penyidik kepolisian dan penuntut umum dari kejaksaan akan bertindak sebagai penyidik dan penuntut secara adhoc dan berada di bawah tanggung jawab peradilan khusus bukan di Sentra Gakkumdu lagi. Selanjutnya perlu juga dipertimbangkan untuk melonggarkan batasan waktu bagi pelaporan, penyidikan dan penuntutan dalam hukum acara tindak pidana pemilu. 

Berpihak pada Pelapor
Usulan selanjutnya adalah untuk memperkuat perlindungan bagi para pengungkap kejahatan politik uang. Jika dilihat dari aturannya perlindungan ini sebenarnya telah ada pada UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Pada Pasal 5 UU tersebut mengatur mengenai hak yang diberikan kepada saksi dan korban seperti memperoleh perlindungan keamanan pribadi ataupun keluarga, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat kediaman sementara dan mendapat kediaman baru jika diperlukan. Pelapor juga diberi hak penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum dan bantuan biaya hidup sampai perlindungan berakhir. Jika diterapkan UU ini sebenarnya telah menjamin perlindungan para pelapor politik uang. 

Namun khusus dalam kasus pelaporan tindakan pidana pemilu dirasa perlu diperkuat perlindungan untuk para pengungkap politik uang yaitu jaminan bahwa pelapor tidak dilaporkan serta jaminan tidak diperlakukan diskriminatif dalam lingkungan ditempat tinggal pelapor baik diskriminasi sosial, politik maupun ekonomi. 

Selanjutnya juga perlu diberikan imbalan bagi para pelapor politik uang. Kebijakan memberikan hadiah bagi pelapor tindak pidana ini juga bukan hal baru. Dalam ranah tindak pidana korupsi  (tipikor) kebijakan ini diambil sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat mengungkapkan kejahatan korupsi. 

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2018 para pelapor tindak pidana korupsi diberikan premi maksimal Rp. 200 Juta. Pemberian hadiah ini adalah usulan yang sederhana agar pelapor mendapat manfaat dari resiko yang ditanggungnya. Jika melihat mahalnya biaya politik adalah penyebab perilaku korupsi maka para pelapor politik uang juga dapat dipersamakan dengan pelapor tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan imbalan dan perlindungan untuk pelapor pidana politik uang ini tidak hanya bisa dilakukan oleh lembaga negara namun dapat juga dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggalang donasi, membentuk organisasi anti-politik uang atau memasifkan pengawasan tindakan pidana yang semakin marak. 

Jika kejahatan dapat dilakukan dengan terstruktur, sistematif dan masif maka masyarakat juga perlu mengorganisir kebaikan dengan terstruktur, sistematif dan masif sehingga pelapor mendapat perlindungan yang cukup sedangkan para pelaku kejahatan akan lebih memperhitungkan kejahatannya. 

Kesimpulan 
Tulisan sederhana ini menyimpulkan bahwa praktik politik uang terus terjadi karena penegakan hukum pidana pemilu tidak efektif yang menyebabkan banyak praktik politik uang sulit dan tidak bisa terungkap. Konsekuensi dari sedikitnya praktik tindak pidana pemilu yang terungkap menyebabkan pemilih dan kontestan terus melakukan praktek itu karena sedikitnya resiko pidana. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan meningkatkan ancaman (cost) dan menurunkan manfaat (benefit) bagi para pelaku politik uang, dengan menurunkan ancaman dan meningkatkan manfaat bagi para pelapor tindak pidana politik uang. 

Hal ini setidaknya bisa dilakukan dengan cara pertama penyederhanaan lembaga penegak hukum pemilu serta melonggarkan batas waktu pelaporan sampai penuntutan, kedua yaitu meningkatkan perlindungan kepada para pelapor baik dari hak-haknya sebagai saksi/korban maupun dari ancaman dilaporkan balik serta diskriminasi sosial, politik dan ekonomi. Kedua poin itu dilakukan untuk menurunkan cost bagi pelapor. Usulan yang terakhir adalah memberikan hadiah bagi pelapor yang laporannya dapat dibuktikan. Jika hal ini dilakukan maka akan meningkatkan ancaman dan menurunkan manfaat bagi para pelaku tindak pidana politik uang. 


Referensi
- Andreas NM, Revi Laracaka, Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara TipikorJurnal Integritas Vol. 5 No. 1 Tahun 2019
- Burhanuddin Muhtadi, Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru, Jurnal Integritas Vol. 5 No. 1 Tahun 2019
- La Ode Bunga Ali, Muh. Sutri, Perlindungan Terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Pemilu. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 4 No. 3 Tahun 2018
- Refly Harun, Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Jurnal Konstitusi, Vol. 13, No. 1, Maret 2016
- Vonis Pidana Di Pemilu (voaindonesia) : https://www.voaindonesia.com/a/ilr-348-vonis-pidana-di-pemilu-2019/5113837.html 
- Bawaslu: Penegakan Aturan Pemilu Lemah Karena Ego Sektoral (liputan6.com) : http://news.liputan6.com/read/2140645/bawaslu-penegakan-aturan-pemilulemah-karena-ego-sektoral
- Jaksa Agung Harap Penanganan Kasus Pidana Pemilu Tak Dibatasi Waktu (tirto.id) : https://tirto.id/jaksa-agung-harap-penanganan-kasus-pidana-pemilu-tak-dibatasi-waktu-cD6p

No comments:

Powered by Blogger.