Seperti India, Indonesia Harus Berbenah Soal SARA


Penulis : Hikmah Bima Odityo
Baru-baru ini publik dihebohkan dengan kekerasan yang terjadi di New Delhi, India. Menurut Aljazeera [1], hingga tulisan ini dibuat, setidaknya terdapat 47 orang terbunuh dan ratusan lainnya terluka. Penyebabnya, tidak lain adalah isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan). Bermula sejak Desember 2019, aksi damai terhadap penolakan perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan 1955 (India’s Citizenship Amendment Act/ CAA) pada akhir Februari 2020 berakhir ricuh dipicu oleh persekusi brutal oknum Nasionalis Hindu.

Demonstran yang diwakili oleh mayoritas kelompok muslim, menilai CAA sangat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi India yang menganut paham sekuler. CAA menjamin kewarganegaraan bagi imigran beragama (bukan Islam) seperti: Hindu, Sikh, Buddha, Jains, Parsi dan Kristen yang berasal dari 3 negara mayoritas muslim (Bangladesh, Pakistan dan Afghanistan). Kewarganegaraan dapat diberikan setelah imigran tersebut tinggal di India selama 6 tahun. 

Kelompok muslim mengkritik CAA sebagai aturan yang tidak adil karena hanya memberikan kewarganegaraan kepada imigran non muslim saja. Padahal, banyak muslim di India, khususnya di wilayah Assam membutuhkan pengakuan sebagai warga negara. Dikutip dari Reuters[2], sebelum demonstrasi besar-besaran terhadap CAA memuncak terdapat sekitar 1,9 juta penduduk Assam (kebanyakan beragama Islam) kehilangan status kewarganegaraannya. Mereka teridentifikasi sebagai imigran ilegal akibat disahkannya Undang-Undang Pertanahan yang baru. Maka dengan adanya CAA, bukan saja hak kewarganegaraan yang akan hilang namun juga keberadaan mereka akan terancam “deportasi” ke luar India. 

Konflik SARA yang mengakar 
Para demonstran CAA saat ini terpaksa harus menanggung kerugian secara fisik, psikis dan ekonomi karena banyak sekali rumah ibadah dan toko-toko milik para demonstran yang dijarah, dirusak dan dibakar. Kegiatan beribadahpun menjadi tidak tenang. Ditambah lagi dengan meruncingnya polarisasi horizontal antar masyarakat akibat sekat blokade pemukiman muslim dan pemukiman Hindu. 

Masyarakat dan partai oposisi mengecam keras keterlibatan elite politik sebelum kerusuhan terjadi. Sebagaimana tertulis dalam artikel TIME[3], Kapil Mishra, seorang fungsionaris BJP (Partai Bharatiya Janata), memberikan ultimatum kepada pihak kepolisian India untuk mensterilkan aksi massa di sekitar stasiun metro Jaffrabad dalam rentang waktu 3 hari. Perdana Menteri (PM) Narendra Modi, yang juga berasal dari BJP, juga tidak melakukan intervensi apapun pada saat kerusuhan terjadi. Bahkan seorang Hakim di Delhi yang mengekspresikan keprihatinannya terhadap kegagalan kepolisian untuk menangkap Mishra atas tuduhan ujaran kebencian segera di mutasi ke negara bagian lainnya. 

Konflik serupa tidak hanya terjadi sekali di India. Berdasarkah rilis dari majalah The New Yorker[4] dengan judul “Blood and Soil in India”, seorang anggota senior BJP pada tahun 1990 bernama L. K. Advani membuat narasi negatif untuk menghancurkan Masjid Babri yang terletak di Ayodhya. Penghancuran tersebut ditujukan untuk pembangunan sebuah kuil Hindu atas penghormatan Dewa Rama di tempat kelahirannya - Ayodhya. Demi memuluskan rencananya L. K. Advani menginisiasi perjalanan ritual keagamaan yang disebut dengan Ram Rath Yathra. Akhirnya, pada Desember 1992, kerumunan massa yang dimotori oleh partisan RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) sebuah organisasi sayap kanan Nasionalis Hindu dan juga sekaligus menjadi induk ideologi bagi BJP menghancurkan Masjid Babri dengan kapak dan palu. Setidaknya 200 orang terbunuh dalam kejadian tersebut. 

Konflik terus dipupuk hingga akhirnya pecah pada peristiwa Gujarat tahun 2002, dimana pada saat itu PM Modi menjabat sebagai Menteri Utama di negara bagian Gujarat. Julia Eckert, antropolog Jerman dari Universitas Bern yang meneliti peristiwa Gujarat sejak tahun 2002 mengatakan bahwa permusuhan antara Hindu dan Islam tidak terlepas dari peran partai politik. Bahkan John Sifton, ketua advokasi Human Rights Watch untuk Asia jelas-jelas mengungkapkan bahwa Menteri Modi telah gagal menghentikan dan mengendalikan kekacauan tersebut. Kerusuhan Gujarat tahun 2002 memakan korban jiwa sebanyak kurang lebih 2500 orang baik dari kalangan muslim maupun Hindu[5]

Jauh sebelum adanya permusuhan antara Islam dan Hindu elit politik juga terlibat atas meninggalnya 3000 orang beragama Sikh di tahun 1984. Peristiwa tersebut terjadi setelah operasi militer yang dikenal dengan operasi Blue Star dimana PM Indira Gandhi menginstruksikan militer untuk menyingkirkan pimpinan kelompok militan Sikh bernama Jarnail Singh Bhindranwale. Bhindranwale dan pengikutnya menduduki kompleks kuil emas “Harmandir Sahib” (tempat sakral umat Sikh) di negara bagian Punjab sebagai puncak perlawanan umat Sikh yang didiskriminasi oleh mayoritas warga Hindu[6]. Kuil tersebut akhirnya dikepung oleh tentara pada tanggal 3 Juni dan dibombardir menggunakan tank pada tanggal 6 Juni 1984. Pada tanggal 10 Juni 1984 kuil berhasil dikuasai. Akibat dari kejadian tersebut PM Indira Gandhi akhirnya tewas terbunuh oleh dua orang pengawalnya yang beragama Sikh. Pembunuhan PM Indira Gandhi memicu kerusuhan anti-Sikh dan gelombang pembunuhan umat Sikh di kota-kota besar India. 

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? 
Harus diakui bahwa dengan latar belakang negara yang sangat majemuk, Indonesia sudah tentu memiliki benih-benih perpecahan. Dari sudut pandang agama saja setidaknya terdapat 6 agama besar yang tumbuh subur di Indonesia. Belum lagi kepercayaan-kepercayaan adat di wilayah terpencil lainnya. Dalam perspektif etnisitas[7] terdapat kurang lebih sekitar 1.340 suku yang masih eksis hingga sekarang. Keberagaman rasial pun turut mewarnai pluralisme Indonesia. Ada orang yang berkulit putih, sawo matang hingga gelap, berambut lurus maupun keriting. 

Dalam tataran akar rumput, gesekan-gesekan kecil tentu sering terjadi. Sebagai contoh, adanya pro kontra terhadap ucapan perayaan hari raya Natal. Kemudian, penolakan pembangunan Pura di Kabupaten Bekasi pada 2019 lalu, atau perusakan Mushola di Kabupaten Minahasa Utara dan penolakan pembangunan Masjid di Manokwari. Tidak hanya itu, terkadang perbedaan mazhab dalam satu agama yang samapun juga kerap kali menjadi persoalan. Seperti halnya diskriminasi mayoritas terhadap penganut kepercayaan beraliran Syiah dan Wahabi. 

Alih-alih menjadi mediator, isu-isu SARA tersebut malah dijadikan komoditas bagi para elit. Tujuannya tidak lain adalah untuk meraih dukungan dan simpati ataupun sekedar meneguhkan status quo. Dapat dilihat pada artikel yang dimuat oleh BBC[8] bahwa salah satu pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam mengharuskan anggotanya untuk memilih calon Gubernur dari kalangan agama yang samadi pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta 2017. Isu ini kemudian dipolitisir dan menjalar kepada sentimen anti-ras tertentu (Tionghoa) untuk memenangkan kontestasi. Bahkan isu-isu tersebut terus terpelihara hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019. 

Situasi seringkali diperburuk dengan adanya dugaan keterlibatan alat-alat negara. Sebagaimana dugaan yang dialamatkan kepada pihak kepolisian India atas dukungannya terhadap ekstremis Hindu[9], kasus intimidasi rasial dan represifitas oknum aparat kepada mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya tahun 2019[10] lalu memicu eskalasi protes besar-besaran di Papua dan Papua Barat yang berujung pada pembakaran masal sejumlah tempat dan fasilitas umum. Menurut Tirto[11], Pemerintah enggan untuk memberitahukan jumlah korban sipil akibat peristiwa huru-hara tersebut. 

Meskipun seperti itu pemerintah sudah memulai langkahnya untuk berbenah. Sejumlah program diluncurkan seperti: penanaman nilai-nilai moderasi beragama (Islam Wasathiyyah), pemberantasan radikalisme ekstremis, penindakan tegas oknum-oknum rasialis dan juga penegakkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Pemerintah harus tetap konsisten dalam usahanya untuk memelihara persatuan dan kesatuan yang organik. Beberapa kebijakan harus ditinjau kembali, seperti halnya persoalan penggunaan cadar hingga kontroversi pelafalan “Salam Pancasila"




No comments:

Powered by Blogger.